Negara dan kekerasan agama

Terbaru  2 Juli 2012 - 20:42 WIB

Jemaat Gereja HKBP Bekasi gelar kebaktian di depan Istana Merdeka.

Pemerintah Indonesia dianggap gagal menjaga toleransi antar umat beragama, ketika kasus-kasus kekerasan atas nama agama terus berlangsung hingga kini.

"Kami memberkati FPI yang melakukan kekerasan kepada kami, Tuhan..." Penggalan doa itu dipanjatkan seorang ibu diantara seratusan anggota Gereja HKBP Bekasi, ketika mereka menggelar kebaktian di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Kebaktian ini digelar sebagai bentuk protes atas aksi pelarangan beribadah jemaat Gereja HKBP di Bekasi, Jawa Barat.

"Kami bukan warga kelas dua di negara ini," teriak seorang jemaat, dalam bagian doanya, yang kemudian disambut yel-yel anggota gereja lainnya.

"Tujuan ibadah ini untuk mengetuk hati pemimpin negara, agar kebebasan beragama harus dilindungi..." kata jemaat lainnya, seraya membawa kita Injil.

Aksi keprihatinan ini, yang terjadi dua tahun silam, merupakan salah-satu bentuk protes terhadap ketidakberdayaan pemerintah di hadapan berbagai kelompok yang mengatanamakan agama.

Dan, nasib yang dialami jemaat gereja di Bekasi itu bukanlah yang pertama dan terakhir.

Pada Desember tahun lalu, ketika sebagian besar umat Kristiani di dunia merayakan Natal di gereja, para jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Bogor, harus 'kehilangan' tempat ibadahnya.

"Memang Natal kali ini ironis ya.... Di negara demokratis, yang memberi kebebasan, tetapi kenyataannya semua jalur formal yang kita tempuh, tetapi kita (tetap) nggak bisa berbuat apa-apa."

Gatot, jemaat Gereja Yasmin, Bogorl.

Dibayang-bayangi teror kekerasan oleh kelompok penentangnya, mereka akhirnya menggelar ibadah di trotoar, tak jauh dari bangunan gereja milik mereka yang disegel oleh Pemda Bogor, atas desakan beebrapa ormas agama.

"Memang Natal kali ini ironis ya. Di negara demokratis, yang memberi kebebasan, tetapi kenyataannya semua jalur formal yang kita tempuh, tetapi kita (tetap) nggak bisa berbuat apa-apa," kata Gatot, salah-seorang jemaat Gereja Yasmin, dengan masygul.

Menuntut keadilan ke hampir semua otoritas negara, termasuk kepada lembaga kepresidenan, Gatot dan jemaat lainnya sampai saat ini hanya bisa gigit jari.

Putusan otoritas legislatif yang memenangkan gugatan mereka, tetap tidak diindahkan pemda Bogor.

Berulang terus

Berulangnya kasus-kasus penutupan dan pengrusakan tempat ibadah, hingga pengusiran kelompok minoritas, merupakan fakta yang mengindikasikan pemerintah tidak bisa bersikap tegas terhadap kelompok-kelompok pelaku kekerasan.

Warga Ahmadiyah yang menjadi korban kekerasan disholatkan sebelum dimakamkan.

Padahal, menurut Wakil Ketua Setara Institut, Bonar Tigor Naipospos, seharusnya pemerintah wajib melindungi warganya dalam menjalankan hak beribadah.

"Negaralah yang harus bertindak," kata Bonar. "Karena, bagaimanapun juga, kita berpatokan pada prinsip hak asasi manusia yang universal..."

Dalam catatan Setara Institut, ada sekitar 299 kasus peristiwa pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi pada tahun 2011 lalu. "Dan akan tetap ada bahkan meningkat di tahun ini (2012), "tambahnya.

Data Setara Institut itu bukanlah isapan jempol belaka. Pada akhir 2011, kelompok minoritas Islam Syiah yang mendirikan pesantren di sebuah desa di Sampang, Madura, diserang dan diusir oleh orang-orang yang tidak dikenal. Pesantren mereka kemudian dibakar sampai habis.

Ketika kemudian mereka mengungsi di sebuah gedung olahraga, otoritas kota Sampang mengusirnya, tanpa menjamin keamanan orang-orang itu.

"(Mereka) tak dapat jaminan keamanan dari aparat keamanan dan (aparat) desa... (Seharusnya) perlu tindakan tegas aparat dan mereka harus bersikap netral."

Hertasning Ichlas, juru bicara tim advokasi Kasus Sampang.

