Kepala BNN baru, Heru Winarko, bertekad teruskan kebijakan ‘tembak di tempat’

Pengedar narkoba asal Cina dan Malaysia Hak atas foto AFP/BAY ISMOYO
Image caption Sejumlah tersangka pengedar narkoba asal Malaysia dan Cina yang berhasil ditangkap aparat kepolisian Indonesia, 6 September 2016.

Kepala Badan Narkotika Nasional yang baru dilantik pekan lalu, Inspektur Jenderal Heru Winarko, menyatakan akan melanjutkan kebijakan 'tembak di tempat' yang diterapkan pendahulunya, Komisaris Jenderal Budi Waseso.

Heru mengatakan, meski dalam beberapa tahun terakhir ia berkarier di Komisi Pemberantasan Korupsi, pengalamannya di bidang reserse saat masih aktif di Polri akan memudahkannya menindak pengedar dan bandar narkotik.

"Saya lama di reserse. Kalau mereka melakukan perlawanan, kami lakukan upaya paksa," kata Heru di kantor BNN, Jakarta, Senin (5/3), seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Abraham Utama.

Heru menilai kebijakan Budi Waseso alias Buwas menembak terduga pengedar tidak melanggar prosedur. Menurutnya, upaya paksa BNN di era kepemimpinan Budi dilakukan melalui perhitungan hukum yang tepat.

"Yang dilakukan Pak Budi Waseso terukur. Saya juga punya pengalaman dengan narkoba, kalau mereka (terduga pelaku) memiliki senjata dan membahayakan petugas, kami akan lakukan tindakan tegas," kata Heru.

Langkah Indonesia ini sejak awal dikritik para pegiat HAM dan sebagian praktisi hukum karena dianggap tidak bisa menjamin bakal berhasil untuk membendung penyelundupan narkoba ke Indonesia.

LBH Masyarakat, yang selama ini kerap menangani kasus hukum pengedar dan pengguna narkoba, merupakan salah-satu lembaga yang menolak kebijakan "tempat di tempat" terhadap bandar narkoba.

Direktur LBH Masyarakat, Ricky Gunawan, memandang Indonesia dalam beberapa tahun ke depan akan menghadapi masalah narkoba lantaran masalah dasarnya tidak diselesaikan.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Kepala BNN yang baru, Inspektur Jenderal Heru Winarko, bersama pendahulunya, Komisaris Jenderal Budi Waseso.

Selama pemakaian narkotika merupakan tindakan melawan hukum, menurut Ricky, Indonesia akan dihantui kehadiran pasar gelap narkotika.

Kedua, masalah sistem hukum di Indonesia yang masih korup. "Banyak oknum kepolisian atau penegak hukum lainnya diberitakan terlibat pemakaian, dan jual beli narkotika."

Dengan demikian, tegasnya, jika ada pasar gelap di Indonesia dan ada oknum penegak hukum yang bisa disuap, maka "itu merupakan kombinasi yang sempurna untuk menciptakan pasar yang subur."

'Lebih gila dari Duterte'

Hingga Desember 2017, Buwas menyebut BNN telah menembak mati setidaknya 79 pengedar dan bandar narkotik. Periode itu terhitung 31 bulan sejak ia menjadi orang nomor satu BNN pada September 2015.

Angka itu berbeda dengan catatan lembaga masyarakat sipil di sektor hak asasi manusia, Amnesty International. Badan itu menyebut selama Buwas menjabat kepala BNN, 99 terduga pelaku kasus narkotik tewas ditembak penyidik.

Buwas enggan disamakan dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang giat menindak termasuk menembak pelaku narkotik dalam upaya paksa. Sejak Juni 2016, Duterte mendeklarasikan pemerintah Filipina berperang melawan kejahatan narkotik.

Buwas menyebut dirinya lebih tegas daripada Duterte yang menurut Human Right Watch telah menembak mati lebih dari 12 ribu orang melalui Davao Death Squad.

"Saya lebih gila dari Duterte. Saya punya tanggung jawab moral untuk menyelamatkan bangsa ini," kata Buwas saat ditemui pada kesempatan yang sama.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Inspektur Jenderal Heru Winarko, menyatakan akan melanjutkan kebijakan 'tembak di tempat' yang diterapkan Budi Waseso.

Cegat di laut

Dalam sesi jumpa pers usai seremoni pisah-sambut di kantor BNN, Heru lebih irit bicara dibandingkan Buwas.

Secara umum ia menyatakan akan melanjutkan program kerja Buwas, antara lain soal memotong dan menindak pencucian uang kartel narkotik serta menghentikan peredaran obat-obat terlarang itu di laut.

"Kami akan berkerja sama dengan pihak terkait, PPATK maupun lembaga di luar negeri."

"Kami tidak punya perlengkapan di laut tapi kami bekerja sama dengan Polairud dan TNI AL. Kami perdayakan dengan instansi terkait," tutur Heru.

Lebih dari itu, Heru juga enggan mempublikasikan target kerja yang hendak dicapainya selama memimpin BNN. "Saya akan targetkan deputi saya," ujarnya.

Hak atas foto AFP/SEI RATIFA
Image caption Aparat kepolisian melakukan penggeledahan di kapal berbendera Singapura di perairan Batam, Kepulauan Riau, 20 Februari 2018, karena diduga menyelundupkan narkoba.

Adapun, Buwas menyebut pimpinan BNN perlu memiliki program kinerja yang di luar kewajaran untuk menindak kejahatan narkotik yang masuk kategori kejahatan luar biasa.

Salah satunya, kata Buwas, adalah membuka lembaga pemasyarakatan khusus pelaku narkotik. Menurutnya, 90% kartel narkotik berjejaring dengan narapidana yang tengah mendekam di lapas.

"Sampai kiamat kalau menanganinya seperti ini, kejahatan narkotik akan terus terjadi dan Pak Heru juga akan keteteran."

"BNN adalah pemadam kebakaran. Pekerjaan BNN sia-sia, kami menangkap tersangka, dia diputus bersalah, tapi bekerja (membuat narkotik) lagi di lapas," kata Buwas.

Sepanjang tahun ini, penangkapan sejumlah selebrita yang diduga menggunakan narkoba dilakukan kepolisian. Sabu yang digunakan ditengarai banyak berasal dari luar negeri.

Pada Februari lalu, sekitar 1,6 ton sabu ditemukan di kapal ikan asal Taiwan dengan bendera Singapura yang sedang berlayar di Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penyelidikan menunjukkan sabu berasal dari Cina Daratan.

Narkotika itu kemudian dibawa melalui jalur Laut China Selatan, dengan tujuan perairan Kepulauan Riau serta perairan Kalimantan, hingga Pulau Jawa. Dari sana, sabu akan diedarkan ke sejumlah lokasi di Jakarta.

Berita terkait