Kebijakan memerangi teror

Masjid di Inggris
Image caption Inggris menerbitkan pasal hukum yang disebut mengagungkan teror

Dalam pidatonya tanggal 5 Agustus 2005, Perdana Menteri Inggris ketika itu, Tony Blair mengumumkan sebelas langkah untuk memerangi teror di Inggris menyusul pemboman atas sistem transportasi kota London yang menewaskan 56 orang.

"Kami akan melarang Hizb-ut Tahrir dan organisasi yang menjadi penerus Al Muhajirun," kata Blair.

"Kami juga akan mengkaji dasar-dasar pelarangan dan mengajukannya dalam peraturan perundangan baru."

Ternyata kemudian tidak ada dasar hukum yang bisa dipakai untuk melarang Hizb-ut Tahrir. Tiga tahun kemudian organisasi ini masih aktif di Inggris dan mengundang media massa untuk menghadiri konperensi pers.

Dalam konperensi pers itu mereka menggugat pemerintah Jerman ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa karena melarang aktivitas Hizb-ut Tahrir di negara itu.

"Kami yakin ide dan pikiran itu tidak bisa dilarang, apalagi ide dan pikiran yang kami bawa, yaitu reunifikasi dunia Islam dan pembentukan kembali khilafah, semakin kuat di diterima Jerman dan juga di kalangan Muslim Eropa, dan di dunia Islam," kata Jamal Harwood, anggota pengurus pusat Hizb-ut Tahrir.

Pelarangan ide

Di Indonesia Hizb-ut Tahrir menuntut pembubaran Ahmadiyah, sementara di Eropa mereka menentang segala macam pelarangan terhadap ide dan keyakinan.

Bukankah sikap ini bertentangan? Harwood menjawab: "Tidak, point nya adalah kami selalu jelas tentang platform kami yaitu Islam."

"Jadi kalau kami bicara soal dunia Islam, pendapat kami berdasarkan syariat Islam," katanya.

"Visi kami adalah agar Indonesia kembali ke khilafah. Jadi apa yang dikatakan syariah tentang hak berserikat, tentang agama dan sebagainya itulah dasar sikap kami," katanya.

Hizb-ut Tahrir atau Partai Pembebasan memperjuangkan khilafah atau pemerintahan di bawah seorang khalifah berdasarkan syariat Islam di dunia Islam.

Mengagungkan terror?

Di Eropa dan kawasan non-Islam lainnya, Hizb-ut Tahrir mengatakan tidak berniat mengganti sistem pemerintahan tetapi juga tidak membolehkan anggotanya ikut serta dalam sistem politik sekuler Barat.

Di Inggris, Hizb-ut Tahrir juga tidak terdaftar sebagai sebuah badan hukum walau tampil secara terbuka.

Sebagai kelompok yang tidak melakukan kekerasan, Hizb-ut Tahrir tidak bisa dilarang keberadaannya di Inggris.

Tetapi pemerintah Inggris juga memperluas definisi teror dengan mencatumkan pasal yang disebut glorifying terror atau mengagungkan teror.

Ketika itu Perdana Menteri Blair mengatakan pasal ini tidak hanya menjerat pelaku terorisme tetapi juga orang yang mendukung terorisme.

Pasal ini ditentang keras partai-partai oposisi dan berbagai kelompok lain.

Ketua organisasi HAM, Islamic Human Rights Commission, Massoud Shadjareh menjelaskan pasal semacam ini belum pernah ada sebelumnya.

"Sebelumnya di Inggris tidak pernah ada legislasi semacam ini, soal mengagungkan terorisme," kata Shadjareh.

"Dulu orang-orang Katolik Irlandia sangat mendukung IRA, di pub-pub di London mereka menyanyikan lagu-lagu mendukung IRA. Itu tidak pernah dianggap sebagai perbuatan pidana," katanya.

"Sekarang orang Islam yang melihat bahan-bahan di internet bisa dipenjara."

Yang dimaksud Massoud Shajareh antara lain adalah seorang pegawai bandara Heathrow bernama Samina Malik, yang sempat dihukum percobaan sembilan bulan sebelum dibatalkan oleh pengadilan banding, karena menulis puisi jihad dan menyimpan buku-buku Al Qaeda.

Hakim Pengadilan banding akhirnya memutus bahwa puisi dan buku-buku milik Nona Malik tidak bisa digolongkan sebagai bantuan praktis untuk melakukan tindakan teror.

Di Majelis rendah parlemen Inggris pertengahan tahun ini, pemerintah berusaha menggolkan pasal yang memungkinkan penahanan seorang tersangka selama 42 hari tanpa diajukan ke pengadilan.

Dengan selisih suara tipis 315 lawan 306, majelis rendah menyetujui RUU yang diajukan pemerintah.

Dan Perdana Menteri Gordon Brown dituduh memberi berbagai iming-iming agar anggota partainya sendiri bersedia mendukung rencana pemerintah.