Nasib Setya Novanto di Golkar 'tergantung juga suara pengurus daerah'

Setya Novanto Hak atas foto EPA
Image caption Posisi Setya Novanto sebagai ketua umum Partai Golkar dan ketua DPR sejauh ini 'aman'.

Desakan sejumlah pihak yang meminta Setya Novanto untuk mundur dari jabatan ketua umum Partai Golkar dianggap pengurus partai masih 'belum cukup kuat'.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) besar kemungkinan akan melakukan konsultasi dengan pengurus wilayah tingkat provinsi, DPW, untuk membahas masa depan Setya.

"Mungkin DPP dalam waktu dekat akan meminta pandangan pengurus di tingkat provinsi untuk melihat dampak (penetapan status tersangka bagi Setya) ini," kata Rully Chairul Azwar, anggota Dewan Pembina Golkar kepada wartawan BBC Indonesia, Mohamad Susilo, hari Rabu (19/07).

"Kasus e-KTP ini kasus lama, bukan hal baru. Ketua umum (partai) dijadikan tersangka juga bukan hal yang baru bagi publik, bagi pengurus di daerah. Kami ingin mendapat masukan secara utuh dari daerah."

"Dan sepanjang itu tak terpengaruh besar terhadap citra (Golkar dan Setya sendiri) ya sudah seperti itu pencitraannya memang. Yang lebih penting adalah menjaga keutuhan Golkar, tidak porak-poranda di daerah. Itu dulu fokus kami," kata Rully.

Setya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP pada hari Senin (17/09). Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengatakan Setya diduga 'memiliki peran dalam setiap proses pengadaan e-KTP, mulai perencanaan, pembahasan anggaran, hingga pengadaan barang dan jasa'.

Menurut KPK, Setya diduga menguntungkan diri sendiri atau korporasi, sehingga merugikan negara sekurangnya Rp2,3 triliun.

"Saudara Setya Novanto melalui AA (Andi Agustinus) diduga telah mengkondisikan pengadaan barang dan jasa KTP elektronik," kata Agus.

Peluang di praperadilan

Tak lama kemudian muncul desakan dari sejumlah politisi agar Setya mundur saja sebagai ketua umum Partai Golkar.

Hak atas foto Reuters
Image caption Setya Novanto menjalani pemeriksaan di gedung KPK pada 14 Juli 2017. Ia duga terlibat kasus korupsi e-KTP.

Namun rapat pleno DPP Golkar yang digelar di Jakarta, hari Selasa (18/07) memutuskan Setya tak perlu diganti. Anggota Dewan Pembina, Rully Chairul Azwar, mengatakan pihaknya menghargai keputusan rapat pleno DPP.

Ia juga mengatakan sudah ada pertemuan antara Dewan Pembina dan DPP dan Dewan Pembina menghargai upaya DPP yang merencana mengajukan praperadilan atas status tersangka dijatuhkan kepada Setya.

"DPP akan mengambil langkah hukum dulu, yaitu praperadilan. Informasi-informasi yang diterima menyebutkan ada hal-hal yang dianggap tak cukup kuat (yang dipakai KPK sebagai dasar penetapan status tersangka bagi Setya). Jadi ada peluang (menang) di praperadilan," jelas Rully.

"Tapi tentunya kami akan terus mengamati perkembangan atau dinamika di lapangan. Kalau nanti ada perkembangan baru yang penting, kami akan bertemu dan mengambil keputusan," katanya.

Keputusan tidak mencopot Setya dikhawatirkan seorang pengamat akan mengganggu soliditas Golkar.

"Karena sejak awal legitimasi politik Setya itu lemah di kalangan pengurus, karena gagal membangun soliditas sebagai aktor yang mampu merangkul semua pihak," kata pakar sosiologi politik dari Universitas Gajah Mada, Ari Sudjito.

Selain menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar, Setya juga menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Untuk sementara, kursi Setya di DPR juga aman karena kasus yang dialami Setya belum memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap.

Hal itu sejalan dengan pendapat Ketua Kepala Badan Keahlian DPR, Johnson Rajagukguk, bahwa status tersangka 'tidak berpengaruh terhadap kedudukan selaku ketua DPR' sesuai UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Topik terkait

Berita terkait