Pertemuan Jokowi-Persaudaraan Alumni 212, demi perhitungan politik?

PA 212 Hak atas foto Istimewa
Image caption Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah pemimpin Persaudaraan Alumni 212 di Bogor, Minggu (22/04)

Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para pemimpin Persaudaraan Alumni (PA) 212 dipandang sebagai upaya presiden untuk 'merangkul' dukungan mereka yang selama ini berseberangan dengannya menuju Pilpres 2019.

Presiden Jokowi dianggap mengambil manfaat pertemuan tersebut untuk melunakkan kelompok-kelompok berhaluan Islam, sementara pihak PA 212 dinilai akan memperoleh ruang lebih besar untuk mendesakkan kepentingan dan tuntutannya.

Guru Besar Politik Islam Universitas Negeri Sunan Kalijaga Noorhaidi Hasan menilai pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan petinggi kelompok yang melakukan serangkaian aksi bela Islam, Persaudaraan Alumni (PA) 212 dianggap sebagai langkah yang semestinya dilakukan seorang presiden di tengah tensi politik yang memanas lantaran politisasi agama.

Kelompok itu merupakan salah satu kelompok yang sempat berada di balik gerakan melengserkan Basuki Tjahaja Purnama dari kursi gubernur DKI Jakarta dalam kasus penistaan agama.

Pertemuan yang semula dirahasiakan itu dipandang sekaligus menguntungkan presiden dalam mencari dukungan dari pihak yang selama ini berseberangan demi kepentingan politiknya. Apalagi, pencalonan Presiden Jokowi dengan Prabowo yang selama ini menjadi lawan politiknya mulai mewacana.

"Jadi logika yang dibangun Presiden Jokowi itu ingin merangkul pihak-pihak yang selama ini berdiri pada posisi oposisi yang tergabung di 212 dan berpusat di ketokohan seorang Prabowo. Kita bisa membacanya sebaga usaha untuk merangkul itu semua," ujar Noorhaidi kepada BBC Indonesia, Rabu (25/04).

Kendati begitu, petinggi PA 212 yang menamakan diri mereka Tim 11 Ulama Alumni 212 membantah adanya pembahasan politik dalam pertemuan mereka dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor pada hari Minggu lalu.

Sekretaris Tim 11 Ulama Alumni 212, Muhammad al Khatthat menegaskan topik yang dibahas dalam pertemuan itu adalah soal kriminalisasi ulama 212 usai serangkaian aksi yang mereka lakukan.

"Kita tidak mengenal suhu politik, yang pasti kita fokus untuk memberikan informasi yang akurat kepada presiden tentang fakta kriminalisasi," tegasnya.

"Kita minta kepada presiden agar kebijakan kriminalisasi ini dihentikan. Ini tidak terkait dengan suhu politik," ujarnya kemudian.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Jokowi dan Prabowo bersaing di Pilpres 2014 yang akhirnya dimenangkan oleh Jokowi.

Presiden Jokowi menyebut pertemuan itu dilakukan untuk menjalin silaturahmi, sama dengan pertemuan-pertemuan yang kerap dilakukannya dengan ulama lainnya.

"Pertemuan kemarin secara garis besar arahnya pembicarannya ada di situ," ujar Jokowi.

Pertemuan tertutup

Sebuah foto beredar viral di dunia maya, memperlihatkan Presiden Joko Widodo berjalan di dalam masjid, diapit oleh beberapa petinggi PA 212 seperti Al Khathath, Usamah Hisyam, Slamet Maarif, dan Yusuf Marta.

Baru kemudian diketahui pertemuan keduanya digelar pada Minggu (22/04) di Bogor, Jawa Barat.

Menindaklanjuti foto yang beredar itu, PA 212 yang menamakan diri mereka TIM 11 Ulama Alumni 212 menggelar konferensi pers pada hari Rabu (25/04) siang di Jakarta.

Ketua Tim 11 Ulama Alumni 212 Misbahul Anam menyayangkan bocornya foto dan kabar tentang pertemuan dengan Presiden Jokowi.

Dia menganggap ada pihak ketiga yang ingin mengadu domba antara presiden dan ulama serta umat Islam.

"Meminta istana mengusut tuntas bocornya foto dan berita tersebut sebagai kelalaian aparat istana yang tidak bisa menjaga rahasia negara," kata dia.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Ketua Tim 11 Ulama Alumni 212 Misbahul Anam dalam konferensi pers yang digelar Rabu (25/04) menjelaskan agenda pertemuan dengan Presiden Jokowi adalah membahas kriminalisasi ulama.

