Pemerintah Indonesia ajukan tiga syarat pencabutan blokir Telegram

Telegram Hak atas foto Getty Images
Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut 17 aksi teror di Indonesia berkaitan dengan aplikasi Telegram.

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) meminta perusahaan aplikasi pesan singkat Telegram memenuhi tiga permintaan sebagai syarat pencabutan pemblokiran.

Telegram harus memenuhi tiga syarat itu secara kumulatif sebelum mengajukan permohonan normalisasi 11 domain name system (DNS) yang diblokir pemerintah.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan pemerintah meminta Telegram membuat government channel untuk komunikasi antara kementeriannya dengan perusahaan asal Rusia itu cepat dan efisien.

Syarat kedua, kata Semuel, Telegram harus memberikan otoritas trusted flagger terhadap seluruh akun atau kanal dalam layanan pesan singkat mereka. Syarat ketiga, pemerintah meminta Telegram membuka kantor perwakilan di Indonesia.

Semuel menyebut pihaknya telah mengirim surat berisi tiga syarat itu ke Telegram, Senin (17/07), pada pukul 9.00 WIB. Surat itu merupakan lanjutan dari jawaban CEO Telegram Pavel Durov atas keputusan Kominfo menutup 11 DNS perusahaan itu, Jumat pekan lalu.

"Mereka bisa mengajukan normalisasi jika semua ketentuan itu telah mereka penuhi," kata Semuel pada jumpa pers di Jakarta, Senin (17/07) petang.

Klaim tak semena-mena

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Dirjen Aptika, Semuel Pangerapan, mengatakan pengawasan terhadap lalu lintas pembicaraan di layanan pesan singkat daring tak akan langgar privasi warga negara.

Semuel menyebut tindakan kementeriannya menutup 11 DNS milik Telegram telah sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Kominfo 19/2014 tentang penanganan situs internet bermuatan negatif.

Sejak 29 Maret 2016 hingga 11 Juli 2017, kata Semuel, pihaknya telah mengirim enam surat elektronik kepada Telegram. Namun Telegram tidak membalas enam email berisi permintaan penghapusan konten yang menyangkut terorisme dan radikalisme itu.

"Yang kami lakukan selalu sesuai data dan fakta. Kami tidak gegabah, tindakan kami selalu berdasarkan kajian dan penelitian untuk kemasalahatan bangsa," kata Semuel.

Semuel pun berkata, kementeriannya memiliki bukti forensik isi percakapan tentang terorisme dan radikalisme di Telegram. "Panjang bukti forensik itu lebih dari satu meter. Kalau ada yang menggugat, kami siap," ujarnya.

Merujuk ayat tiga pada pasal 16 Permen 19/2014, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika harus menindaklanjuti permintaan normalisasi dari pengelola situs dalam 24 jam.

'Sesuai anjuran PBB'

Ditemui pada kesempatan yang sama, Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Arief Dharmawan, menuturkan pemblokiran 11 DNS milik Telegram mengacu pada empat strategi yang disepakati Counter-Terrorism Implementation Task Force.

Badan PBB itu, menurut Arief,meminta setiap negara mengambil tindakan tegas menyangkut isu terorisme. Ia mengklaim dunia internasional mengapresiasi langkah Indonesia menutup 11 DNI milik Telegram.

"Masyarakat dalam negeri juga harus mengapresiasi ini. Bayangkan kalau hal seperti ini dibiarkan, negara akan menjadi apa, " kata Arief.

Hak atas foto Nadine Rupp/Getty Images
Image caption "Kami akan membentuk tim moderator khusus yang paham bahasa Indonesia dan budayanya, supaya laporan terkait konten terorisme bisa diproses lebih cepat dan akurat," kata Pavel Durov usai pemblokiran 11 DNS Telegram.

Berdasarkan Permen 9/2014, Kominfo tidak dapat memblokir situs internet tanpa masukan dari lembaga negara lain. Polri dan BNPT merupakan dua lembaga yang merekomendasikan penutupan 11 DNS Telegram.

"Penyebaran paham terorisme paling efektif melalui media sosial. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Penutupan Telegram harus menjadi pembelajaran bagi perusahaan aplikasi lainnya," kata Arief.

Dalam sepekan ke depan, merujuk keterangan Semuel, Kominfo akan memanggil sejumlah perusahaan aplikasi seperti Whatsapp, Facebook, dan Twitter untuk membahas konten terorisme, dan radikalisme.

Siang tadi, saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut setidaknya 17 kasus teror yang terjadi di Indonesia dalam dua tahun terakhir berhubungan dengan layanan Telegram.

Tito berkata, para pelaku memahami kecanggihan Telegram dibandingkan layanan pesan singkat daring lainnya.

"Mereka cukup menggunakan user name, saling kontak chat to chat hanya dengan user, jadi tidak ketahuan dan sulit dilacak," kata Tito.

Topik terkait

Berita terkait