'Perlawanan politik’ Hizbut Tahrir Indonesia untuk batalkan Perppu Ormas

hti Hak atas foto AFP/Getty Images
Image caption Sejumlah aktivis HTI menyuarakan penolakan terhadap Perppu Ormas.

Pasca-penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang memungkinkan pemerintah membubarkan organisasi masyarakat tanpa proses pengadilan, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) siap melakukan 'perlawanan politik'.

Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto, mengatakan pihaknya bersama dengan beberapa ormas lain akan bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membicarakan Perppu yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, 10 Juli lalu.

"Ini yang kita sebut dengan perlawanan politik, kita lakukan komunikasi dengan DPR. Siang ini bersama dengan ormas yang lain kita akan bertemu dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Kita berharap bahwa DPR menolak Perppu itu," ujar Ismail kepada wartawan BBC Indonesia, Ayomi Amindoni.

Ia menuding bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini diterbitkan oleh pemerintah sebagai jalan pintas untuk membubarkan HTI. Sebelumnya, pemerintah sudah menyatakan kehendaknya secara terbuka bahwa mereka ingin membubarkan HTI lantaran prinsip organisasi itu disebut bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Ketika kepentok UU Ormas yang mengharuskan pembubaran melalui proses peradilan dengan langkah-langkah yang begitu rupa, lalu pemerintah menganulir semua ketentuan -semua proses dan mekanisme itu- dengan cara membuat Perppu. Jadi Perppu ini tidak bisa ditutupi dibuat sebagai jalan mudah untuk membubarkan HTI," kata dia.

Pada Senin (17/07), Rapat Pimpinan DPR baru saja membahas Perppu yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini. DPR kemudian mengagendakan pembahasan Perppu tersebut dalam masa sidang selanjutnya. DPR akan memulai masa reses pada akhir Juli 2017.

Sesuai dengan peraturan perundangan, DPR memiliki waktu masa satu kali masa sidang untuk menyetujui atau menolak Perppu tersebut.

Hak atas foto AFP/Getty Images
Image caption Hizbut Tahrir Indonesia, menurut Wiranto, terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila.

Tidak tunggu persetujuan parlemen

Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun, menjelaskan Perppu ini efektif diberlakukan sejak diterbitkan tanpa harus menunggu persetujuan perlemen terlebih dahulu. Persetujuan parlemen, menurutnya, baru akan dilakukan pada masa sidang berikutnya.

"Jadi ada waktu ada beberapa bulan sampai Perppu itu diterima atau ditolak oleh DPR. Dan karena ia sudah berlaku, sudah sah, maka ia tetap bisa digunakan untuk membubarkan ormas apapun," jelas Refly.

Lebih lanjut, Refly menuturkan semestinya peraturan setingkat undang-undang harus melalui persetujuan DPR terlebih dulu. Namun, sesuai konstitusi, Presiden diperbolehkan untuk mengeluarkan Perppu apabila negara dalam darurat.

Kendati begitu, ia mempertanyakan 'kondisi darurat' yang dijadikan pemerintah sebagai landasan pembubaran ormas tanpa proses hukum ini.

"Jadi, Perppu diperlukan untuk mengatasi keadaan darurat. Tapi masalahnya, ketika kemudian secara teoritis keadaan darurat itu tidak ada. Memang yang jadi pertanyaan adalah kenapa harus keluar Perppu kalau memang situasi yang emergency itu tidak terjadi," kata dia.

Ia memandang, diterbitkannya Perppu ini justru menunjukkan intensi pemerintah untuk membubarkan ormas tertentu, bukan untuk mengatasi keadaan darurat. "Karena kalau untuk mengatasi keadaan darurat, kita harus berdebat. Keadaan darurat apa yang terjadi di Indonesia," cetus Refly.

Diberlakukannya Perppu tersebut membuat HTI berada di ujung tanduk. Tanpa proses peradilan, pemerintah bisa membubarkan ormas hanya dengan memberikan surat peringatan, Jika dalam waktu tujuh hari sejak diterbitkan ormas tidak mengindahkan surat peringatan tersebut, pemerintah bisa menghentikan kegiatan dan atau pencabutan status hukum.

"Jadi hanya dalam waktu 1 minggu sudah bisa dibubarkan. Jelas sekali dari time frame-nya ini memang ingin melakukan tindakan represif," cetus Ismail.

Hak atas foto Kemenkopolhukam
Image caption Sebelumnya, pada Senin (8/5), Menkopolhukam Wiranto sudah mengumumkan niat pemerintah membubarkan HTI.

Gugatan Uji Materi

Dihilangkannya proses hukum (judicial process) dalam mekanisme pembubaran ormas, menjadi alasan utama HTI mengajukan gugatan uji materi (judicial review) pasal-pasal yang mengatur pembubaran ormas dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

Setelah bertemu dengan DPR, HTI dan beberapa ormas lain akan mendaftarkan gugatan uji materi Perppu tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.

"Ini yang mendasar karena dengan dihilangkannya proses pengadilan ini membuat pemerintah jadi satu-satunya pihak yang secara absolut berhak menilai, menuduh, mengadili sekaligus memvonis ormas yang dianggap melanggar aturan. Tidak ada ruang lagi bagi ormas tersebut untuk membela diri, membantah tudingan dan tudihan, menjelaskan perspektifnya dan lain sebagainya," jelas Ismail.

Selain itu, ada beberapa pasal yang sangat berpotensi dimaknai secara sepihak oleh penguasa. Misalnya, pasal 59 ayat (4) yang mengatakan ormas dilarang menganut, mengembangkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Dalam undang-undang sebelumnya, paham yang bertentangan dengan Pancasila didefinisikan secara cukup jelas, yaitu atheisme, leninisme, marxisme dan komunisme. Tapi dalam perppu ini, ditambah penjelasan tadi dengan frasa 'paham lain' yang akan mengubah Pancasila dan UUD 1945.

"Ini dalam penjelasan pasal 59 ayat (4) tapi alih-alih menjelaskan, penjelaskan ini justru menimbulkan ketidakjelasan karena ada frasa 'paham lain'. Nah paham lain ini apa saja itu tidak jelas."

"Nah sudah judicial process dihilangkan, dibuka lagi pasal yang memungkinkan intepretasi. Intepretasi ini pasti akan dimaknai secara absolut oleh pemerintah. Jadi paham apa? Ya mau-maunya pemerintah. Ini sangat berbahaya," imbuhnya.

Ismail pula menyebut Perppu ini membuka ruang lebar untuk pemidanaan orang atau individu. Dalam pasal tambahan yang mengatur soal ketentuan pidana, yaitu pasal 82 A, mengatur orang yang menjadi anggota atau pengurus yang melanggar ketentuan bisa dipidana dengan masa hukuman pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama seumur hidup.

"Saya melihat ini jelas-jelas akan membawa kita pada era diktatorisme yang represif dan otoriter," cetus Ismail.

Berita terkait