Dia menegaskan pertemuan yang dilakukan secara tertutup itu bertujuan untuk menyampaikan informasi akurat terkait kasus-kasus apa yang disebut kriminalisasi para ulama dan aktivis 212.

"Pertemuan tersebut diharapkan agar presiden mengambil kebijakan menghentikan kriminalisasi ulama dan aktivis 212 dan mengembalikan hak-hak para ulama dan aktivis 212 korban kriminalisasi sebagai warga negara," ujar Misbahul.

Usamah Hisyam menjelaskan pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari inisiasi PA 212 untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi menjelang kedatangan Rizieq Shihab, yang diklaim sebagai korban kriminalisasi ulama, pada Febuari lalu.

Pemimpin FPI itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus obrolan pornografi melalui pesan singkat.

Baru pekan lalu istana merespons dan mengundang mereka dalam pertemuan yang digelar di Istana Bogor.

"Presiden menanyakan rencana pertemuan, selain silaturahmi dan agar kriminalisasi ulama dihentikan. Menjadi penting agar miskom (miskomunikasi) antara ulama dan presiden menjadi cair," kata dia.

Ditanya respons Presiden Jokowi soal tuntutan itu, sekretaris Tim 212 Muhammad Al Khattat, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus makar selaku pimpinan aksi 313 pada tahun lalu, mengungkapkan istana masih mempertimbangkan tuntutan itu.

Safari ulama dan pesantren

Kepada awak media yang mengkonfirmasi perihal pertemuan itu, Presiden Joko Widodo menjelaskan pertemuan tersebut, menurutnya, dilakukan untuk menjalin silaturahmi dengan para ulama sebagaimana yang biasa ia lakukan.

"Saya hampir tiap minggu ke pondok pesantren atau bertemu dengan ulama, mengundang ulama ke istana. Untuk apa? Semangatnya menjalin tali silaturahmi dengan para ulama, habib, kiai, dan ustad dari seluruh provinsi yang ada di Tanah Air," ujarnya menjawab pertanyaan wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (25/04) pagi.

Ia mengungkap bahwa pertemuan yang berlangsung di Istana Bogor, Jawa Barat, tersebut diawali dengan salat Zuhur berjemaah dan makan siang bersama.

Pertemuan tersebut diharapkan mampu mencari penyelesaian dari persoalan yang ada di tengah masyarakat dan umat secara bersama-sama.

Sejak tahun lalu, Jokowi melakukan safari ke para ulama dan pesantren untuk menetralisir citra seolah antiislam yang didengung-dengungkan mereka yang selama ini melakukan aksi bela Islam.

Guru Besar Politik Islam Universitas Negeri Sunan Kalijaga Noorhaidi Hasan memandang safari tersebut juga dimaksudkan untuk menggaet dukungan politik atas kebijakan pemerintah, termasuk memuluskan langkahnya dalam pencalonan presiden pada 2019 nanti.

"Sebagai langkah politik dalam usaha untuk merangkul kekuatan politik, terutama yang selama ini berseberangan dengan presiden, itu langkah yang cerdas," ungkap Noorhaidi.

Hak atas foto Biro Pers Setpres
Image caption Suasana pertemuan Presiden Joko Widodo dan pimpinan GNPF MUI di Istana Merdeka, tahun lalu.

"Artinya, peluang Pak Jokowi untuk memenangi pemilihan presiden ini secara mutlak ya semakin besar, tidak ada lagi kekuatan lain yang bisa memberikan tantangan kepada beliau," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bertemu dengan pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) di Istana Merdeka pada tahun lalu.

Kesediaan Jokowi membuka pintu dialog dengan kelompok itu dianggapnya sebagai tanggapan terhadap polarisasi tajam yang diwarnai mobillisasi massa oleh kelompok-kelompok berhaluan Islam terkait kasus penistaan agama dengan tersangka gubernur DKI Jakarta ketika itu, Basuki Tjahaja Purnama.

Hak atas foto AFP
Image caption Kesediaan Jokowi berdialog dengan GNPF MUI dianggap sebagai tanggapan terhadap polarisasi tajam yang diwarnai mobillisasi massa dalam kasus penistaan agama.

Namun dia mengingatkan adanya dampak jika nantinya ada kepekatan politik antara Presiden Jokowi dengan pihak yang selama ini berseberangan dengan dia ini terhadap masa depan demokrasi Indonesia.

"Tadinya banyak orang berharap presiden kokoh dengan sikap bagaimana mengatur religious diversity, keragaman keagamaan.

"Artinya dia mestinya berdiri di pihak-pihak yang bisa mendukung kebijakan yang dibangunnya untuk memastikan bahwa toleransi bisa terbangun lebih baik di Indonesia," jelas Noorhaidi.

Topik terkait

Berita terkait