Pilkada 2018: Partai Demokrat merasa dikriminalisasi, analis sebut partai 'bermanuver'

Pilkada Hak atas foto SONNY TUMBELAKA/AFP/Getty Images

Partai Demokrat mengecam rangkaian apa yang mereka sebut sebagai kriminalisasi terhadap calon-calon kepala daerah yang mereka usung.

Namun langkah ini dinilai sebagai bagian dari manuver politik oleh pengamat.

Menurut pengamat politik dari FISIP Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Arie Sujito, sebelum mengklaim telah dikriminalisasi, semestinya Partai Demokrat mendudukkan perkara terlebih dulu, apakah kasus-kasus tersebut murni persoalan hukum atau berkaitan dengan negosiasi politik.

"Kalau ngerasa memang tidak memperoleh keadilan dan dijebak dengan kriminalisasi, tempuh jalur hukum. Tapi kalau sebetulnya bagian dari manuver, ya komunikasi politik aja, jangan-jangan itu butuh komunikasi politik aja," ujar Arie kepada BBC Indonesia, Kamis (04/01).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menilai kasus-kasus hukum yang menimpa calon-calon kepala daerah yang diusung partainya merupakan kriminalisasi.

Hinca menyebut pilgub DKI Jakarta tahun lalu, pilkada Papua, dan termutakhir, pilkada Kalimantan Timur.

Namun tudingan tersebut ditampik oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto. Dia menegaskan, tidak ada perilaku tidak adil ataupun sewenang-wenang terhadap Partai Demokrat.

"Saya yakin tidak. Penyidik itu independen dan mempunyai aturan-aturan," ujar Setyo kepada wartawan di Kompleks Mabes Polri, Jakarta.

Rentetan kriminalisasi

Rabu Malam (03/01) Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mengumpulkan semua pengurus harian Partai Demokrat dan menggelar rapat darurat di Kantor DPP Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebut rapat digelar seiring 'perlakuan tidak adil atau kriminalisasi' terhadap partai tersebut menjelang pilkada 2018.

Dalam konferensi pers usai rapat darurat, Hinca membeberkan sejumlah kasus yang menurut Partai Demokrat mengkriminalisasi calon-calon kepala daerah dari Partai Demokrat.

Hak atas foto Grandyos Zafna/detikcom
Image caption Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengecam rangkaian 'kriminalisasi' terhadap calon-calon kepala daerah yang diusung partainya.

"Kapan terjadinya perlakuan tidak adil yang kami katakan terjadi berulang kali tersebut? Pertama pada saat Pilkada Jakarta tahun 2017. Kedua, persiapan pilkada Papua 2018 dan yang terbaru persiapan pilkada Kalimantan Timur 2018," kata dia.

'Kami juga menengarai akan ada lagi setelah ini. Oleh karena itu kami melakukan rapat yang sangat penting untuk menyikapi hal itu," ujar Hinca lagi.

Dalam kasus terakhir di pilkada Kalimantan Timur, Demokrat sudah menyiapkan Wali Kota Balikpapan Syahrie Jaang berpasangan dengan Rizal Effendi untuk menjadi calon kepala daerah.

Di tengah jalan, salah satu parpol 'memaksa Syahrie berpasangan dengan Kapolda Kalimantan Timur Irjen Safaruddin'.

"Saudara Syahrie Jaang, kader kami, dipanggil oleh partai politik tertentu, sampai delapan kali, dan diminta agar wakilnya adalah Kapolda Kalimantan Timur yang sekarang, padahal wakilnya sudah ada. Tentu secara etika politik tidak baik kalau sudah berjalan. Kalau tidak, maka akan ada kasus hukum yang akan diangkat," ujarnya.

Namun begitu, Syahrie tetap bersikukuh menolak mengganti calon wakilnya.

Belakangan, Syahrie dan Rizal Effendi diperiksa kepolisian daerah sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan korupsi pengadaan lahan. Inilah yang dianggap Demokrat sebagai bentuk kriminalisasi.

