Kesembuhan Setya Novanto dan 'pembersihan Golkar dari tukang kritik'

Setya Novanto Hak atas foto Lamhot Aritonang/Detikcom
Image caption Setya Novanto memimpin rapat pleno Golkar, Rabu (11/09). Setya tak banyak berbicara kepada pers soal aktivitas formal pertamanya usai sembuh dari komplikasi penyakit.

Untuk pertama kalinya sejak dinyatakan mengidap komplikasi penyakit, mangkir pemeriksaan KPK, dan dibebaskan dari status tersangka kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto alias Setnov kembali berkantor dan memimpin rapat pleno Partai Golkar di Jakarta, Rabu (11/09).

Pada forum itu, Setya menegaskan pemecatan Yorrys Raweyai dari struktur kepengurusan harian partai. Ia mengaku merombak jajaran bawahannya sebagai persiapan menghadapi 171 pilkada tahun 2018 serta pemilu legislatif dan presiden pada 2019.

"Saya siap (kalau ada dinamika akibat pemecatan). Ini pertama kali saya harus memimpin rapat. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar," kata Setya sebelum memulai rapat pleno.

Sebagian besar pengurus harian Golkar menghadiri rapat yang berlangsung sekitar tiga jam di kantor dewan pengurus pusat partai beringin itu.

Ketika rapat berlangsung, ratusan orang mengepung kantor Golkar dan sebagian meneriakkan nama Sekretaris Jenderal serta Ketua Harian Golkar, yakni Idrus Marham dan Nurdin Halid.

Kepala Polres Jakarta Barat, Kombes Roycke Harry Langie, turun langsung menghadapi para pedemo bersama ratusan aparat kepolisian. Sejumlah meriam air dan mobil barakuda turut mereka siagakan.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Ratusan orang sempat mengepung kantor DPP Golkar di kawasan Jakarta Barat ketika rapat pleno yang dipimpin Setya berlangsung.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, yang turut hadir di kantor Golkar menyebut kepolisian tidak berlebihan dalam mengerahkan pasukan. "Sudah sesuai standar operasional prosedur," ujarnya.

Pada November 2014 llau, bentrokan besar terjadi di kantor Golkar saat massa Setya Novanto beradu dengan pendukung Agung Laksono. Keduanya kala itu tengah memperebutkan kursi ketua umum.

Penunjukan mendadak

Rapat pleno yang dipimpin Setya tengah pekan ini merupakan forum partai pertama yang diikuti Eko Wiratmoko, seorang purnawirawan tentara berpangkat letnan jenderal.

Pekan lalu ia ditunjuk Setya untuk menggantikan Yorrys di jabatan koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan.

Eko mengaku mengetahui penunjukan tersebut melalui media massa karena sebelumnya Setya tidak pernah membicarakan jabatan itu kepadanya.

"Anak buah saya siapa saja, saya belum tahu. Saya belum dihubungi dan tidak ada pembicaraan dengan ketua umum," kata Eko.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Lodewijk Freidrich Paulus dan Eko Wiratmoko merupakan dua bekas perwira tinggi TNI yang memegang jabatan di kepengurusan harian Golkar.

Usai mendengar secara langsung perintah dan tupoksi kerja yang dipaparkan Setya dalam rapat pleno, Eko menyebut tugasnya di Golkar bukan hal mudah.

"Saya harus menyeleksi calon-calon legislatif yang kemungkinan bermasalah dengan hukum. Tugas saya berat," ucapnya.

Selain Eko, dalam rapat pleno, Idrus Marham mempublikasikan bergabungnya Anang Iskandar ke partai beringin. Purnawirawan polisi berbintang tiga sekaligus eks Kepala Badan Narkotika Nasional itu diserahi jabatan Kepala Badan Litbang Golkar.

Idrus menilai perubahan pengurus Golkar vital untuk menjaga capaian target dalam pilkada dan pilpres. Menurut Idrus, keputusan itu akan berdampak positif bagi elektabilitas partainya.

"Kekuatan golkar adalah sistem dan sistem ini hanya bisa berjalan apabila pengurusnya taat asas. Seluruh program kerja hanya bisa dilaksanakan jika ada kebersamaan dan kegotongroyongan," ujarnya.

'Senjata makan tuan'

Nusron Wahid, koordinator pemenangan Golkar untuk Pulau Jawa dan Sumatera, tak sependapat dengan kebijakan Setya. Ia berkata, Golkar sepatutnya tidak memecat Yorrys dan Ahmad Dolly Kurnia.

"Golkar butuh banyak pendukung. Sejelek-jeleknya yang dipecat, dia punya pengikut, entah seribu atau dua ribu orang. Kalau seperti ini mereka akan kecewa dan bisa tidak jadi memilih Golkar," ujarnya usai rapat pleno.

Nusron menyebut pemecatan seharusnya berlaku untuk pengurus dan anggota Golkar yang terbukti terlibat perkara korupsi. "Idealnya seperti itu," kata Nusron.

Yorrys dan Dolly dipecat Setya karena mempersoalkan elektabilitas Golkar yang menurut mereka terus menurun. Menurut keduanya, fenomena itu terjadi akibat Setya tersangkut kasus korupsi e-KTP.

Hak atas foto ANTARA FOTO/REUTERS
Image caption Masa jabatan Setya Novanto sebagai ketua umum Golkar akan berakhir dalam satu tengah tahun ke depan.

Juli 2017, KPK menetapkan Setya menjadi tersangka kasus yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun itu.

Nama Ketua DPR itu berulang kali disebut jaksa dalam berkas dakwaan untuk dua eks pejabat Kementerian Dalam Negeri yang telah divonis bersalah pada perkara tersebut, Sugiharto dan Imran.

Namun September lalu, hakim praperadilan Cepi Iskandar menyatakan status tersangka yang ditetapkan KPK terhadap Setya tidak sah.

Golkar menargetkan memenangkan 120 kursi DPR pada pemilihan legislatif 2019. Dalam pemilu 2014, partai beringin meraup 91 kursi, terbesar kedua setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (109 kursi).

Tak hanya itu, dalam waktu dekat Golkar juga menargetkan banyak kemenangan di pilkada 2018. Dalam pilkada di 101 daerah pada tahun 2017, Golkar mengklaim memenangkan 58 persen di antaranya.

Topik terkait

Berita terkait