'Merugikan negara', ribuan izin tambang di Indonesia akan diblokir

batubara Hak atas foto AFP/BAY ISMOYO
Image caption Sebuah lokasi penambangan batu bara di kawasan hutan di pinggiran kota Samarinda, Kaltim, November 2013.

Sekitar 5.587 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Minerba di Indonesia akan diblokir lantaran izin pertambangannya di wilayah konsesi sudah kadaluwarsa, namun aktivis dan pengamat menilai semestinya dibarengi juga dengan pencabutan izin dan penegakkan hukum.

Pakar administrasi pertambangan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ima Mayasary, menegaskan langkah yang diambil sejauh ini tak cukup tegas menindak perusahaan tambang nakal.

"Nggak ada mekanisme bagaimana caranya menghentikan mereka karena ketika izinnya sudah habis lalu kemudian tetap menambang berarti pemerintah dirugikan (dan) itu malah jadi perbuatan pidana karena menambang tanpa izin," ujar Ima kepada BBC Indonesia.

Perlunya tindakan lanjutan juga diharapkah oleh Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional, Merah Johansyah, yang mencurigai pemblokiran malah akan menghentikan upaya hukum terhadap izin-izin tambang yang bermasalah.

"Pemblokiran hanya mencoba membatasi atau membatasi aktivitasnya. Secara hukum, ada dua hal yang mestinya dilakukan. Pertama, pencabutan izin tambang yang bermasalah. Kedua, penyelidikan potensi pidananya karena ada unsur-unsur indikasi pidana di situ," ujar Merah.

Ia mencontohkan izin-izin tambang yang terbit di kawasan hutan konservasi, yang seharusnya tidak sekedar diblokir izinnya namun juga dicabut dan diproses serta dilakukan penyelidikan indikasi pidananya.

"Karena kalau izin tambang di kawasan hutan konservasi otomatis dia terlibat dalam pidana kehutanan. Dalam UU Kehutanan, kawasan hutan konservasi tidak boleh diterbitkan izin, tinggal diselidiki secara disengaja atau tidak," tegasnya.

Hak atas foto AFP
Image caption Seorang pekerja penambangan batu bara di luar Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Maret 2012.

Dari 5.587 IUP yang bersamalah itu, sebanyak 3.078 IUP Minerba akan berakhir surat keputusannya pada 31 Desember 2016 dan 2.509 IUP yang berstatus non-clear and clean (CnC), yang menandakan perusahaan tidak bermasalah secara administrasi serta bebas tunggakan finansial kepada negara.

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, kekisruhan IUP juga disebabkan oleh data yang tak terintegrasi satu sama lain, baik itu data pertambangan, perusahaan, dan pemilik terdaftar (beneficial ownersip)-nya.

"Selanjutnya kami akan bakukan data satu peta informasi, kami keroyok untuk membenahi ini," kata Pahala dalam siaran pers.

Hak atas foto Getty/Ed Wray
Image caption Menyusuri sungai di Kota Samarinda, Kaltim, sebuah kapal menarik batu bara, Agustus 2016.

Rugi Rp 4,3 triliun dari IUP bermasalah

Koordinator Jatam Nasional, Merah Johansyah, menuturkan ada tagihan pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp 4,3 triliun yang masih belum dibayar dari IUP yang berstatus non-CnC.

"Totalnya selama ini yang ditunggak kerugian negara itu 4,3 triliun, yang terkait dari pemblokiran. Kenapa ini diblokir ya karena dianggap merugikan negara Rp 4,3 triliun," kata dia.

Sementara pemerintah menyebut klarifikasi tunggakan masih akan diselesaikan bersama dengan perusahaan bersangkutan.

Walau perusahaan sudah tidak beroperasi, tetap saja tidak akan mengugurkan kewajibannya sedangkan untuk perusahaan yang berganti nama guna menghindari kewajiban, maka akan dilacak siapa pemilik terdaftarnya.

Aspek keselamatan rakyat dan ekosistem diabaikan

Namun, menurut Merah, upaya penertiban yang dilakukan pemerintah hanya sekedar 'merapikan, menertbikan izin tambang demi pendapatan negara'.

Semestinya, pemerintah bisa lebih tegas menindak dengan mencabut izin perusahaan, lantaran selain merusak lingkungan, kebanyakan dari wilayah pertambangan tersebut berada di wilayah hutan lindung dan hutan konservasi.

JATAM juga mencatat sudah 44% luas daratan dan kepulauan Indonesia itu dikapling oleh pertambangan.

"Kami meminta pemerintah lebih menekankan aspek lingkungan hidup dan ekosistem. Sehingga pemblokiran tidak cukup, harus dengan penghentian izin tambang baru dan pencabutan izin tambang di sejumlah kawasan ekosistem penting tadi," ungkapnya.

Berdasar catatan JATAM, ada 3,7 juta hektar tambang masuk di kawasan hutan lindung dan ada 793.000 hektar yang masuk kawasan hutan konservasi dari data IUP yang diblokir tersebut.

"Kalau memang dia demi keselamatan manusia, keselamatan rakyat, demi keselamatan lingkungan hidup dan ekosistem, mestinya yang dicabut izin tambang di kawasan-kawasan penting ini.

"Tidak boleh ada izin tambang di kawasan hutan primer, di kawasan ekosistem gambut, di kawasan kaarst, pulau-pulau kecil. Itu mestinya bagian dari yang diblokir," imbuhnya.

Terparah di Kaltim dan Kalsel

Juru kampanya Urban dan Energi dari lembaga swadaya masyarakat Wahana Lingkungan, Walhi, Dwi Sawung menambahkan kerusakan lingkungan parah akibat dari pertambangan batubara di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Riau.

