Lima hal tentang dana haji dan kontroversinya

Haji Hak atas foto AFP
Image caption Pemanfaatan dana haji, termasuk melalui instrumen investasi, menjadi perbincangan sejak pemerintah membentuk BPKH.

Rencana pemerintah Indonesia menginvestasikan dana haji ke proyek infrastruktur mencuat sejak pelantikan anggota pelaksana dan pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Rabu pekan lalu.

Pro dan kontra berkisar pada risiko investasi dan potensi kerugian yang bakal didapatkan calon jemaah haji.

"Semuanya perlu dikalkulasi secara cermat. Semuanya dihitung, semuanya harus mengikut peraturan perundang-undangan yang ada," kata Presiden Jokowi kepada pers, hari Minggu (30/07), ketika perdebatan soal investasi ini telah memantik komentar DPR, ekonom, dan lembaga masyarakat sipil.

UU 34/2014 mendefinisikan dana haji sebagai gabungan antara dana abadi umat (DAU) dan setoran biaya serta efisiensi penyelenggaraan haji. Adapun, UU itu mengartikan DAU sebagai hasil pengembangan dan sisa biaya operasional penyelenggaraan haji.

Subsidi haji

Kepala Biro Humas Kementerian Agama Mastuki mengatakan, pihaknya telah menginvestasikan dana haji sebelum beleid itu muncul atau sejak UU 13/2008 tentang penyelenggaraan haji disahkan. Ia menjelaskan saat itu kementeriannya memasukkan DAU ke tiga instrumen investasi, yakni surat utang negara, deposito syariah, dan surat berharga syariah negara (SBSN) alias sukuk atau obligasi syariah.

Mastuki menuturkan, saat ini dana haji berujumlah kurang lebih Rp99 triliun. "Dana sebesar Rp36,7 triliun ditempatkan ke sukuk, sisanya sebesar Rp62,3 triliun kami tempatkan di perbankan syariah," ujarnya kepada BBC Indonesia, Senin (31/07)

Selama tujuh tahun terakhir, kata Mastuki, Kementerian Agama telah menggunakan hasil investasi dana haji sebagai subsidi menutup selisih total biaya penyelenggaraan haji dan setoran yang dibayarkan calon jemaah kepada pemerintah.

Mastuki mengatakan berkata, calon jemaah tidak membayar seluruh biaya haji. Yang ditanggung calon jemaah, kata dia, hanya tiket pesawat pulang-pergi, sebagian ongkos pemondokan dan biaya hidup selama di tanah suci.

"Biaya haji itu sebenarnya bukan Rp34 juta, tapi lebih dari itu, sekitar Rp60-65 juta untuk 2017. Untuk menutup biaya pemondokan di Madinah dan transportasi lokal, kami mengambil nilai manfaat yang kami dapatkan dari sukuk. Jadi hasilnya akan dikembalikan ke jemaah," kata Mastuki.

Hak atas foto FAZRY ISMAIL/EPA
Image caption Biaya haji untuk tahun 2017 yang ditetapkan Kementerian Agama mencapai Rp34.890.312 juta.

Belum optimal

Akademisi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, Aziz Setyawan, menyebut investasi dana haji yang dilakukan Kementerian Agama belum optimal. Ia mengatakan sebagai lembaga yang diamanatkan UU 34/2014 mengambil alih pengelolaan keuangan haji, BKPH sepatutnya meningkatkan hasil investasi dana haji.

Aziz mengatakan, karena pengelolaannya didasarkan pada prinsip syariah, dana haji tidak boleh diendapkan atau didiamkan. Ia menambahkan investasi dana haji merupakan cara yang tepat untuk memberikan manfaat lebih kepada calon jemaah dan masyarakat luas.

"Pertahun kuota haji Indonesia sekitar 210.000 orang, hanya Rp6-7 triliun yang digunakan untuk operasional haji tahunan. Ada dana mengendap yang setiap tahun potensinya meningkat seiring bertambahnya pendaftar haji. Ini harus dioptimalkan," ujarnya.

Pendapat Aziz ini serupa dengan pernyataan Jokowi saat berpidato pada pelantikan anggota BPKH di Istana Kepresidenan, Rabu lalu.

"Dari pada uang ini (dana haji) idle, diam, ya lebih baik diinvestasikan tetapi pada tempat-tempat yang tidak memiliki risiko tinggi, aman, tapi memberikan keuntungan yang gede," kata Jokowi.

