Tak lagi jadi panglima TNI, kesempatan berpolitik bagi Gatot Nurmantyo 'terbuka lebar'

Jenderal Gatot Nurmantyo ketika dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI, 8 Juli 2015. Hak atas foto ADERK BERRY/AFP/GETTY
Image caption Jenderal Gatot Nurmantyo ketika dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI, 8 Juli 2015.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan segera diganti. Presiden Joko Widodo menyerahkan nama Kepala Staf TNI Angakatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon penglima yang baru.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan surat pengajuan tersebut kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Senin (04/12). Menurut Fadli, Jenderal Gatot akan diberhentikan dengan hormat.

"Dalam surat juga disampaikan keinginan untuk bisa diproses dalam waktu yang tidak lama," kata Fadli. Surat itu akan dibahas dalam rapat Badan Musyarawah DPR, setelah rapat pimpinan.

Selanjutnya akan diagendakan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR. Pengganti Gatot diharapkan akan disahkan sebelum masa sidang DPR berakhir pada 13 Desember 2017.

"Kami harapkan sebelum reses pada masa sidang ini. Tapi nanti kami koordinasikan dengan pimpinan Komisi I dan fraksi-fraksi untuk agenda uji kelayakan dan kepatutan," kata Fadli.

Jenderal Gatot sendiri menyerahkan proses pergantian panglima TNI kepada Presiden Jokowi. "Yang lebih tahu bukan saya. Yang lebih tahu Presiden," kata dia di Mabes TNI Cilangkap.

Hak atas foto BIRO SETPERS ISTANA
Image caption Presiden Joko Widodo saat menghadiri HUT TNI 2017 di Cilegon.

Gatot menambahkan tidak ingin mencampuri keputusan Presiden memilih panglima. "Karena presiden yang akan menggunakan panglima yang menggantikan saya," kata dia.

Ia berharap panglima yang akan menggantikannya bisa mengemban tugas sesuai kebutuhan Presiden Jokowi. "Presiden yang menggunakan berdasarkan tantangan tugas ke depan," pungkas Gatot.

Momentum politik bagi Gatot

Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menilai penggantian Jenderal Gatot ke Marsekal Hadi adalah hal yang tepat. Terutama terkait dengan visi poros maritim yang dicanangkan Presiden Jokowi.

"Gatot banyak buang waktu tidak membangun kekuatan pertahanan sebagai poros maritim dunia yang dicanangkan sejak 2014. Contohnya tidak ada road map TNI mau dibawa ke mana," kata Connie.

Penunjukan Hadi dari Angkatan Udara yang lebih dekat dengan kemajuan teknologi juga dinilai bagus. "Saya berharap Pak Hadi punya visi outward looking ke depan," ujar Connie.

Menurut Connie, salah satu alasan Jokowi memilih Hadi adalah karena kesamaan visi soal poros maritim. "Zaman modern ini, tidak bisa Angkatan Laut bergerak tanpa perlindungan Angkatan Udara," ujarnya.

Hak atas foto BBC INDONESIA/TITO SIANIPAR
Image caption Connie Rahakundini (tengah) di acara mendesak pergantian panglima TNI bersama Tb Hasanuddin, Hendardi, dan lainnya.

Dari segi waktu, pengajuan penggantian yang diajukan Jokowi pada Desember 2017 juga dinilai tepat. "Tahun depan banyak pemilihan kepala daerah. Panglima baru butuh waktu untuk penyesuaian," kata dia.

Menurut Connie, selama ini Jenderal Gatot terlalu berpolitik dengan semua yang dilakukannnya. Misalnya dari pernyataan, safari politik, dan sebagainya.

"Banyak hal di tentara yang harusnya dibereskan, tapi malah sibuk ke partai, orasi, dan lainnya. Hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan panglima aktif," ujarnya.

Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menambahkan pergantian ini bagus buat Gatot. Pasalnya Gatot akan punya banyak waktu untuk melanjutkan aktivitas politiknya.

"Artinya dia tetap menampilkan citra sebagai calon alternatif calon wakil presiden untuk 2019. Dia ingin jadi sosok alternatif dari kalangan militer dan yang pro terhadap kelompok Islam," ujar Aditya.

Satu hal yang membedakan, kata Aditya, adalah Gatot tidak bisa lagi mengunakan fasilitas sebagai Panglima TNI.

"Karena itu akan terputus. Kalau kemarin dia masih bisa memanfaatkan fasilitas dari tentara," kata dia.

Topik terkait

Berita terkait