Apakah kebijakan pemerataan ekonomi Presiden Jokowi tepat sasaran?

Ketimpangan ekonomi Hak atas foto Jefri Tarigan /Anadolu Agency/Getty Images
Image caption Pemerataan ekonomi yang berkeadilan menjadi fokus dalam pidato Presiden Joko Widodo untuk HUT RI ke-72.

Presiden Joko Widodo akan menggelontorkan sekitar sepertiga Rencana Belanja Negara 2018 untuk transfer daerah dan dana desa demi pemerataan ekonomi.

Bhima Yudhistira, pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menekankan bahwa masalahnya bukan pada banyak anggaran yang dialirkan.

"Kita bicara juga soal efektivitas dari belanja perlindungan sosial. Rastra (Subsidi Pangan Beras Sejahtera), misalnya, anggaran ada tapi terlambat disalurkan selama satu bulan. Akibatnya, di bulan Maret 2017, menurut data BPS terakhir, masyarakat miskin naik 6.900 orang. Jadi ada 6.900 orang menjadi penduduk miskin baru," papar Bhima.

Dalam dua kali pidato di gedung DPR/MPR pada Rabu (16/08), Presiden Joko Widodo beberapa kali menekankan kalimat 'pemerataan ekonomi'.

Menurutnya, pemerintah akan fokus pada pembangunan yang bisa dirasakan berbagai penduduk Indonesia dari Aceh, Pulau Miangas, Pulau Rote, hingga Papua.

"Masyarakat Indonesia di pinggiran, di pulau terdepan, di perbatasan, di pulau-pulau terisolir harus merasakan hadirnya negara sebagai bagian dari kesatuan NKRI," ujar Presiden Joko Widodo.

Hak atas foto Agung Parameswara/Getty Images
Image caption Dana desa juga kerap digunakan untuk membangun pengairan, baik untuk sawah atau rumah tangga.

Secara konkret, pemerataan itu diwujudkan dalam program perlindungan sosial, seperti bantuan tunai bersyarat Program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga. Adapun cakupan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebesar 92,4 juta orang.

Pemerintah juga secara bertahap mensinergikan antar program bantuan sosial, dengan melakukan pengalihan bertahap Subsidi Pangan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan NonTunai kepada 1,4 juta keluarga penerima manfaat pada 44 kota.

Bantuan pangan nontunai ini kemudian dipertanyakan penerapannya.

"Apakah bisa menjangkau seluruh penduduk miskin? Rastra ditukarkan di e-warung, apakah e-warung punya koneksi internet yang bagus? Jangankan internet, di sejumlah wilayah listrik pun belum ada," kata Bhima Yudhistira, pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Bhima mendesak Presiden Jokowi agar realistis dengan target-target pembangunan infrastruktur mengingat masa pemerintahannya praktis tinggal 1,5 tahun.

"Dari 240 proyek strategis nasional, yang sudah selesai baru 9%. Kemudian 41% masih dalam tahap perencanaan dan lelang. Artinya, rencana-rencana Pak Jokowi harus dibuat lebih realistis. Mana infrastruktur yang prioritas dan langsung berdampak pada penurunan angka kemiskinan atau angka ketimpangan dan penyerapan tenaga kerja lebih besar, itu yang didahulukan," kata Bhima.

Hak atas foto ADEK BERRY/AFP/GETTY IMAGES
Image caption Dana desa biasanya digunakan untuk membangun infrastruktur di desa, seperti memperbaiki jalanan rusak seperti ini.

Dana Desa

Selain program perlindungan sosial, pemerataan diwujudkan dalam bentuk transfer ke daerah dan program Dana Desa. Sekitar sepertiga dari Rp2.204,4 triliun rencana belanja negara akan dialokasikan untuk sektor tersebut.

Apakah kebijakan itu tepat sasaran? Gidion Mblijora, bupati Sumba Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengatakan 'dana desa belum mencakup semua daerah' yang dipimpinnya.

"Tapi perhatian pemerintah pusat melalui alokasi dana desa dari APBN sangat membantu kabupaten sebab dana kabupaten amat terbatas. Ada untuk jalan, air bersih, sanitasi, kesehatan, sarana pendidikan. Walaupun belum semuanya ya, tetapi kami merasa program itu sudah merata," kata Gidion kepada BBC Indonesia.

Sejak digulirkan kali pertama dua tahun lalu, pemerintah telah menggelontorkan dana desa sebesar Rp127 triliun.

Perputaran uang

Tahun 2017, pemerintah mengucurkan Rp60 triliun untuk dibagikan ke 74.910 desa, 90%nya dibagikan secara merata ke seluruh desa, 10%nya dibagikan berdasarkan empat indikator: luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan indeks kesulitan geografi.

"Apa yang kita harapkan dari dana desa ini? Ada perputaran uang dari dana desa, ada perputaran uang di bawah, ada perputaran uang di desa, sehingga apa? Daya beli rakyat di desa semakin naik," jelas Presiden Jokowi.

Hak atas foto Ulet Ifansasti/Getty Images
Image caption Pembangunan infratruktur seperti jembatan dan jalan yang minim di daerah-daerah menjadi alasan pengucuran dana desa.

Meski banyak kalangan memandang pemerataan dalam wujud dana desa adalah program yang bagus, kebijakan itu juga rawan korupsi. Hal itu terungkap setelah sejumlah kepala daerah ditangkap atas dugaan penyelewengan dana desa.

Bagaimanapun, berkat kebijakan strategis seperti itu, Presiden Jokowi mengklaim beberapa pencapaian, seperti penurunan jumlah penduduk miskin. Pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin terhitung 28,59 juta orang dan pada Maret 2017 turun menjadi 27,77 juta orang.

Angka-angka itu, menurut Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, bisa menipu dan menutupi kenyataan.

"Semua positif, angka kemiskinan turun, indeks pembangunan naik. Tapi, masyarakat semakin menderita, semakin susah. Presiden harus memeriksa kenyataan di masyarakat, jangan hanya angka-angka saja. Angka-angka bisa menipu.

"Saya turun ke bawah, kenyataannya beda. Misalkan tentang harga listrik naik, daya beli masyarakat juga semakin berkurang. Itu kenyataan. Jangan kemudian kenyataan ditutupi dengan angka-angka," papar Fadli.

Topik terkait

Berita terkait