Bagaimana komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bisa sampai kosong?

kppu Hak atas foto kppu.go.id

Untuk waktu yang singkat sempat terjadi kekosongan kekuasaan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena komisioner yang lama sudah habis masa jabatannya dan DPR belum menunjuk komisioner yang baru.

"Saya masih di luar kantor soalnya. Karena hari ini rencananya tidak masuk kantor. Tapi karena malamnya ada berita ada perpanjangan yah hari ini kita masuk lagi."

Begitulah jawaban Ketua KPPU periode 2012-2017 Syarkawi Rauf saat ditanyakan mengenai aktivitas KPPU di tengah-tengah kekosongan kekuasaan yang menimbulkan pertanyaan: bagaimana bisa?

Kronologis kosongnya komisioner

Masa jabatan komisioner KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) periode 2012-2017 berakhir pada 27 Februari 2018.

Johan Budi, juru bicara kepresidenan menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sudah menjalankan bagiannya dengan membentuk Panitia Seleksi untuk memilih komisioner baru.

"Proses Panitia Seleksi itu sudah selesai di awal November," kata Johan Budi.

Ditambahkannya bahwa pada tanggal 22 November 2017 Presiden sudah mengirimkan 18 nama hasil seleksi yang ditentukan oleh Pansel kepada DPR untuk dilakukan fit and proper test.

Namun sampai akhir masa jabatan komisioner KPPU pada 27 Desember 2017, proses fit and proper test belum juga dilakukan DPR.

"Karena itu Presiden mengeluarkan Keppres, perpanjangan masa jabatan komisioner KPPU selama dua bulan sampai 27 Februari 2018", kata Johan Budi.

Sampai berakhirnya perpanjangan itu pun, belum dilakukan fit and proper test juga oleh DPR, sehingga Presiden kembali mengeluarkan Keppres.

"Perpanjangan yang kedua pada tanggal 27 Februari selama dua bulan sampai 27 April 2018," kata Johan Budi.

Hak atas foto www.kppu.go.id
Image caption Salah satu sidang persaingan usaha yang digelar KPPU.

Dampak ke pelaku usaha

Kekosongan kekuasaan dianggap dapat merugikan pelaku usaha.

Namun Sutrisno Iwantono, ketua Tim Ahli Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan hal itu belum mempengaruhi para pelaku usaha.

"Kalau hanya karena ini tidak terlalu bermasalah lah pelaku usaha," kata Sutrisno.

"Yang kita khawatirkan ada agenda-agenda lain di luar semua yang sudah dijalankan. Karena saya sering baca di berita-berita, dipersoalkan kenapa komisioner yang lama tidak masuk. Pertanyaannya tidak masuk karena tidak lolos saringan terus kenapa?"

Sutrisno juga menambahkan agar DPR seharusnya segera melakukan fit and proper test untuk calon-calon yang ditentukan Pansel.

Mengapa DPR menunda fit and proper test?

Hingga berita ini diturunkan, BBC Indonesia belum berhasil mendapatkan respons dari beberapa anggota Komisi VI DPR yang mengurusi industri, investasi dan persaingan usaha.

Anggota Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana di media nasional justru menyalahkan pemerintah karena hanya memberikan perpanjangan waktu selama dua bulan, yang dianggap terlalu singkat dan terlihat melemahkan KPPU.

Meski begitu belum diketahui mengapa DPR dari November 2017 hingga saat ini tidak juga melakukan fit and proper test.

Hak atas foto www.kppu.go.id
Image caption Salah satu sidang perkara yang digelar KPPU di Medan.

'Gagal sebagai lembaga independen'

Pakar administrasi negara dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Riawan Tjandra, mengatakan bahwa isu administrasi itu mengungkapkan permasalahan yang lebih dalam.

"Saya melihat negara ini tidak mampu melihat signifikansi dan urgensi dari KPPU itu sendiri, itu yang pertama," jelas Riawan Tjandra.

"Yang kedua, pemerintah gagal memaknai posisi KPPU sebagai sebuah lembaga negara independen yang cirinya itu sebenarnya tidak berhenti secara keseluruhan pimpinannya itu. Harus ada satu atau dua yang tetap mengelola kebijakan di situ."

Penjelasan Riawan itu dalam teori lembaga independen disebut sebagai staggered term.

Contoh lembaga independen yang menggunakan pemilihan model itu adalah KPU dan Bawaslu.

"Idealnya begitu, tidak berhenti bersama-sama. Karena nanti kalau terpilih yang baru lagi, membangun kultur baru lagi,akan selalu menjadi lembaga negara yang sifatnya uji coba."

Pekerjaan rumah KPPU

Perbaikan sistem administrasi ini dipandang penting segera dilakukan oleh Riawan karena posisi KPPU yang strategis mengatasi permasalahan persaingan usaha.

Meski begitu, menurut Riawan, KPPU juga memiliki pekerjaan rumah sendiri untuk meningkatkan nama baik institusi itu di masyarakat.

"Secara sosiologis, KPPU ini belum punya nama yang sekuat katakanlah OJK, KPK, KPU, Bawaslu. Ke depan, ini yang menjadi PR besar bagi KPPU berikutnya," kata Riawan.

Pekerjaan rumah KPPU di mata para pengusaha adalah kinerja badan yang mengawasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia itu.

"Sejak kepengurusan KPPU yang sekarang ini sudah turun kepercayaan kita terhadap kompetensi mereka sebagai komisioner karena banyak keputusan-keputusan yang kontroversial," kata Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani.

Saat ini KPPU sedang menangani 11 perkara persaingan usaha.

Salah satu kasus yang baru-baru ini ditangani KPPU adalah minuman Aqua yang memonopoli distribusi air minum dalam kemasan dan melarang penjualan produk Le Minerale di pasaran.

Berita terkait