Apakah perilaku 'menekan' kelompok minoritas sifat bangsa Indonesia?

tangerang, islam Hak atas foto Facebook
Image caption Surat edaran RW di Tangerang yang mengatur kegiatan non-Muslim dinyatakan batal.

Beredarnya surat edaran RW 06, Desa Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tentang peraturan diskriminatif terhadap kegiatan non-Muslim menimbulkan pertanyaaan, apakah dokumen yang akhirnya dibatalkan tersebut dapat mewakili sifat masyarakat Indonesia.

Pengamat sosial dari FISIP Universitas Airlangga, Prof Dr Hotman Siahaan, menolak pandangan itu dengan mencontohkan beberapa peristiwa ketika masyarakat mayoritas justru melindungi kelompok yang lebih kecil.

"Saya kira NU sangat moderat. Peringatan Natal di Mojokerto beberapa tahun yang lalu, ada bom, yang jaga Ansor. Tapi kan ada juga di dalam masyarakat, kekuatan-kekuatan atau pikiran-pikiran yang sangat ekstrem," kata sosiolog dari Surabaya ini.

Sampai sekarang terus terjadi sejumlah peristiwa sejenis seperti pendirian rumah ibadah harus disetujui sejumlah menteri, di samping izin dari masyarakat.

Selain di Tangerang, kejadian serupa juga terjadi di, misalnya, Bogor dan Bekasi, ketika rumah tidak boleh dipakai untuk tempat ibadah sementara izin pendirian rumah ibadah tidak diberikan.

Salah satu kelompok yang dipandang sejumlah pihak melakukan sejumlah tindakan menyudutkan kelompok lain adalah Front Pembela Islam (FPI) namun anggota Dewan Dakwah Pimpinan Pusat FPI, Novel Ba'mumin, membantah keras.

"Jadi untuk masalah peribadatan, kita sudah sangat menghormati umat lain beribadat, tidak mengganggu sedikitpun, bahkan membantu. FPI itu menindaklanjuti permasalahan yang tidak sesuai dengan peruntukan. Yang mereka tidak ada izin, kemudian tidak memenuhi syarat," kata Novel.

Hak atas foto Facebook
Image caption Polisi, menurut pengamat, dipandang mengambil jalur yang paling aman yaitu memihak mayoritas.

Polisi 'takut'

Sebagian pihak memandang peristiwa yang dinilai membatasi kebebasan kelompok minoritas antara lain karena kepolisian takut bertindak dan cari aman, seperti diamati Hotman Siahaan.

"Polisi saya pikir tidak cukup berani karena mengkhawatirkan kalau misalnya mencoba menghalangi maka bisa menjadi problem bagi polisi, dianggap nanti menciptakan distabilitas, nggak bisa menjaga keamanan. Sehingga mereka mengambil jalur yang paling aman, memihak mayoritas," katanya.

Terkait dengan penanganan peristiwa terkait surat edaran yang sudah ditarik di Tangerang itu, Novel dari FPI mempertanyakan cara polisi dalam menanganinya.

"Polisi juga nggak bisa bertindak sewenang-wenang. Harus diteliti, harus dikaji. Polisi harusnya ber tabayun atau klarifikasi, check and recheck kepada orang yang menyelenggarakan ibadah, kemudian kepada RT/RW," kata Novel.

Pada hari Kamis (07/12) surat edaran RW di Provinsi Banten tersebut dinyatakan batal setelah dilakukan rapat koordinasi pihak-pihak terkait, seperti polisi, militer, aparat kabupaten bersama ketua RW, camat, serta perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten.

Hak atas foto ED WRAY/GETTY IMAGES)
Image caption Sejumlah demonstrasi dilakukan menentang salah satu pasangan calon dengan isu penistaan agama pada masa pilkada DKI Jakarta.

Tidak tegas

Berbagai kejadian diskriminasi terhadap minoritas agama juga membuktikan ketidaktegasan pemerintah dalam menanganinya.

"Persoalan isu agama menjadi sangat rawan karena ada semacam semangat populisme yang mencoba untuk menyudutkan atau menekan kelompok-kelompok agama minoritas, terutama akibat dari konteks pemilihan gubernur di Jakarta. Negara dalam hal ini sebenarnya kurang tegas," kata Hotman.

Tetapi di sisi lain diakui oleh Hotman bahwa sejak diberlakukannya otonomi daerah maka semakin sulit bagi pemerintah pusat untuk mengontrol aparat di bawahnya karena pada akhirnya rakyat yang langsung memilih pemimpin mereka di daerah bersangkutan.

"Menteri dalam negeri dalam undang-undang politik Indonesia kan nggak bisa memecat kepala daerah. Itu kan pilihan rakyat. Tidak bisa seorang menteri itu mencopot jabatan gubernur, bupati, atau walikota karena dipilih oleh rakyat."

Bagaimanapun Kementerian Dalam Negeri berhak membatalkan peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan nasional dan sudah ribuan perda yang dianggap bertentangan itu dibatalkan.

Hak atas foto AP/ACHMAD IBRAHIM
Image caption Indonesia memerlukan demokrasi yang menghargai keberagaman, kata pengamat Hotman Siahaan.

Represi sebagai jalan keluar?

Diskriminasi terhadap kelompok minoritas dipandang sebagian pihak meningkat sejak rezim jatuhnya Orde Baru, yang membuat sejumlah orang berpendapat bahwa represi justru diperlukan untuk mengatasi diskriminasi.

Tetapi pengamat Hotman Siahaan menolak sama sekali asumsi bahwa represi diperlukan untuk mencegah diskriminasi karena yang diperlukan Indonesia adalah demokrasi yang menghargai keberagaman.

"Seharusnya demokrasi yang substansial itu harus menghargai perbedaan. Itu yang sebenarnya, menurut kultur demokrasi, yang belum dibangun di dalam iklim demokrasi. Saya tidak menyatakan kita harus kembali ke zaman represi Orde Baru."

Dia menambahkan bahwa sebenarnya keberagaman sudah tercantum dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika.

"Simbol negara ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, mengakui keberagaman. Kan itu harus ditegakkan. Kita punya ideologi. Sekarang presiden punya unit kerja tentang Pancasila. Itu harus bekerja ekstra keras untuk membangun kesadaran baru," kata Prof Dr Hotman Siahaan dari UNAIR.

Sementara Novel Ba'mumin dari FPI mengatakan kerja sama dari berbagai pihak diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

"(Kami telah) menjalin kerja sama dengan berbagai gereja, pendeta, Sekbanpol pemerintah DKI. Di FKUB kita duduk bersama untuk merumuskan permasalahan," katanya.

Topik terkait

Berita terkait