Mengatasi masalah Jakarta 'pajak mobil harus naik 30%'

mobil baru Hak atas foto BAY ISMOYO/AFP/Getty Images
Image caption Kenaikan bea balik nama 20% atau bahkan lebih besar sekalipun tampaknya tidak akan berdampak pada keputusan konsumen.

DKI Jakarta berencana menaikkan bea balik nama dari 10% menjadi 20% untuk mengatasi pertambahan kendaraan baru, namun calon pembeli mengaku tak terpengaruh dan pengamat menyebut pajak itu harusnya naik setidaknya 30%.

Sebagai gambaran, untuk mobil baru seharga Rp200 juta, konsumen harus menyediakan dana tambahan sebesar Rp40 juta untuk bea balik nama.

Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Andri Yansyah mengatakan bahwa rencana menaikkan pajak itu semata untuk membatasi jumlah kendaraan pribadi di Jakarta, bukan untuk menambah pendapatan daerah.

"Kenaikan pajak kendaraan pribadi termasuk pengenaan parkir yang sangat tinggi, itu salah satu instrumen untuk memaksa atau mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi agar mereka mau menggunakan angkutan umum," kata Andri.

"Sehebat apa pun angkutan umum kita, kalau tidak dibarengi dengan pembatasan lalu lintas, sampai kapan pun sama saja bohong," tambahnya.

Harus lebih tinggi

Namun rencana kenaikkan itu dianggap terlalu rendah untuk bisa memberikan dampak. Menurut pengamat transportasi Danang Parikesit, kenaikan bea balik nama menjadi hanya 20% tidak akan berpengaruh.

"Kalau kita lihat di teori mikroekonomia, sebenarnya batas ambang minimal untuk mempengaruhi keputusan orang itu kan 30%, sepertiga lah dari tarifnya. Jadi di atas itu orang baru mikir-mikir beli atau tidak. Tapi kalau di bawah itu tidak akan ada pengaruh terhadap daya beli masyarakat untuk beli kendaraan," kata Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia itu.

Hak atas foto BAY ISMOYO/AFP/Getty Images
Image caption Saat ini di Jakarta setidaknya ada 3,6 juta mobil dan 13,7 juta motor beredar, tak heran jika kemacetan seperti ini kerap terjadi.

Sebelumnya Pemprov Jakarta menerapkan pembatasan mobil berdasarkan jumlah penumpang minimal tiga orang untuk lewat jalan-jalan utama tetapi akhirnya dihapus setelah dianggap gagal.

Saat ini Jakarta menerapkan pembatasan sementara mobil berdasarkan nomor polisi ganjil-genap. Enam tahun lalu muncul pula gagasan pembatasan berdasarkan warna kendaraan.

Tanpa program pembatasan mobil yang tegas, setiap tahun Jakarta akan dijejali satu juta unit kendaraan tambahan, 200 ribu di antaranya adalah mobil.

Saat ini, di Jakarta setidaknya ada 3,6 juta mobil dan 13,7 juta motor beredar.

'Tidak berdampak'

Taksiran Danang Parikesit diamini para calon pebeli dan pelaku bisnis otomotif.

Ibnu Najib yang berniat membeli mobil baru, mengatakan: "Kenaikan jadi dua puluh persen tidak akan mengubah keputusan saya untuk membeli. Saya sudah yakin akan membutuhkan mobil jadi tetap akan saya bayar dan saya tetap beli," aku Najib.

"Mungkin batas saya untuk mengubah dari yakin beli menjadi tidak jadi beli di 50%. Jika saya sudah sangat yakin, saya sudah mempertimbangkan faktor bahwa kendaraan pribadi itu bukan mekanisme transportasi yang ideal. Artinya jika saya memutuskan membeli, saya benar-benar membutuhkannya," tambahnya.

Hak atas foto BAY ISMOYO/AFP/Getty Images
Image caption Setiap tahun ada penambahan satu juta unit kendaraan di Jakarta, 200.000 di antaranya adalah mobil.

Aris Widodo yang berprofesi sebagai penjual mobil sejak hampir tujuh tahun yang lalu juga mengatakan hal serupa.

"Kalau menurut pengalaman yang sudah-sudah, nggak ngefek. Soalnya mereka kan juga butuh kendaraana" papar Aris.

"Faktanya, menurut data Gaikindo kan penjualan mobil naik terus. Meskipun ekonominya bisa dibilang sekarang sedang kurang bagus, daya beli masyarakatnya juga biasa."

Di sisi lain, jumlah kendaraan di kota-kota besar seperti Jakarta menuntut penanganan cepat: bahkan hingga larut malam tetap sering terjadi kemacetan di berbagai ruas jalan.

Di berbagai negara lain, pembatasan melalui tarif pajak terbukti efektif menekan pertumbuhan kendaraan pribadi.

Topik terkait

Berita terkait