"(Mereka) tak dapat jaminan keamanan dari aparat keamanan dan (aparat) desa... Mungkin ada kelompok yang ingin memaksakan pendapatnya sendiri (agar mereka pindah)... (Seharusnya) perlu tindakan tegas aparat dan mereka harus bersikap netral," kata Hertasning Ichlas, juru bicara tim advokasi Kasus Sampang.

Warga Syiah di Sampang mengaku diintimidasi sejak 2006 dan mereka mengaku sudah meminta bantuan kepolisian tetapi tidak ada tindakan berarti.

Dan, dugaan aparat keamanan tidak bersikap netral, seperti diutarakan Hertasning, terlihat kentara dalam sejumlah kasus yang menimpa warga Ahmadiyah.

Terakhir, massa dari Front Pembela Islam (FPI) melakukan penyerangan terhadap masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 20 April 2012 lalu, dan aparat kepolisian tidak bisa berbuat apa-apa.

Andreas Harsono dari organisasi penggiat hak asasi manusia Human Rights Watch mengatakan, insiden ini menunjukkan bahwa Surat Keputusan Bersama tiga menteri 2008 lalu gagal menghentikan kekerasan terhadap Ahmadiyah.

"Kini di Indonesia ada 30 masjid Ahmadiyah ditutup paksa. Ada yang hancur, ada yang dipakai sembunyi-sembunyi. Indonesia jangan meniru jalan Pakistan dimana kaum Ahmadiyah dianiaya lantas diteruskan kepada Kristen, Syiah dan Sufi," kata Harsono.

Payung hukum

Tudingan yang diarahkan kepada aparatur negara, ikut berperan menyebarkan kekerasan atas nama agama terhadap kelompok minoritas, disebut tidak lagi semata sebatas fisik.

Berbagai peraturan daerah, alias perda, yang tumbuh bak jamur di musim hujan sejak era otonomi diberlakukan, dianggap ikut memberangus kebebasan beragama.

Rumah milik anggota warga Ahmadiyah yang diserbu massa kelompok tertentu.

Menurut Wakil Ketua Setara Institut, Bonar Tigor Naipospos, ada upaya sistematis untuk membuat sejumlah peraturan daerah yang bertentangan dengan konstitusi Indonesia.

"Dan celakanya dengan alasan otonomi daerah atau demokrasi lokal, hal itu didiamkan oleh pemerintah pusat yang seakan tidak berdaya untuk melihat kecenderungan ini," katanya.

Berdasarkan data Setara, saat ini di Indonesia terdapat 154 Perda tentang syariah yang tersebar di 76 daerah tingkat dua.

Salah-satu peraturan daerah itu adalah pelarangan Ahmadiyah, menyusul desakan ormas-ormas tertentu. Selain Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Pandegelang, Pemerintah Kabupaten Garut, serta pemerintahan Kota Samarinda di Kalimantan Timur juga telah mengeluarkan aturan yang sama.

"Saya kira tidak gampang membuat perda, mesti ada filter, apakah dibangun dalam rangka untuk mempertahankan NKRI."

Profesorr Sudarsono, ahli Hukum Tata Negara Unibraw.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo misalnya mengeluarkan aturan ini ditujukan untuk melarang aktivitas organisasinya, dan bukan melarang keyakinannya, karena "Kita sediakan upaya preventif agar tidak terjadi gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat," kata Gubernur Jatim Soekarwo.

Tidak semua setuju dengan pola-pola seperti ini. Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Brawijaya, Malang, Profesor Doktor Sudarsono, misalnya, mengganggap setiap perda harus mengacu kepada aturan yang ada di atasnya.

"Saya kira tidak gampang membuat perda, mesti ada filter, apakah dibangun dalam rangka untuk mempertahankan NKRI," katanya kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan.

Jika isi perda itu bertentangan, menurutnya, pemerintah pusat harus turun tangan. "Harus ada kontrol dari pemerintah pusat untuk melihat apakah perda-perda itu sudah sejalan dengan pusat, secara nasional kan begitu," tandasnya.

Kemauan politik

Kalau pemerintah pusat mau bersikap tegas, menurut pengamat politik UI, Donny Gahrial, mereka bisa mencabut perda-perda 'bermasalah' yang tidak sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Masalahnya, menurutnya, Pancasila baru dibicarakan ketika Indonesia menghadapi ancaman kelompok-kelompok yang menghendaki penggantian dasar negara. "Saya kira Pancasila sepanjang waktu harus dibicarakan... Tidak sekedar teori filosofi, tapi lebih pada kebijakan praktis," tegasnya.

Karena itulah, lanjut Donny, "kuncinya bukan (semata) pemahaman orang atas pancasila".

