Bawaslu putuskan PKPI tak layak ikut Pemilu 2019, KPU 'tetap harus evaluasi diri'

Bawaslu menolak gugatan PKPI yang hendak menjadi peserta pemilu 2019 Hak atas foto BBC INDONESIA/Tito
Image caption Bawaslu menolak gugatan PKPI yang hendak menjadi peserta pemilu 2019

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta pemilihan umum 2019 namun berencana akan mengajukan gugatan tata usaha negara.

"Memutuskan menolak eksepsi, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Bawaslu, Abhan membacakan putusan dalam Sidang Ajudikasi di kantornya, Selasa (6/3).

Dalam pertimbangannya, majelis Bawaslu menyebutkan bahwa PKPI tidak dapat menyajikan bukti dan saksi serta keterangan ahli yang memperkuat permohonannya.

Sebelumnya keputusan Komisi Pemilihan Umum menyatakan PKPI tidak dapat menjadi peserta pemilu karena tidak memenuhi persyaratan di 73 kabupaten/kota yang ada di empat propinsi.

Antara lain Jawa Timur (15 kabupaten/kota), Jawa Tengah (26 kabupaten/kota), Jawa Barat (15 kabupaten/kota), dan Papua (17 kabupaten/kota).

Adapun berbagai persyaratan yang tidak dipenuhi PKPI itu adalah hasil verifikasi faktual di masing-masing tempat itu adalah domisili kantor, daftar kepengurusan, dan jumlah keanggotaan yang tak memenuhi syarat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu syarat partai politik peserta pemilu adalah memiliki kepengurusan di 75 persen kabupaten/kota dalam satu propinsi.

Sementara hasil pemeriksaan Bawaslu menunjukkan PKPI gagal memenuhi syarat tersebut karena tidak mencapai 75% di keempat propinsi yang menjadi bahan gugatan.

PKPI sendiri tidak terima dengan keputusan Bawaslu yang memperkuat keputusan KPU tersebut.

"Kami akan mengajukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," kata Sekretaris Jenderal PKPI, Imam Anshori.

Hak atas foto BBC INDONESIA/Tito
Image caption Sekjen PKPI Imam Anshori (kiri) akan melanjutkan proses hukum terhadap putusan Bawaslu

Berbeda dengan Bawaslu, menurut Imam, pihaknya sudah menyajikan segala bukti kepengurusan dan anggota selama persidangan: "Kami akan berikan bukti baru di pengadilan nanti."

Menurut Imam, PKPI layak menjadi peserta Pemilu 2019 mendatang karena merupakan haknya sebagai partai politik.

"Kami akan mengejar keadilan sampai ke manapun," tegasnya.

Sejumlah gugatan atas keputusan KPU

Selain PKPI ada beberapa partai lainnya yang juga menggugat keputusan KPU soal kepesertaan pemilu dan salah satu yang sudah diputus dan dimenangkan Bawaslu adalah Partai Bulan Bintang (PBB).

PBB menggugat hasil verifikasi faktual KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang menyebut PBB tidak memenuhi syarat sehingga partai itu menjadi tidak memenuhi syarat 75% untuk Propinsi Papua Barat.

Namun dalam putusan Bawaslu disebutkan PBB memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2019.

"Menyatakan Partai Bulan Bintang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu," kata Ketua Bawaslu Abhan.

Hak atas foto BBC INDONESIA/Tito
Image caption Nasib PKPI berbeda dengan PBB pimpinan Yusril Ihza Mahendra

Partai lain yang juga mengajukan gugatan terhadap keputusan KPU adalah Partai Islam Damai Aman (Idaman), Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Bhinneka, dan Partai Republik.

Dua dari gugatan tersebut sudah ditolak Bawaslu pada 5 Maret 2018, yakni Partai Idaman, Partai Rakyat, dan Parsindo. Sementara sisanya masih menunggu keputusan sidang ajudikasi Bawaslu.

Komisioner KPU Hasyim As'yari mengatakan, ketiga partai itu sejatinya sudah tidak lolos sejak tahapan administrasi namun mereka berhasil memasukkan gugatan ke Bawaslu dan ditolak.

"Kami menunggu putusan terhadap gugatan tiga partai tersisa," kata Hasyim, yaitu Partai Bhinneka, Partai Republik, dan PPPI.

Soal ditolaknya gugatan PKPI, KPU menyambut baik dan mengapresiasi putusan Bawaslu: "Ini menunjukkan apa yang dilakukan KPU sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh."

Bahwa PKPI masih akan menggugat ke PTUN, Hasyim mengatakan KPU akan siap untuk gugatan tersebut: "Kami akan hadapi sebagai resiko kerja KPU."

Yang harus dikritisi dari KPU

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebutkan keputusan Bawaslu untuk PKPI tidaklah mengejutkan dan sudah diprediksi. Pasalnya PKPI gagal memenuhi persyaratan di propinsi-propinsi besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Apa yang dihadapi PKPI lebih rumit dan kompleks daripada yang dialami PBB," kata Direktur Perludem, Titi Anggraini.

Hal yang menyebabkan PKPI gagal, lanjut Titi, adalah karena kondisi internal partai yang sedang terbelah: "Ada dualisme kepengurusan yang mempersulit konsolidasi mereka."

Meski Bawaslu menolak gugatan PKPI, Titi mengingatkan KPU untuk tetap memperbaiki diri karena Bawaslu sebelumnya sudah membatalkan tiga keputusan KPU soal kepesertaan pemilu.

Hak atas foto Getty Images/JEWEL SAMAD
Image caption KPU tetap diminta melakukan perbaikan kinerja agar Pemilu 2019 berlangsung lancar

Pertama soal pendaftaran sembilan partai yang ditolak KPU, kedua soal Partai Berkarya dan Partai Garuda yang tidak lolos administrasi, dan ketiga adalah keputusan kepesertaan PBB.

"KPU harus terbuka mengevaluasi diri," kata Titi.

Titi mewanti-wanti agar pembatalan keputusan-keputusan KPU oleh Bawaslu itu bukan karena perbedaan pemahaman soal penyelenggaraan dan paradigma tata kelola pemilu: "Ini berbahaya."

Untuk masalah profesionalitas dan kualitas KPU di daerah, seperti yang terjadi di Manokwari Selatan, Titi berharap KPU melakukan evaluasi dan memperbaikinya kinerjanya.

Topik terkait

Berita terkait