Mengapa anggaran Polri dipangkas Rp6 triliun?

polisi Hak atas foto AFP
Image caption Pengamanan oleh polisi menjadi semakin penting khususnya karena berbagai pihak mencemaskan potensi ancaman terorisme dan kelompok radikal.

RUU APBN 2018 yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo akhir pekan lalu menetapkan pemangkasan anggaran untuk kepolisian dari Rp84 triliun menjadi Rp77,8 triliun, atau menurun sebesar 7,4%.

Pemotongan anggaran ini terjadi ketika berbagai pihak mencemaskan potensi ancaman terorisme dan kelompok radikal, khususnya menjelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu dan Pilpres 2019.

Namun, juru bicara kepolisian Irjen Setyo Wasisto menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan mempengaruhi kinerja kepolisian.

"Pemotongan itu untuk belanja-belanja modal. Kalau belanja barang dan belanja pegawai tetap. Belanja pegawai itu untuk gaji. Belanja barang untuk operasional Polri. Belanja modal itu untuk beli mobil, bangun gedung segala macam itu. Belanja modal dipotong tak ada masalah, operasional tetap jalan", kata Setyo.

Mempengaruhi kinerja

Menurut ubir Polri Setyo Wasisto, tak ada yang perlu dicemaskan dengan pemangkasan dana itu karena perencanaan anggaran sudah diperhitungkan secara matang berdasarkan data intelijen.

Namun keyakinan tersebut diragukan oleh pengamat kepolisian, Hamidah Abdurrahman, yang pernah menjadi anggota Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas.

Menurutnya bahkan belanja modal pun bisa sangat terpengaruh, karena sekarang ini, misalnya, sedang ada pembangunan sejumlah kantor polisi yang bisa terganggu penyelesaiannya.

"Mereka sedang menyelesaikan pembangunan gedung Polda Metro Jaya dan gedung Bareskrim. Apakah dana itu masuk ke anggaran 2018? Kalau iya, artinya akan molor lagi (penyelesaiannya)," kata Hamidah.

Hak atas foto ADEK BERRY/AFP/GETTY IMAGES
Image caption Pelatihan aparat untuk mengamankan demo seperti demo-demo besar yang terjadi di akhir 2016 dan awal 2017, menjadi salah satu alokasi anggaran 2018.

Lagipula, menurut Hamidah, anggaran penegakan hukum pada 2017 saja sebenarnya tidak mencukupi.

"Kalau kita melihat kasus per kasus yang ditangani oleh Polri, sebenarnya di pertengahan tahun untuk Polda atau Polres yang berada di kota-kota besar, misalnya Jakarta, terpaksa betul-betul menghitung kasus yang mereka tangani dengan dana yang mereka sediakan. Tapi kan tidak bisa seperti itu."

"Apakah Polri harus menutup pintu laporan masyarakat karena kehabisan dana, kan tidak mungkin. Itu saja dalam posisi normal, kemarin anggaran (2017) sudah bagus, apalagi kalau ada pemotongan," tambah Hamidah.

Betapapun, pengamat lain Ronny Lihawa berpendapat bahwa kendati dana dipangkas namun jika di tengah jalan ternyata anggaran tidak mencukupi, maka kepolisian dapat mengajukan anggaran tambahan kepada pemerintah.

Hak atas foto RICARDO/AFP/Getty Images
Image caption Perang melawan narkoba menjadi salah satu prioritas anggaran polisi pada 2018.

"Kan tidak bisa diduga dari sekarang secara pasti. Kita bisa buat praduga-praduga tetapi pada waktunya kelak kalau eskalasi meningkat, suhu politik meningkat, ancaman meningkat, mau tidak mau harus mengajukan kembali dan pemerintah dihadapkan pada pilihan," tutur Ronny.

Polisi memang pada 2016 pernah mengajukan tambahan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun yang sama.

Alokasi anggaran

Dalam situs Kemendagri disebutkan bahwa anggaran Polri pada 2018 akan digunakan bagi pelatihan 120.000 personel untuk pengamanan aksi unjuk rasa, pembangunan, dan rehabilitasi 3.500 unit perumahan dinas, serta penyelesaian 75% tindak pidana narkoba.

Meski begitu, anggaran pelatihan personel terkait pengamanan aksi unjuk rasa, menurut Setyo, tidak berarti polisi mengantisipasi aksi unjuk rasa dalam jumlah besar tahun depan, seperti yang terjadi pada akhir 2016 dan awal 2017 lalu.

"Setiap tahun pasti kita ada latihan. Ada atau tidak ada unjuk rasa, kita latihan. Anggaran untuk latihan ya ada," kaya Setyo.

Hak atas foto AFP/Getty Images
Image caption Salah satu anggaran kepolisian adalah untuk penanganan terorisme.

Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk penanganan terorisme dan pendataan intelijen tokoh politik.

Meski dipotong, kepolisian masih tetap menjadi salah satu kementerian maupun lembaga negara yang mendapat alokasi terbesar dalam RAPBN 2018.

Dari Rp814 triliun anggaran, kepolisian berada di urutan ketiga dalam alokasi terbesar anggaran 2018.

Berita terkait