Siapa berebut posisi ketua umum Golkar -jika Setya Novanto mundur atau jatuh

partai golkar Hak atas foto BAY ISMOYO/AFP

Airlangga Hartarto, salah seorang menteri di kabinet Jokowi-Kalla, yang meramaikan bursa calon ketum Partai Golkar dianggap penting untuk menyelamatkan Golkar dan menguatkan dukungan atas pasangan Jokowi-Kalla pada Pilpres mendatang.

Partai Golkar merencanakan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk memilih ketua umum baru, setelah ketua umumnya saat ini Setya Novanto terjerat dugaan kasus korupsi KTP elektronik.

Selain Airlangga Hartarto, calon kuat lainnya adalah Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham yang saat ini ditunjuk sebagai pelaksana tugas ketua umum Partai Golkar. Idrus sendiri menyatakan siap dicalonkan.

Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana mengatakan pemunculan nama Airlangga -yang didukung Wapres dan tokoh Golkar senior Jusuf Kalla- tidak terlepas dari keinginan pemerintahan Jokowi agar partai beringin itu tampil solid sehingga dapat menguatkan posisi mereka di parlemen nantinya.

"Karena pemilu digelar serentak, siapa partai yang dominan itu tidak bisa diprediksi," kata Aditya Perdana kepada BBC Indonesia, Selasa (28/11).

Hak atas foto Okezone
Image caption Kepada wartawan, Senin (27/11), Airlangga (tengah) mengklaim sudah mendapatkan restu dari Presiden Jokowi untuk maju menjadi calon ketum Partai Golkar.

Di sinilah, menurutnya, Presiden Jokowi ingin memastikan Golkar kembali tumbuh menjadi partai yang solid dengan memilih ketua umum yang baru.

Dengan mengharapkan perolehan suara Golkar tetap dominan dalam pemilu legislatif nanti, setidaknya berada di posisi tiga besar bersama PDI-P dan Gerindra, akan "menguatkan" terhadap pemerintahan Jokowi-Kalla di parlemen.

"Jadi memang di sini pentingnya (tetap) mengajak Golkar dalam pemerintahan Jokowi ke depan," ujar Aditya. Sejauh ini Golkar berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi-Kalla.

Kepada wartawan, Senin (27/11), Airlangga mengklaim sudah mendapatkan restu dari Presiden Jokowi untuk maju menjadi calon ketum partai Golkar. "Saya diperbolehkan ikut karena akan membantu beliau," kata koordinator bidang perekonomian Partai Golkar ini.

Hak atas foto Oscar Siagian/Getty
Image caption Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga mantan ketua umum Partai Golkar, menyatakan sikapnya yang terang-terangan mendukung Airlangga Hartarto untuk memimpin Golkar.

Sejauh ini belum ada yang bisa memastikan apakah Presiden Jokowi merestui Airlangga untuk maju sebagai ketua umum Golkar. Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi belum dapat memastikannya. "Harus saya cek dulu," katanya, Senin.

Namun demikian, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, menyatakan sikapnya yang terang-terangan mendukung Airlangga Hartarto untuk memimpin partai Golkar.

Menurutnya, diantara calon lainnya, Airlangga merupakan politikus Golkar "yang paling kurang masalahnya" karena tidak pernah "berurusan" dengan KPK, kejaksaan atau kepolisian.

Kalla juga mengklaim Airlangga merupakan sosok yang "dapat diterima semua pihak".

Tuntutan Munaslub

Sambil menunggu gugatan praperadilan Setya Novanto atas status tersangkanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (30/11), sebagian pimpinan pusat dan daerah Golkar telah menuntut agar Setya mundur dari kursi ketua umum.

Namun akhirnya diperoleh kesepakatan mereka menunggu hasil praperadilan. Jika gugatan itu ditolak, partai itu akan menggelar rapat untuk meminta Setya mundur dari kursi nomor satu.

Hak atas foto LAMHOT ARITONANG/DETIKCOM
Image caption "Bila, misalnya, nanti DPD (Golkar) provinsi dan kabupaten/kota memandang saya memiliki kemampuan untuk itu, maka kata agama, amanat tidak boleh ditolak," kata Idrus Marham (sebelah kanan).

"Saya yakin pak (Setya) Novanto seorang negarawan. Saya pikir akan mementingkan hal yang lebih besar yaitu kepentingan Partai Golkar," kata Nurdin Halid, salah-seorang ketua harian partai tersebut.

Apabila dia menolak mundur, pengurus Golkar akan merekomendasikan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) pada akhir tahun ini. "Musyawarah juga harus dipercepat, kalau bisa satu hari," kata Ketua Dewan pakar Golkar, Agung Laksono.

Tuntutan serupa juga disuarakan para politikus Partai Golkar seperti Akbar Tandjung serta sejumlah pimpinan Partai Golkar tingkat provinsi. Seperti diketahui, munaslub bisa digelar apabila didukung sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah pengurus provinsi.

"Harus secepatnya Golkar mengambil langkah-langkah agar partai ini segera keluar dari sebuah kemelut yang akan semakin menggerus wibawa dan elektablitas partai," kata Dedi Mulyadi, Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Dia kemudian mengklaim "banyak" DPD yang mendukung munaslub.

Siapa yang paling berpeluang?

Sejumlah laporan menyebutkan sejauh ini sudah ada dua calon terkuat untuk memperebutkan kursi ketua umum Partai Golkar, yaitu Idrus Marham dan Airlangga Hartarto.

Pada Senin (27/11), Idrus Marham di hadapan wartawan menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai ketum Golkar.

Hak atas foto RAHMAT KASUBA/AFP
Image caption Partai Golkar merencanakan menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk memilih ketua umum baru, setelah ketua umumnya saat ini Setya Novanto terjerat dugaan kasus korupsi KTP elektronik.

"Bila, misalnya, nanti DPD (Golkar) provinsi dan kabupaten/kota memandang saya memiliki kemampuan untuk itu, maka kata agama, amanat tidak boleh ditolak," kata Idrus. Dukungan terhadap Idrus kemungkinan dari pendukung Setya Novanto.

Sementara, Airlangga mengklaim dirinya mendapat banyak dukungan dari DPD Golkar. Dia juga berjanji untuk memperbaiki elektabilitas partainya yang dianggap terpuruk setelah ketua umumnya dijerat kasus korupsi.

Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana menganalisa, Airlangga lebih memiliki kemungkinan untuk memenangkan kursi nomor satu partai tersebut.

"Pak Airlangga punya kans lebih baik, karena dekat dengan kekuasaan," ujarnya. Faktor inilah yang tidak dimiliki pesaingnya, Idrus Marhan.

Faktor kedekatan dengan kekuasaan ini, demikian analisisnya, menjadi penting karena Golkar memiliki tradisi kuat sebagai partai yang terbiasa mendukung penguasa ketimbang menjadi oposisi.

Topik terkait

Berita terkait