Sidang Buni Yani, Ahok tetap absen dan dibacakan keterangannya saja

buni yani Hak atas foto Julia Alazka
Image caption Buni Yani (tengah) bersama para pengacara dan pendukungnya di luar gedung Pengadilan Negeri Bandung, saat sidang sebelumnya.

Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama tetap tak hadir sebagai saksi saksi fakta di sidang dengan terdakwa Buni Yani di Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, tentang pidana UU ITE.

Dalam sidang Selasa (15/8) itu jaksa mengaku telah melayangkan surat panggilan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini menghuni Rutan Mako Brimob Klapa Dua Depok itu. Namun Ahok tidak bisa dihadirkan.

"Yang bersangkutan telah dipanggil tiga kali, namun tetap tidak diijinkan pihak rutan dan tidak memungkinkan hadir," ujar Ketua JPU, Andi M Taufik di persidangan, seperti dilaporkan Julia Alazka untuk BBC Indonesia.

Penasihat hukum Buni Yani tidak menerima alasan itu dan tetap menginginkan hadirnya Ahok di persidangan terkait video yang menyebut Al Maidah 51 itu.

Pengacara menuntut agar Ahok tetap dihadirkan di persidangan lantaran alasan ketidakhadirannya tidak sesuai KUHAP, dan menolak dibacakannya keterangan Ahok di persidangan.

"Jadi artinya berdasarkan pada Pasal 162 ayat 1 KUHAP itu, saksi tidak memenuhi kriteria untuk dibacakan keterangannya, karena jaksa tadi telah menyampaikan, mereka telah melakukan panggilan tiga kali," kata Irfan Iskandar anggota penasehat hukum Buni Yani,. Ia juga mempermasalahkan pengambilan sumpah Ahok saat diperiksa.

Namun akhirnya Majelis Hakim memutuskan bahwa BAP Ahok bisa dibacakan di persidangan.

Atas perintah majelis hakim, JPU akhirnya membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Ahok yang disampaikan kepada penyidik terkait kasus Buni Yani.

Seperti dibacakan, Ahok menyatakan, unggahan status terdakwa Buni Yani di akun Facebook terkait pidatonya di Kepulauan Seribu, tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya.

Buni Yani menulis "Penistaan terhadap agama? Bapak ibu (pemilih muslim) dibohongi surat Al Maidah 51 (dan) masuk neraka (bapak ibu dibodohi) kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dalam video ini" sebagai teks yang mengiringi video Ahok yang diunggahnya.

"Dapat saya jelaskan bahwa "kalimat bapak ibu (pemilih muslim) dibohongi surat Al Maidah 51 (dan) masuk neraka (bapak ibu dibodohi)," tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan saat memberikan kata sambutan di tempat pelelangan ikan di Pulau Pramuka," kata jaksa yang membacakan keterangan Ahok.

Hak atas foto Reuters
Image caption Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dinyatakan bersalah dalam kasus penistaan agama terkait pidato yang dia kemukakan di Kepulauan Seribu pada September 2016.

"Adapun yang saya sampaikan adalah sesuai dengan rekaman yang direkam Diskominfo. Adapun kalimat tersebut adalah, "jadi jangan percaya sama orang kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya karena dibohongi pakai surat Al Maidah 51, macam-macam itu loh. Itu hak bapak ibu yah, jadi kalau bapak ibu merasa gak bisa milih saya takut masuk neraka, dibodohi gitu yah. Gak apa apa karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu," ujar Ahok dalam keterangannya.

Dalam keterangannya itu juga, Ahok mengaku dirugikan dengan unggahan Buni Yani tersebut. Selain difitnah, Ahok merasa terancam karena ada yang ancaman membunuhnya.

"Saya mengalami kerugian antara lain, saya mengalami fitnah, di mana banyak orang terutama warga DKI Jakarta menganggap saya menista salah satu agama. Saya juga merasa terancam karena sampai ada seseorang yang ingin membunuh saya, dengan imbalan uang sejumlah 1 miliar karena saya telah menistakan agama," ungkap Ahok.

Buni Yani didakwa dengan Pasal 32 ayat 1 UU ITE tentang "mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik."

Hak atas foto JULIA ALAZKA
Image caption Buni Yani bersikeras ingin menghadirkan Ahok, yang videonya ia unggah dan membuatnya disidangkan.

JPU menilai perbuatan Buni Yani yang memberikan keteangan tambahan yang tak sesuai dengan ucapan Ahok, pada video pidato di Kepulauan Seribu serta mengunggahnya di akun Facebook miliknya tanpa seijin Pemprov DKI Jakarta, telah melanggar pasal tersebut.

Buni Yani juga dinilai melanggar Pasal 32 ayat 1 UU ITE dengan memotong video yang asalnya berdurasi 1 jam 48 menit menjadi 30 detik.

"Dengan menghilangkan kata 'pakai' dan menambahkan caption 'PENISTAAN TERHADAP AGAMA? '[pemilih muslim]' dan [juga bapak-ibu] serta 'Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini', tanpa seijin Dinas Komunikasi, Informastika, dan Statistik (Diskominfomas) Pemprov DKI Jakarta selaku pemilik rekaman sekaligus pemilik akun youtube Pemprof DKI Jakarta," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan, beberapa waktu lalu.

Ahok sendiri kemudian dijatuhi hukuman dua tahun penjara dalam pengadilan di Jakarta, untuk perkara penistaan agama.

Berita terkait