Lawatan Yahya Staquf tuai kecaman Palestina, Indonesia tegaskan komitmen

Yahya Cholil Staquf Hak atas foto AJC Global Forum
Image caption Yahya Cholil Staquf ketika menjadi pembicara dalam kegiatan diskusi yang diprakarsai oleh American Jewish Committee (AJC) Global Forum di Yerusalem, Israel.

Setelah menuai pro dan kontra di dalam negeri, kunjungan tokoh agama dan penasihat presiden Yahya Cholil Staquf ke Israel kini menuai kecaman dari pemerintah Palestina, lantaran dianggap bertentangan dengan posisi Indonesia, yang berposisi membela isu Palestina.

Namun, pemerintah Indonesia meyakinkan kunjungan itu tidak akan mencederai komitmen Indonesia atas kemerdekaan Palestina.

Otoritas Palestina melalui Kementerian Luar Negerinya menyatakan kecamannya atas partisipasi delegasi ulama Indonesia yang diketuai oleh Yahya Choli Staquf dalam American Jewish Committee (AJC) Global Forum di Yerusalem.

"Palestina mengecam kunjungan itu dan tidak terima dengan kunjungan tersebut," tegas Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun, kepada BBC News Indonesia, Rabu (13/06).

Pihak Palestina menganggap peristiwa ini sebagai bagian dari kampanye Israel yang ditujukan untuk tampil dengan wajah yang beradab dan budaya yang menyerukan perdamaian dan dialog antaragama, sementara Israel sudah bertahan menduduki wilayah Palestina selama beberapa dekade

Meski begitu, Zuhair menegaskan otoritas Palestina tetap menghargai pemerintah dan rakyat Indonesia dan meyakini 'peristiwa Staquf' tak akan berdampak bagi hubungan kedua negara.

"Hubungan antara Palestina dan Indonesia akan terus berlanjut dan akan menjadi semakin kuat. Kunjungan ini tidak akan ada dampaknya, karena dianggap sebagai kunjungan pribadi, dan tidak akan berdampak pada posisi Palestina dan Indonesia di masa mendatang," jelas Zuhair.

Pengamat Politik Internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, memandang kunjungan Yahya -meskipun dia sosok ulama dan pejabat negara- ke Israel, tidak serta merta mencederai komitmen Indonesia untuk membela Palestina.

Namun begitu, tambahnya, pemerintah Indonesia perlu merespon protes yang dilayangkan pemerintah Palestina, "Tidak otomatis terus kemudian mencederai komitmen Indonesia untuk membela Palestina karena ini kan bukan persoalan politik."

"Itu tidak bisa diartikan Indonesia sudah tidak lagi berkomitmen. Bahwa itu menjadi catatan Kementerian Luar Negeri Palestina, ya perlu kita respon, tapi tidak kemudian Indonesia beralih," imbuhnya.

Hak atas foto Biro Setpres
Image caption Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan kemerdekaan Palestina tetap menjadi prioritas Indonesia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan tidak ada perubahan apa pun mengenai kebijakan Indonesia terhadap Palestina. Kemerdekaan Palestina tetap menjadi prioritas Indonesia, apalagi setelah Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada akhir pekan lalu di New York, AS.

"Jadi di New York kita sudah menjelaskan dan saya akan menjelaskan kembali bahwa tidak ada perubahan apa pun mengenai kebijakan Indonesia kepada Palestina. Pak Yahya pergi dan berbicara atas nama pribadi, tidak ada kaitanya sama sekali dengan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap Palestina," ujar Retno kepada wartawan di Istana Bogor (12/06).

Memenuhi undangan

Lawatan Yahya Staquf ke Israel adalah untuk memenuhi undangan sebagai pemateri dalam kuliah umum The Israel Council on Foreign Relations yang digelar oleh AJC Global Forum.

Dalam sesi dialog di hari pertama -Minggu (10/06) waktu setempat dengan moderator AJC International Director of Interreligious Affairs, Rabi David Rosen- Yahya yang merupakan mantan juru bicara presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mengikuti jejak Gus Dur dalam lawatan ke Israel.

Enam belas tahun lalu Gus Dur pun hadir dalam AJC Global Forum di Washington, AS, dan selama masa hidupnya pernah mengunjungi Israel sebanyak tiga kali.

Hak atas foto AJC
Image caption Rabi David Rosen dan Yahya Staquf dalam sesi dialog AJC Global Forum, Minggu (13/06).

Merujuk pada eskalasi konflik antara Palestina dan Israel yang berdampak pada sentimen Islam dan Yahudi di beberapa negara, termasuk di Indonesia, Rabi David Rosen melontarkan pertanyaan terkait hubungan Islam dan Yahudi kepada Yahya, yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin di Rembang, Jawa Tengah ini.

Yahya mengakui bahwa hubungan antara Islam dan Yahudi adalah hubungan yang fluktuatif, tergantung dinamika sejarah yang terjadi.