Mendagri Gamawan Fauzi menyiapkan revisi UU Ormas yang nantinya dapat memberi sanksi ormas bermasalah.

Lebih dari itu, katanya, "kuncinya adalah Political will, karena semua orang bisa memahami, tapi tidak semua orang berani untuk menerjemahkannya dalam kebijakan politiknya."

"Jadi tidak sekedar jargon dan retorika belaka," tambahnya.

Pemerintah pusat sendiri, melalui Kementrian Dalam Negeri, telah beberakali berbenturan dengan sikap pemda di tingkat kota atau propinsi terkait perda yang mereka buat.

Konflik terbuka antara Kemendagri dan Pemda Indramayu terkait perda tentang pelarangan minuman beralkohol, menyulut aksi kekerasan yang dilakukan ormas FPI di depan gedung Kemendagri, Januari 2012 lalu.

Ormas itu mempertanyakan isi surat Mendagri tentang perda minuman beralkohol, yang disebut 'menekan' Bupati Indramayu untuk mencabut perda pelarangan minuman beralkohol.

Apa tanggapan Mendagri Gamawa Fauzi? "Kita evaluasi apakah ini kewenangan Kabupaten, Propinsi atau Pusat? Apakah ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum? Apakah tidak diskriminatif? Itu yang harus kita luruskan," tandasnya.

"Kuncinya adalah Political will, karena semua orang bisa memahami, tapi tidak semua orang berani untuk menerjemahkannya dalam kebijakan politiknya. Jadi tidak sekedar jargon dan retorika belaka."

Donny Gahrial, pengamat politik UI

"Jadi misalnya, tolong dievaluasi tentang substansinya, kemudian kalau ada yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kita ingatkan. Jadi ini bukan pembatalan," jelas Gamawan tentang isi suratnya .

Lebih lanjut Mendagri menyatakan, yang berhak mengatur tentang pendistribusian miras tersebut adalah kewenangan pemerintah pusat.

Alasan Mendagri ini, tentu saja ditentang Majelis Ulama Indonesia. "Kami menyayangkan instruksi itu , karena selama ini (perda tentang pelarangan minuman beralkohol) sudah berjalan baik," kata Ketua MUI Sinansari Ecip.

Menurutnya, perda pelarangan minuman keras atau beralkohol dibutuhkan, karena manfaatnya dirasakan langsung oleh warga setempat.

Dia khawatir kalau perda itu dicabut, peredaran miras akan makin menjadi, dan dampak negatifnya akan dirasakan masyarakat

"Efeknya orang sudah tahu, (utamanya) kesehatan," tandasnya.

Tarik menarik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang didukung kelompok ormas agama tertentu, diperkirakan akan terus terjadi ketika menyangkut Perda Syariah.

Pembubaran ormas

Pertanyaannya kemudian, apakah ormas-ormas yang melakukan tindak kekerasan tersebut tetap tidak bisa 'tersentuh'?

Wacana seperti ini semula tenggelam, namun belakangan dibicarakan ulang ketika masyarakat mulai berani mempertanyakan tindakan main hakim sendiri ormas tersebut.

"Manakala betul-betul nanti terbukti secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum misalnya (melakukan) kekerasan, kita akan bersikap tegas."

Juru bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek.

Hal ini ditandai peristiwa penolakan pembentukan FPI di sejumlah propinsi di Kalimantan, yang dibarengi tuntutan agar ormas seperti FPI dapat dibubarkan kalau terbukti melakukan tindakan kriminal.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menjanjikan merevisi Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 tentang ormas, yang isinya antara lain akan menyederhanakan mekanisme pembubaran ormas.

Selama ini, kata juru bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek, pemberian sanksi terhadap ormas yang 'bermasalah' terlalu bertele-tele. "Nah, ini yang kita coba kita sederhanakan," kata Moenek.

Hasil revisi itu nantinya akan menyederhanakan prosesnya. "Manakala betul-betul nanti terbukti secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum misalnya (melakukan) kekerasan, kita akan bersikap tegas," tambahnya.

Dalam draf revisi, menurut Reydonnyzar, ormas itu dapat dibubarkan pemerintah kalau tetap melakukan kekerasan, padahal sudah ditegur setidaknya tiga kali.

Belum diketahui kapan revisi itu akan tuntas, tetapi juru bicara FPI Munarman menganggap sikap Kemendagri ini bertentangan dengan semangat demokrasi.

"Konstitusi kita 'kan menjamin kebebasan berorganisasi," kata Munarman kepada BBC Indonesia.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.