Usai ricuh mogok karyawan, Freeport 'berkeras tak salah soal PHK massal'

Freeport Indonesia Hak atas foto ANTARA FOTO/VEMBRI WALUYAS/ VIA REUTERS
Image caption Kaum buruh PT Freeport Indonesia saat melakukan mogok kerja di Mimika, Papua, 17 Februari 2017.

PT Freeport Indonesia (PTFI) menegaskan mereka tak menyalahi aturan apa pun terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawan sejak Februari silam.

Usai kericuhan di pos pemeriksaan(check point) 28 di area tambang, Tembagapura, Distrik Mimika, Papua, Sabtu (19/08) pekan lalu, perusahaan itu tetap tak akan membuka perundingan dengan mantan pegawai maupun karyawan aktif yang mogok bekerja.

Seluruh kebijakan Freeport terkait hubungan kerja itu disebut tidak manusiawi oleh serikat pekerja internasional sektor pertambangan, energi, dan manufaktur, InstriALL Global Union.

Juru Bicara Freeport Riza Pratama mengatakan, perusahaannya tidak memecat satu pun dari ribuan karyawan itu.

Merujuk regulasi hubungan industrial dan UU 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Riza menyebut karyawan yang absen lima hari berturut-turut, meski telah diperingatkan perusahaan, masuk kategori mundur secara sukarela.

"Pemogokan yang dilakukan tidak mempunyai dasar yang jelas sehingga mereka dianggap mengundurkan diri setelah PTFI melakukan berbagai macam cara untuk mengimbau mereka kembali bekerja," ujar Riza kepada BBC Indonesia melalui pesan singkat, Senin (21/08).

Riza menuturkan, Freeport juga tidak akan mempekerjakan lagi karyawan yang sudah mereka anggap mengundurkan diri itu. Ia berkata, para eks pekerja itu hanya dapat bekerja di tambang emas Grasberg melalui berbagai rekanan Freeport.

"Kami berikan kesempatan melalui proses rekrutmen kontraktor-kontraktor kami," kata Riza.

Hak atas foto AFP/GETTY IMAGES
Image caption Merujuk laporan investingnews.com, produksi emas Freeport di Gasberg merupakan yang terbesar di dunia, di atas situs Goldstrike di Nevada, Amerika Seriakt.

Ketua DPRD Mimikia, Emiminus Mom, menyebut 'bola' kini berada di para mantan karyawan Freeport. Menurutnya, bekerja di kontraktor merupakan satu-satunya jalan untuk tetap bekerja di tambang emas Freeport.

"Kalau mau masuk kerja, harus dari kontraktor. Kalau tidak mau, apa boleh buat, tinggal di rumah sajalah," ujarnya melalui sambungan telepon.

Eliminus berkata, Freeport memberitahunya perihal pekerjaan di kontraktor itu, Senin pagi tadi, dalam forum audiensi. Ia berkata, Freeport menjamin setidaknya sekitar 3000 pegawai yang terkena PHK dapat terserap seluruh kontraktor.

"Orang-orang Papua ini harus kembali bekerja," ujarnya. Sebagian korban PHK Freeport, kata Eliminus, merupakan warga asli Papua yang berasal dari kawasan pantai seperti Biak, Jayapura, Sorong, dan Serui.

Hak atas foto AFP
Image caption Serikat pekerja Freeport menyebut jumlah karyawan yang telah dipecat perusahaan emas itu mencapai 7.000 orang.

Sebelumnya, Koordinator Advokasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PTFI, Tri Puspita, menyebut Freeport hingga saat ini telah memecat sekitar 7.000 pegawai dan merumahkan sekitar 800 karyawan lain dalam kebijakan furlough (cuti) sejak Februari lalu.

Kepada wartawan di Mimika, Tri menyebut serikat pekerja belum akan berhenti memperjuangkan nasib para karyawan Freeport yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja.

"Freeport mengeluarkan furlough secara tidak transparan. Ribuan pekerja mogok April lalu karena resah dengan kebijakan tersebut. Namun mereka mlaah kena PHK," ujar Tri.

Tersangka bertambah

Kepala Polres Mimika AKBP Victor Mackbon mengatakan, hingga Senin petang pihaknya telah menetapkan tujuh mantan karyawan Freeport sebagai tersangka kasus kericuhan di check point 28.

Victor mengatakan tujuh tersangka itu disangka melanggar pasal 170 tentang kekerasan. "Mereka adalah pelaku turut serta. Dari keterangan mereka, kami kantongi nama terduga provokator," ujarnya via telepon.

Polres Mimika, kata Victor, saat ini tengah mencari sejumlah orang yang mereka duga menjadi pemicu kericuhan di kawasan tambang Freeport, akhir pekan lalu.

Freeport mengklaim kericuhan itu menyebabkan kerugian perusahaan sebesar Rp42 miliar. Nominal itu berasal dari kendaraan korporasi seperti kontainer, mobil tangki air, ekskavator, maupun mobil dan motor milik pegawai yang rusak dibakar massa.

Selain itu, menurut Executive Vice Presiden Freeport, Sony Prasetyo, sistem IT dan x-ray di dalam gorong-gorong milik Freeport hancur karena aksi mogok karyawan Freeport.

Ada pun, SPSI Freeport menyebut pembubaran aksi oleh kepolisian menyebabkan tiga anggota mereka mengalami luka akibat peluru karet. Peluru itu, kata Tri Puspita, mengarah ke kaki dan pantat koleganya.

Hak atas foto APF/Getty Images
Image caption Cadangan emas yang dipegang Freeport di Papua, per Desember 2016, disebut mencapai 25,8 juta ounce, sedangkan cadangan tembaga sebesar 26,9 miliar ounce.

Kericuhan di check point 28, Sabtu lalu, merupakan rentetan dari gelombang unjuk rasa para pegawai Freeport yang digelar sejak Mei lalu.

Pada peringatan hari buruh sedunia itu, serikat pekerja Freeport mengajukan tiga tuntutan kepada manajemen. Selain pembatalan furlough, mereka meminta Freeport menghapus program kerja paruh waktu dan menghentikan kriminalisasi pekerja.

Kriminalisasi mereka maksud adalah proses pemidanaan terhadap Sudiro, Ketua PUK SP-KEP SPSI Freeport.

Sudiro didakwa menggelapkan dana iuran organisasi SPSI periode 2014-2016 senilai Rp3,3 miliar. Beragam permohonan penangguhan penahanan terhadap Sudiro ditolak hingga proses sidang bergulir.

Sudiro, seperti diberitakan sejumlah media massa, merupakan penggerak unjuk rasa dan mogok kerja ribuan karyawan Freeport. Sidang Sudiro selalu dipenuhi koleganya sesama karyawan Freeport.

Topik terkait

Berita terkait