Kerusakan ekosistem tidak hanya terjadi di pertambangan batubara, namun juga pertambangan mineral yang lain, seperti nikel, pasir, batu dan emas.

"Memang di pertambangan mineral lain ada juga, tapi persentasenya memang lebih kecil dibanding batubara karena izin minerba memang lebih banyak di batubara," kata dia.

Hak atas foto Getty/Ed Wray
Image caption Seorang warga melintas di dekat perusahaan batu bara di luar Kota Samarinda, Kaltim, Agustus 2016.

"Paling parah di Kaltim, di Kalimantan Selatan juga parah. Itu kelihatan banget di Kaltim dan Kalsel," imbuhnya.

Kalimantan Selatan bahkan tercatat sebagai provinsi dengan jumlah IUP bermasalah terbanyak, yakni 343 IUP non-CnC.

Belum lagi, kerusakan lingkungan akibat pertambangan rakyat yang nota bene kebanyakan dari mereka tak berizin.

"Pertambangan rakyat yang paling parah itu di Maluku, di Gunung Botak misalnya. Di Palu paling parah juga. Karena dia pakai merkuri. Itu parah banget, sampai kalau kita periksa darah penduduk di sekitar aliran sungai itu darahnya mengandung merkuri," ungkap Dwi.

Lalu, apa langkah selanjutnya?

Usai rapat koordinasi yang digelar Rabu (06/12) lalu Deputi Pencegahan KPK, Pahala, menyebut ada lima kesimpulan yang akan ditindaklanjuti. Pertama, penataan IUP akan diselesaikan berbasis propinsi dengan rekomendasi IUP yang sudah terlambat akan diselesaikan oleh tim bersama.

Berdasarkan catatan yang ada, rekomendasi IUP yang sudah terlambat sebanyak 130 di Kalimantan Selatan, 8 di Aceh, dan 17 di Jawa Barat.

Kedua, bagi perusahaan yang izinnya sudah habis dan non-CnC, per akhir bulan maka secara serentak akan dihentikan pelayanan ekspor impornya oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Bagi entitas yang bermasalah atau ada kewajiban, kedua direktorat ini akan saling berbagi informasi.

Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan turun ke propinsi untuk menyelesaikan IUP yang non CnC, tumpang tindih, atau sengketa.

Pakar administrasi pertambangan Ima Mayasary berpendapat upaya lintas sektor ini dilakukan untuk mengurai sengkarut di sektor pertambangan. Maka dari itu, dilakukan pemblokiran terhadap badan hukum dari usaha pertambangan tersebut.

"Kalau diblokir badan hukumnya berarti dia badan hukumnya mati, tidak bergerak. Ini bisa meredam dia melakukan penjualan dan kontrak karena badan hukumnya sudah diblok. Artinya dia tidak bisa malukan aktivitas apapun kecuali dia malah tambah nekad lagi untuk melaksanakan segala sesuatunya padahal badan hukumnya sudah mati," jelas Ima.

Bereskan IUP bermasalah yang masih aktif

Berdasar data dari Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), saat ini terdapat 9.353 IUP dengan 9.074 IUP yang masuk di database Ditjen Minerba. Dari angka tersebut, 6.565 IUP dinyatakan lolos syarat CnC, sementara sisanya sebanyak 2.509 IUP masuk kategori non-CnC.

Dengan demikian, jumlah IUP yang masih aktif melakukan kegiatan pertambangan sebanyak 3.487 IUP.

Sedangkan dari IUP yang bermasalah, 664 diantaranya masih aktif melakukan kegiatan pertambangan.

"Kalau berakhir jangka waktunya saya rasa nggak perlu lagi ada instrumen karena sudah expired, sudah selesai. Tapi yang masalah justru di IUP yang non-CnC ini, karena mereka belum habis jangka waktunya, tapi mereka kan statusnya non-CnC. Itu harus diselesaikan pemerintah," ujar Ima.

Hak atas foto ROMEO GACAD/AFP/Getty Images
Image caption Lansekap pertambangan batubara di tengah hutan Kalimantan Tengah

Terkait perusahaan tambang yang bermasalah namun masih beroperasi, Dwi Sawung dari Walhi mendesak semestinya izinnya dicabut dan tidak boleh dilelang lagi.

"Nanti kalau dilelang lagi sama saja ujung-ujungnya. Kan sebetulnya ada keuntungan tambang ketika dia beroperasi kemarin-kemarin, nah itu kalau bisa ditarik lagi, dikembalikan ke negara," kata dia.

Kendati begitu, Dwi menuturkan perusahaan yang lolos syarat CnC tidak menjamin perusahaan tersebut tidak bermasalah.

"CnC berarti secara administratif dia benar, tapi di lapangan dia bermasalah atau tidak kan belum tentu juga ya. Karena ada yang CnC ternyata ujung-ujungnya ada kasus korupsi,"

Seperti yang terjadi pada kasus korupsi yang melibatkan Bupati Konawe Utara dan Gubernur Sulawesi Tenggara. Keduanya diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam memberikan izin pertambangan di wilayah Kabupaten Konawe Utara.

"Itu padahal CnC statusnya, tapi kena juga. Jadi tidak menjamin juga kalau status CnC itu berarti dia tidak bermasalah.

Bupate Konawe Utara, Sulawesi Utara, Aswad Sulaiman, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Oktober lalu.

Ia diduga menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain dan korporasi terkait pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi, eksploitasi, serta izin operasi produksi nikel di Kabupaten Konawe Utara pada 2007-2014.

Topik terkait

Berita terkait