Hak atas foto AFP/GETTY IMAGES
Image caption Calon jemaah haji di Jakarta mempersiapkan diri jelang keberangkatan ke Mekkah.

Aziz mengatakan, investasi dana haji ke sukuk selama ini masuk ke kolom pembiayaan umum APBN. Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dapat menempatkan dana haji ke sukuk berbasis pembiayaan proyek.

Sukuk jenis ini, kata Aziz, selama ini telah digunakan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, termasuk gedung universitas Islam dan kantor urusan agama di berbagai daerah.

"Sukuk berbasis proyek aman karena garansinya adalah pembayaran pokok, imbal hasilnya masuk ke skema APBN. Di sisi lain, investasi ini terikat untuk membiayai proyek tertentu di berbagai kementerian," kata Aziz.

Analisis risiko

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yenny Sucipto, menyebut pemerintah membutuhkan dana besar untuk membiayai proyek infrastruktur.

Dalam lima tahun pemerintahan Jokowi, kata dia, pemerintah perlu setidaknya Rp5.000 triliun untuk infrastruktur, namun APBN hanya dapat memberikan setidaknya Rp400 triliun setiap tahun.

Meski kebutuhan infrastruktur besar, Yenny meminta pemerintah mengkaji secara mendalam rencana investasi dana haji untuk membiayai proyek-proyek itu. Ia mengatakan kajian itu perlu diuji publik karena jumlah dana haji yang besar dan mencakup kepentingan banyak orang.

"Presiden tidak bisa sercara tiba-tiba atau sporadis mengarahkan investasi dana haji ke proyek insfrastruktur. Tanpa analisis risiko yang tajam, bisa saja calon jemaah haji yang sudah membayar cicilan harus menunda keberangkatannya," ujar Yenny.

Hak atas foto ADEK BERRY/AFP/Getty Images
Image caption Bekas Menteri Agama Suryadharma Ali pada tahun 2016 divonis bersalah dan harus mendekam di penjara selama enam tahun karena kasus korupsi dana penyelenggaraan haji.

Yenny juga mempertanyakan keberadaan wacana investasi dana haji untuk pembiayaan infrastruktur dalam rencana strategis dan rencana kerja BPKH yang telah disetujui DPR. "Selama ini dana haji diinvestasikan ke tiga instrumen. Kalau arah investasinya berubah, berarti pemerintah tidak konsisten," ucapnya.

Lebih dari itu, Yenny pun meminta BPKH membuat sistem akuntabilitas investasi dana haji. Ia merujuk pada pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa lemahnya pengendalian internal sejumlah kementerian dan lembaga negara memicu ketidakpatuhan terhadap undang-undang.

Yenny mengatakan pengelolaan dana haji rentan penyimpangan. Salah satu kasus besar yang pernah terjadi adalah kasus korupsi dana penyelenggaraan haji yang menjerat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.

Praktik di negara lain

Investasi dana haji telah berjalan di sejumlah negara. Aziz Setyawan menyebut Malaysia menggunakan dana itu untuk membangun sejumlah infrastruktur seperti bandara dan perkebunan.

Dana haji juga digunakan Malaysia untuk meningkatkan pelayanan haji. Mereka membangun rumah sakit di Mekkah dan Madinah serta pusat kesehatan di Arafah dan Mina untuk jemaah haji mereka.

"Ide umum investasi ke infrastruktur itu positif, meski penempatannya perlu memberikan manfaat langsung ke jamaah, " ucapnya.

Sementara itu, dalam tulisannya berjudul Sukuk Dana Haji untuk Pembangunan, Dosen Pascasarjana IAIN Jember Khairunnisa Musari menyebut Bahrain pun menginvestasikan dana haji pada proyek pembangunan Palm Island.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Calon jemaah asal Indonesia harus menunggu antrean keberangkatan ke tanah suci karena kuota haji yang terbatas. Tahun ini kuota haji Indonesia sebesar 221.000 orang.

Harus sesuai agama

Melalui keterangan tertulisnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan pemerintah dapat menginvestasikan dana haji untuk hal-hal produktif, termasuk infrastruktur.

Syaratnya, kata dia, investasi itu harus memenuhi prinsip syariah dan ditujukan untuk kepentingan jemaah haji serta masyarakat luas.

Di tempat terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin menyebut investasi dana haji ke proyek infrastruktur boleh dilakukan jika tidak ada potensi kerugian bagi calon jemaah.

"Bisa apabila sifatnya aman dan sesuai syariah," ujarnya kepada pers di Yogyakarta, akhir pekan lalu.

Topik terkait

Berita terkait