Pembangunan di Asia Pasifik harus perhatikan lingkungan

Cina Hak atas foto AFP
Image caption Cina memiliki komitmen untuk menurunkan intensitas karbon sebesar 40-45% pada tahun 2020.

Pembangunan ekonomi dengan memperhatikan lingkungan merupakan prasyarat utama bagi negara-negara dunia, terutama kawasan Asia Pasifik.

Beberapa tahun terakhir, negara-negara di Asia Pasifik tengah gencar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk mengentaskan kemiskinan. Tetapi disisi lain, kawasan juga harus merespon perubahan iklim yang terjadi.

Dalam laporan Badan PBB untuk Program Pembangunan UNDP Kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan yang paling rentan terhadap perubahan iklim.

Pembangunan ekonomi di negara-negara kawasan Asia-Pasifik tengah dilakukan untuk memberantas kemiskinan, tetapi di sisi lain juga harus merespon perubahan iklim, seperti disampaikan dalam laporan Asia Pasific Human Development Report (APHDR) 2012, yang diluncurkan Kamis (10/5) lalu.

“Pilihan yang dibuat oleh Asia pasifik untuk mengurangi peningkatan karbon, akan berdampak kepada mempengaruhi dunia dimasa depan,” kata Ajay Chhibber, asisten sekjen PBB dan Direktur untuk Asia dan Pasifik UNDP.

Laporan itu juga menyebutkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik memiliki komitmen untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca.

Cina memiliki komitmen untuk mengurangi intensitas karbon PDB sebesar 40-45% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tingkat pada 2005. Sementara ituIndiajuga memiliki target untuk mengurangi emisi PDB sebesar 20-25% pada 2020 dibandingkan dengan 2005.

Indonesia berkomitmen untukmengurangi emisi 26% pada 2020.

Komitmen Indonesia

Dalam peluncuran laporan UNDP di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Indonesia mengedepankan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Menurut presiden, Indonesia berupaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan kepentingan pelestarian lingkungan hidup.

“Pada tahun 2005, saya perkenalkan tiga pilar strategi pembangunan sosial-ekonomi yaitu pro-growth, pro-poor, dan pro-job, kemudian, sejak tahun 2007 kami tambahkan lagi pro-environment, berbagai kebijakan pemerintah yang dilandaskan pada keempat pilar ini, yang sejatinya adalah “sustainable growth with equity”,” tambah Yudhoyono.

Presiden menyebutkan pemerintah berupaya meminimalkan dampak pembangunan di perkotaan dan pedesaan terhadap perubahan iklim. Serta melakukan penghematan energi mulai Juni nanti.

Sementara itu, upaya pengurangan emisi karbon yang berasal dari pengelolaan sumber daya hutan dengan menerapkan skim Reducing Emission from Deforestation and Degradation Plus (REDD +) di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Program Climate dan Energi WWF Indonesia Nyoman Iswarayoga menyatakan upaya pemerintah untuk menurunkan emisi masih mendapatkan sejumlah tantangan, antara lain bagaimana mensinergikan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang dengan memperhatikan lingkungan.

"Bagaimana menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi kebutuhan domestik, menjaga daya dukung lingkungan agar tetap baik, memang kalau kita eksploitasi sekarang jangka panjang tidak akan baik," kata Iswarayoga.

Menurut dia, menyeimbangkan kepentingan daerah dan pusat juga tidak akan mudah karena kemungkinan kepentingan yang berbeda antara keduanya, meski ada juga pemerintah daerah yang memiliki komitmen untuk menjaga lingkungan hidup dalam melakukan pembangunan.

Selain itu tantangan lain untuk kebijakan pembangunan yang berperspektif lingkungan adalah dinamika politik dipusat dan daerah, dimana pemilihan umum dan daerah dilakukan setiap lima tahun sekali.

Berita terkait