BPS: Pembangunan Indonesia membaik, tetapi Papua tetap terbawah

kartu indonesia sehat
Image caption Akses terhadap sarana kesehatan dan pendidikan membaik secara umum.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia kembali membaik tahun 2017 dengan angka 70,81, baik dari 70,18 setahun sebelumnya, seperti diumumkan Biro Pusat Statistik (BPS), Senin (16/04).

Kepala BPS, Dr. Kecuk Suhariyanto mengatakan peningkatan terjadi pada semua bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

"IPM tahun 2017 mengalami kenaikan karena indikator umur harapan hidup itu mengalami pertumbuhan 0,23%. Dari sisi pendidikan yang diukur dengan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah juga mengalami perbaikan. Demikian juga dengan pengeluaran per kapita," jelasnya kepada Nuraki Aziz yang melaporkan untuk BBC Indonesia.

BPS menyebutkan bayi yang lahir tahun 2017 memiliki harapan hidup hingga 71,06 tahun, lebih lama 0,16 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Harapan mendapat pendidikan juga meninkat menjadi 12,85 tahun, lebih lama 0,13 tahun.

Adapun rata-rata pengeluaran sebesar Rp10,66 juta per tahun, naik sebesar Rp244.000.

Dari 34 provinsi Indonesia, sejumlah daerah mengalami kecepatan IPM yang bagus, seperti Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur, disebabgkan wilayah tersebut berada di lapisan paling bawah sehingga usaha besar yang diterapkan pemerintah menjadi lebih terlihat.

DKI Jakarta berada di peringkat teratas sementara Papua tetap satu-satunya provinsi di kelompok terbawah, meskipun membaik dibandingkan tahun lalu dari 58,05 menjadi 59,09 di tahun 2017.

Sebagian pihak di Papua mempertanyakan indeks ini karena mereka tidak diikutsertakan, seperti dikatakan Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum.

"Kita tidak banyak terlibat. Masyarakat di Papua tidak semua terlibat dalam melakukan langkah-langkah untuk menentukan IPM ini. Jadi kita tidak mengetahui secara pasti apa indikator-indikator yang digunakan."

"Kalau itu diambil secara generalisir untuk mewakili Papua, saya pikir itu juga menjadi masalah yang harus diperdebatkan," kata Yan Christian Warinussy pegiat hak asasi manusia di Manokwari, Papua Barat.

Hak atas foto BAY ISMOYO/AFP/GETTY IMAGES
Image caption Kejadian Luar Biasa dinyatakan di Kabupaten Asmat, Papua karena kematian akibat gizi buruk.

Turun ke lapangan

Besarnya perbedaan antar berbagai provinsi, antara daerah barat dan timur, atau bahkan antar kabupaten, misalnya, antara lain disebabkan masalah birokrasi, yang menurut BPS seharusnya bisa diatasi dengan pembangunan prasarana di samping akses ke pendidikan dan kesehatan lewat Kartu Indonesia Pintar dan Sehat.

"Papua sendiri di dalamnya menyimpan persoalan. Karena banyaknya kabupaten kota dan kondisi birokratis. Jadi di dalam Papua sendiri, yaitu antar kabupaten, juga terjadi disparitas yang luar biasa. Karena itulah sentuhan infrastuktur menjadi sangat penting supaya akses ke pendidikan, akses ke kesehatan menjadi lebih bagus," kata Kecuk Suhariyanto, tamatan dari Universitas Reading, Inggris.

Sampai sejauh ini Presiden Joko Widodo sudah delapan kali mengunjungi Papua dan Papua Barat- provinsi yang di beberapa daerahnya pada permulaan tahun 2018 dilaporkan mengalami gizi buruk dan campak dengan kroban jiwa lebih dari 60 orang.

Bagi warga Papua, Yan Christian Warinussy, mengatakan terkait dengan masalah kesehatan, para pejabat memang seharusnya lebih banyak mendatangi masyarakat di lapangan agar mengetahui jalan keluar yang tepat.

"Tidak menunggu masyarakat yang datang untuk dilayani. Tetapi petugasnya yang siap untuk melakukan semacam tourne, berkunjung ke kampung-kampung untuk mengecek ada berapa orang yang menderita malaria, ada berapa orang yang mungkin menderita TBC, ada berapa orang yang menderita penyakit-penyakit yang lain lain.

"Dan kemudian menguji coba untuk melakukan diagnosa, kemudian menentukan terapi yang bisa dilakukan. Kalau memang tidak bisa ditolong di tempat, dirujuk untuk dibawa ke kota misalnya untuk berobat," usul Yan.

Berita terkait