Kredit Mikro di Indonesia

Perajin usaha kecil

Jika dihitung dari jumlahnya, maka usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM adalah mayoritas usaha di Indonesia.

Diperkirakan terdapat hampir 50 juta unit UMKM di Indonesia atau sekitar 99% lebih dari total unit usaha yang ada.

Dari seluruh UMKM itu, menurut Kementrian Megara Koperasi dan UKM, maka yang paling banyak adalah usaha mikro dengan jumlah 47.702.310 atau sekitar 95% lebih.

Sedangkan usaha kecil sebanyak lebih dua juta unit usaha, dan usaha menengah sekitar 120.000 unit. Adapun yang tergolong sebagai usaha besar hanya 4.527 unit atau hanya sekitar 0,01% saja.

Artinya usaha mikro dan kecil merupakan mayoritas dalam sektor usaha di Indonesia, namun sepertinya fasilitas yang tersedia bagi mereka tidak banyak.

Padahal usaha mikro, khususnya, memerlukan banyak bantuan untuk bisa berkembang antara lain pembinaan manajemen, pemasaran, maupun kredit modal.

Dan bagi pengusaha mikro dan kecil yang sudah berhasil mengelola manajemen dan pemasaran yang baik, masih sulit untuk berkembang karena kesulitan modal.

Empat kriteria

Ada beberapa definisi usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia yang didasarkan pada jumlah tenaga kerja, modal, maupun nilai penjualannya.

Image caption Kaum perempuan menjadi salah satu target kredit mikro

Berdasarkan UU Industri Kecil No. 9 tahun 1995, industri kecil adalah aktifitas ekonomi yang dilakukan individu, rumah tangga, atau unit usaha dengan modal maksimal Rp 200.000.000 dan penjualan per tahun di bawah Rp 1.000.000.000.

Sedangkan BPS menurunkan kategori sendiri, antara lain berdasarkan jumlah tenaga kerjanya.

Usaha mikro memiliki satu sampai pekerja, usaha kecil antara lima dan 19 pekerja, sedangkan usaha menengah dengan 20 sampai 99 pekerja. Perusahaan dengan pekerja di atas 100 orang sudah tergolong dengan usaha besar.

Untuk mengembangkan usaha mikro ini pada Tahun 2000 dibentuk Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro atau Gema PKM.

Sebagai Sekjen ditunjuk Bambang Ismawan, yang sudah berpengalaman dalam membantu usaha mikro lewat organisasi non pemerintah, Bina Swadaya.

Menurut Bambang Ismawan ada empat kriteria yang mengacu pada gerakan pengembangan kredit mikro internasional.

"Yang pertama harus mencapai yang paling miskin. Yang kedua memberdayakan kelompok perempuan, sedang yang ketiga adalah membangun lembaga keuangan yang berkelanjutan," kata Bambang Ismawan kepada wartawan BBC Liston Siregar.

Sedangkan kriteria keempat adalah dampak kegiatan pemberian kredit mikro itu harus bisa terukur.

"Menurut saya di Indonesia hal itu belum tersosialisasikan dengan baik sehingga banyak kegiatan yang seolah-olah menyalurkan keuangan mikro tapi sebenarnya belum," tambahnya.

Sudah lama

Yayasan Semeru, yang melakukan sejumlah penelitian tentang kredit mikro, mencatat keuangan mikro di Indonesia sudah ada sejak akhir Abad ke 19, dengan berdirinya Bank Kredit Rakya dan Lumbung Desa.

Pada tahun 1905, Bank Kredit Rakyat ditingkatkan menjadi Bank Desa dengan cakupan pelayanan yang diperlua, meliputi kegiatan usaha di luar bidang pertanian.

Pemerintah Belanda kemudian menerbitkan Staatblad 1929 No. 137 tentang pendirian Badan Kredit Desa untuk menangani kredit pedesaan di Jawa dan Bali.

Setelah kemerdekaan, berkembanglah bank-bank pasar serta lembaga-lembaga keuangan mikro yang antara lain dibentuk oleh pemerintah daerah.

Dan saat ini berbagai lembaga keuangan pada prinsipnya siap menawarkan kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah.

Ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, juga koperasi simpan pinjam, dan beberapa bank umum mulai terjun juga kredit kecil, antara lain Bank Danamon dan Bank Mandiri.

Belum menyebar

Salah satu bank yang sudah sejak dulu sudah terjun ke sektor mikro dan kecil adalah Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dengan unit yang menyebar sampai ke tingkat kecamatan maupun desa.

Masalahnya masih ada hambatan dalam penyaluran keuangan mikro di Indonesia.

"Data pinjaman memang meningkat dua kali lipat, tapi dari segi peminjamnya masih sangat rendah, kata Bambang Sulaksono, peneliti senior di Yayasan Smeru.

Bambang Sulaksono mengambil contoh BRI, dengan periode Tahun 2001-2007 yang mencatat peningakatan peminjam hanya 4,45% padahal peningkatan dana yang dipinjamkan mencapai 38,5 %.

"Jadi kalau dilihat dari sini berarti keuangan mikro itu belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal karena yang meminjam itu-itu saja. Hanya 4,5% peminjam baru," tambahnya.

Memang dalam kenyataannya tak mudah bagi pengusaha mikro untuk mendapatkan kredit modal guna mengembangkan usahanya.

Salah satu faktor yang menghambat adalah biasanya pengusaha mikro tidak memiliki jaminan agar bisa mendapatkan pinjaman.