Aksi tolak Perppu, MUI 'tolak dilibatkan'

ormas Hak atas foto AFP/Getty Images
Image caption Sejumlah perempuan mengusung spanduk berisi penolakan terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat.

Sekitar 5.000 orang yang mengaku dari Alumni 212 berunjuk rasa menentang Perppu yang membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta nama mereka tak dibawa-bawa dalam aksi semacam itu.

Dalam pernyataan tertulis, MUI berkeberatan nama organisasi tersebut dipakai oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa untuk menggelar aksi menolak Perppu Ormas.

"Tidak ada hubungan apa pun, baik politik maupun struktural, antara MUI dengan aksi atau gerakan massa mana pun, termasuk GNPF, yang menolak Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas."

"Sikap MUI sangat jelas bahwa publik tidak perlu khawatir terhadap Perppu tersebut selama ormas atau lembaganya komitmen dan konsisten terhadap Pancasila dan NKRI," sebut pernyataan tertulis MUI.

Soal GNPF, MUI mengingatkan publik bahwa hanya MUI yang memiliki otoritas menerbitkan dan menyosialisasikan fatwanya.

"MUI tidak masuk ranah upaya pengawalan fatwa di tingkat massa. Karena itu, MUI meminta GNPF tidak terus membawa-bawa fatwa MUI memperluasnya ke arah politik yang sensitif dan berpotensi mengadu domba antara ulama, umara, dan umat."

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Wakil Ketua Alumni 212, Hasri Harapap, menyebut Perppu yang digunakan pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia berpotensi memecah belah masyarakat, terutama umat Islam.

'Presiden Jokowi antipati'

Sebagaimana dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Abraham Utama, sekitar 5.000 orang yang mengaku tergabung dalam kelompok Alumni 212 berkumpul di kawasan Monas, Jakarta, pada Jumat (28/07), untuk menentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur aturan pembubaran organisasi masyarakat.

Massa yang sebagian besar memakai kopiah dan baju koko serba putih berjalan kaki dari Masjid Istiqlal menuju Gedung Mahkamah Konstitusi.

Awalnya mereka berencana berjalan kali melewati Istana Kepresidenan sebelum berkumpul di depan gedung MK. Namun kepolisian mengubah jalur mereka, dari Masjid Istiqlal lalu masuk ke kawasan Silang Monas.

Wakil Ketua Alumni 212, Hasri Harapap, menyebut Perppu yang digunakan pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia berpotensi memecah belah masyarakat, terutama umat Islam.

"Kebijakan rezim Jokowi tidak bersahabat dan tidak bersimpatik, bahkan antipati pada sebagian umat Islam yang mengambil posisi kritis terhadap rezim kekuasaannya," ujar Hasri di atas mobil komando.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Majelis Ulama Indonesia berkeberatan nama organisasi tersebut dipakai oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa untuk menggelar aksi menolak Perppu Ormas.

Gugatan uji materi

Sebelum pawai massa berlangsung, kuasa hukum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI, Kapitra Ampera, mendatangi gedung MK guna mengajukan gugatan terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Kapitra mengaku ditunjuk untuk mengajukan gugatan terhadap Perppu tersebut oleh sejumlah ormas, antara lain Front Pembela Islam (FPI), Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah, dan Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia.

Menanggapi gugatan uji materi, juru Bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan, Mahkamah Konstitusi menghormati pihak manapun yang datang menyampaikan aspirasinya.

Kendati begitu, Fajar menegaskan apapun yang terjadi di luar persidangan tidak akan berpengaruh terhadap penanganan perkara di MK mengingat semua hakim MK telah disumpah untuk bersikap independen.

"MK tidak bisa diintervensi oleh opini publik atau desakan dari luar persidangan. MK tetap akan menjaga independensinya,"kata Fajar.

Topik terkait

Berita terkait