"Tapi secara umum kita harus mengakui bahwa ada masalah dalam hubungan dua agama ini dan salah satu sumber masalahnya terletak pada ajaran agama itu sendiri. Dalam konteks realitas saat ini, kaum beragama baik Islam maupun Yahudi perlu menemukan cara baru untuk pertama-tama memfungsikan agama dalam kehidupan nyata," ujar Yahya dalam bahasa Inggris.

Kendati berkunjung dalam kepentingan akademik dan tidak dalam kepentingan politik, tetap saja, lawatan Yahya menuai kecaman.

Kementerian Luar Negeri Palestina menganggap partisipasi dalam acara-acara ini merupakan pukulan bagi negaranya. Partisipasi delegasi juga bertentangan dengan posisi pemerintah Indonesia yang selalu menyatakan penolakan mereka terhadap pendudukan Israel di Palestina.

Media playback tidak ada di perangkat Anda
Bentrok Gaza: Puluhan warga Palestina tewas, ribuan terluka.

"Pihak Palestina menganggap peristiwa ini sebagai bagian dari kampanye Israel menyesatkan yang ditujukan untuk tampil dengan wajah yang beradab dan budaya yang menyerukan perdamaian, konvergensi dan dialog antaragama," tulis pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Palestina.

Senada, Ketua Komunitas Palestina di Indonesia, Murad Halayqa, memandang kunjungan ini sebagai kekecewaan besar bagi rakyat Palestina, terutama lantaran posisinya sebagai tokoh agama dan pejabat negara.

"Langkah ini diambil pada waktu yang tidak sesuai ketika Israel melanjutkan kebijakanya yang rasis dan agresif terhadap rakyat Palestina, di mana ratusan pengunjuk rasa damai dibunuh dan ribuan terluka oleh tentera Israel sejak Maret yang lalu dalam rangka partisipasi di Great March of Return di Gaza," tulis Murad dalam keterangannya.

Lawatan Yahya dilakukan menyusul tindakan keras tentara Israel terhadap demonstran Palestina di Jalur Gaza sejak 30 Maret lalu yang disebut Great March of Return untuk mengenang terusirnya warga Palestina dari tanahnya yang diduduki Israel. Lebih dari 120 warga Palestina tewas dan 3.700 lainnya luka-luka oleh tentara Israel.

Ini pula yang ditegaskan oleh Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI, Mahyuddin Junaidi, yang menuding Yahya melukai perasaan komunitas Islam karena lawatan dilakukan ketika konflik Israel-Palestina di Jalur Gaza dalam beberapa bulan terakhir menewaskan ratusan warga sipil.

Namun Adriana Elisabeth dari LIPI menegaskan bahwa semestinya publik tak mencampur adukkan agama dengan politik.

"Ini tidak ada urusan agama sama sekali. Ini urusan kita dengan Palestina adalah persoalan kemanusiaan, persoalan HAM yang Indonesia punya concern tinggi," kata Adriana.

"Jadi tidak tepat kalau kemudian menganggap solidaritas Indonesia ke Palestina berbasis agama. Itu sama sekali keliru. Ini publik dalam negeri yang harus paham juga," tegasnya.

Isu Palestina jadi prioritas utama

Presiden Joko Widodo yang mengetahui perihal lawatan penasehatnya ke Israel, menegaskan dia berangkat bukan bagian dari diplomasi pemerintah Indonesia, namun atas urusan pribadi.

Meski demikian, Jokowi memastikan bahwa apa pun yang disampaikan Yahya dalam forum tersebut, pemerintah Indonesia tetap memegang teguh pendirian dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

"Beliau kan sudah menyampaikan itu urusan pribadi karena dia diundang sebagai pembicara di Israel. Tetapi berbicara di sana saya melihat, karena saya belum mendapat laporan, beliau belum pulang, intinya juga memberi dukungan kepada Palestina," ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Bogor (12/06).

Hak atas foto Biro Setpres
Image caption Presiden Joko Widodo menegaskan keberpihakanya terhadap isu Palestina akan menjadi prioritas utama bagi Indonesia dalam keanggotaannya di Dewan keamanan PBB.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan isu Palestina akan terus menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia, bahkan setelah Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

"Jadi saya tekankan, tidak ada perubahan, atau justru penebalan keberpihakan pemerintah Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam berjuang untuk merebut hak-hak rakyat Palestina. Sekali lagi, Indonesia selalu bersama dengan Palestina," ujar Retno.

Ia kemudian menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan Indonesia untuk mendorong kemerdekaan rakyat Palestina. Salah satunya, melanjutkan negosiasi perdamaian yang sudah cukup lama terhenti dengan mendorong anggota Dewan Keamanan PBB agar memulai kembali pembicaraan mengenai perdamaian ini.

Selain itu, Indonesia akan mendorong agar resolusi-resolusi dewan keamanan PBB terkait dengan Palestina untuk segera bisa diimplementasikan.

Berita terkait