Di Papua, pasangan calon yang didukung Demokrat dalam pilkada, Lucas Enembe dan Klemen Tinal, gubernur dan wakil gubernur petahana yang akan maju 'kembali dipaksa bercerai'.

Lucas, kata pengurus Demokrat, 'dipaksa menerima wakil lain yang bukan atas kehendaknya' pada kisaran Oktober 2017 lalu.

Hinca juga mengungkit kekalahan Demokrat pada pilgub DKI 2017.

Dalam pilkada tahun lalu tersebut, partai ini mengusung anak Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono berpasangan dengan Sylviana Murni.

Hak atas foto EPA
Image caption Agus Harimurti menerima kekalaham pada pemilihan Pilkada DKI Jakarta.

Saat proses pilkada, Sylvana diperiksa penyidik bersama suaminya karena diduga terlibat kasus korupsi. Kasus ini ini, menurut Hinca, berdampak pada tergerusnya citra pasangan Agus dan Sylviana.

Namun, hingga sekarang 'tidak diketahui kelanjutan perkara ini'.

'Kriminalisasi' pasangan ini berlanjut dengan 'penyerbuan' sekelompok massa di kedaman SBY di Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Meski telah melapor ke polisi soal insiden ini, Partai Demokrat tak kunjung mendapat hasil dari polisi. Menurut Hinca, Partai Demokrat 'mendapat ketidakadilan dalam hal ini'.

Lebih jauh, Hinca menjelaskan, tuduhan lain yang merugikan partainya dalam Pilgub DKI tahun lalu ialah soal aksi bela Islam.

Dia mengklaim ada fitnah tak berdasar terhadap SBY yang dikaitkan dengan aksi-aksi terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang saat itu juga ikut pilgub.

Merespons tudingan Hinca, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan penyidik mengusut suatu perkara karena adanya bukti dan saksi yang mendukung.

Jika ada bukti ke arah tindak pidana, maka hal tersebut tidak bisa disebut kriminalisasi.

"Masyarakat kan sekarang bisa melihat, sudah terbuka. Kalau ada yang tidak pas, pasti akan protes," kata dia.

Saling sandera

Menurut pengamat Politik Arie Sujito, hukum dan politik selalu tumpang tindih, lantaran masing-masing pihak menempatkan pada kepentingan masing-masing.

"Sebetulnya ini duduk perkaranya apakah benar soal kriminalisasi atau manuver politik satu sama lain yang sering kali terjadi untuk saling menyandera. Saya kira hampir semua partai punya kartu, tidak hanya Demokrat, untuk mengelola isu dalam era sekarang ini," jelas Arie.

Jika Parta Demokrat merasa dirugikan, partai tersebut bisa saja menempuh jalur hukum.

Hak atas foto SONNY TUMBELAKA/AFP/Getty Images
Image caption Pilkada serentak 2018 akan diikuti 171 daerah, sekaligus sebagai tahun pemanasan pemilihan presiden 2019.

"Nah tentu dengan biaya politik yang juga harus dibayar dalam pengertian tertentu, dari sisi waktu dan sebagainya," kata dia.

Cara lain yang bisa ditempuh, menurut Arie, adalah dengan negosiasi politik.

"Sesungguhnya didudukkan perkaranya sebenarnya apa, apakah benar ini kriminalisasi atau tidak. Apakah ini bagian dari manuver politik, atau apa? Yang begini-begini memang sering kali abu-abu."

Lebih lanjut, Arie menuturkan manuver politik menjadi hal yang wajar dalam politik untuk 'meningkatkan nilai tawar suatu partai'.

"Masalahnya kan manuver itu dimaksudkan untuk meningkatkan bargaining ataukah memang secara objektif situasinya sedang mengalami ketidakadilan. Adil tidaknya kan ada ukurannya secara hukum maupun politik," katanya.

Topik terkait

Berita terkait