Otto Nur Abdullah mengemban amanat

  • 11 Januari 2013
Image caption Sebelum terpilih sebagai Ketua Komnas HAM, Otto Nur Abdullah adalah aktivis LSM di Aceh.

Ketika konflik bersenjata melanda Aceh, Otto Nur Abdullah dikenal sebagai intelektual dan aktivis LSM yang dikenal kritis terhadap praktek kekerasan di wilayah itu. Kini dia mengemban amanat sebagai Ketua Komnas HAM yang baru.

“Saya sudah beberapa kali bertemu dengan Anda,” jawabnya santai, ketika saya menyodorkan tangan untuk mengenalkan diri.

Tawa kecilnya, yang tersembunyi di balik kumis tebalnya, kemudian terdengar pelan, dan membuat saya tertegun sesaat.

Dugaan awalku bahwa lelaki berperawakan ramping ini lupa terhadap wartawan yang pernah mewawancarainya, rupanya, tidak sesuai kenyataan.

“Ayo, wawancaranya di ruangan saya saja,” katanya, tanpa memberi kesempatan saya untuk berterima kasih atas daya ingatnya itu.

Siang itu, dia dan salah-seorang pimpinan Komnas HAM lainnya, serta perwakilan organisasi penyandang difabel, baru saja menggelar jumpa pers.

Melewati lorong-lorong di lantai atas kantor Komnas HAM, Rabu (19/12/2012), saya lantas membuntuti langkahnya menuju ruangan kerjanya.

Tetapi kemudian dia berbalik arah. “Ah, rupanya saya salah arah. Maklumlah, baru menempati ruangan baru…”

Otto Nur Abdullah, kelahiran 1959, memang baru sekitar sebulan, yaitu November 2012 silam, terpilih sebagai Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, yang baru.

Mengaku sejak awal tidak berambisi menjadi komisioner atau ketua lembaga itu, Otto berhasil menyisihkan calon lainnya dalam pemilihan yang berakhir dengan voting.

"Ini hampir saya katakan sebagai kecelakaan sejarah," kata Otto, saat saya tanya apakah sejak awal dia menyiapkan diri untuk ikut pemilihan Ketua Komnas HAM.

Saya kemudian dipersilakan duduk di ruangan kerjanya, yang nyaris kosong -- kecuali kursi dan meja untuk menerima tamu, tanpa ada meja kerja.

“Semuanya baru dibenahi,” kata Otto, nyaris tak terdengar.

Siang itu, ditingkahi sesekali kepulan rokoknya, desis kereta api yang suaranya menyelinap dan ‘meramaikan’ wawancara, serta beberapa kali ketukan pintu dari sekretarisnya, Otto Nur Abdullah menjawab semua pertanyaan wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan – mulai visinya dalam memimpin Komnas HAM, pengalamannya sebagai aktivis LSM, hingga soal penerapan Syariah Islam di Aceh.

Intelektual kritis

Perpaduan antara intelektual dan aktivis LSM, membuat tulisan-tulisan esainya -- yang banyak menghiasi media lokal di Aceh serta penerbitan ‘bawah tanah’ -- kaya akan data, tajam, serta berani setidaknya untuk ukuran saat itu.

“Masyarakat (Aceh) membutuhkan seseorang yang bisa menyuarakan apa yang mereka alami,” kata Otto, mulai mengenang.

Image caption Otto Nur Abdullah (kiri) semula dikenal sebagai intelektual yang kemudian terjun ke dunia LSM.

“Dan itu kewajiban moral (saya) sebagai intelektual, memerankan sebagai penyuara mereka”.

Karena Otto menulis di koran lokal, maka tulisannya saat itu dibaca oleh masyarakat Aceh. Dari sinilah, warga yang mengetahui informasi tentang kekerasan di wilayah itu lantas memberitahu info ihwal kekerasan kepada dirinya.

“Ada orang kirim sms, ada orang kirim melalui kertas rokok (tentang kejadian pelanggaran HAM oleh aparat)... Akhirnya saya banyak data saat itu”.

Bersama LSM Cordova yang dia dirikan bersama aktivis Aceh, ayah lima anak ini lantas bersentuhan langsung dengan realitas kekerasan di Aceh, kata wartawan dan mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen, AJI, Nezar Patria.

Namun menurut Nezar Patria, "Pertama-tama sekali Otto datang sebagai intelektual, dan dia terus memelihara sikap intelektualnya, walaupun kemudian dia terjun ke dunia aktivis."

Nezar kemudian mengungkap sebuah peristiwa ketika dia dan kawan-kawannya meminta Otto -- yang saat itu menjadi sosiolog di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh -- bersedia menjadi Ketua Komite Independen Pengawas Pemilu, KIPP, di Aceh, menjelang Pemilu 1997.

Ketika Otto akhirnya bersedia memimpin KIPP Aceh, lanjut Nezar, teror dan intimidasi terhadap sang dosen meningkat tajam. Dalam situasi seperti itulah, Nezar menilai Otto terlihat "kukuh dan konsisten".

"Konsistensinya akan sikap itu juga dibangun oleh sikap-sikap intelektualnya. Jadi, intelektualitasnya itu membimbing garis politiknya," kata Nezar, menilai sosok Otto.

Nezar kemudian mencuplik sebuah perisitiwa. "Saat itu ditawarkan untuk ambil S3 di luar negeri, kemana pun dia suka, asal meninggalkan KIPP. Tapi dia tetap bertahan sebagai ketua KIPP. Dia berkata kepada saya, 'kalau saya pergi apa jadinya teman-teman yang lain',"ungkap Nezar.

Sebagai intelektual yang tidak sekedar mengamati keadaan, Otto dan aktivis LSM Aceh lainnya di masa awal reformasi juga giat membongkar sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM di Aceh semasa Daerah Operasi Militer, DOM.

"Saya kira penelitian yang dikerjakan juga oleh istrinya, membongkar kembali misalnya penyiksaan di Aceh Utara, dikenal sebagai 'tragedi Rumoh Geudong'. Terus, Otto juga cukup intens membongkar kembali semua arsip-arsip kejahatan yang dulu tak pernah diteriakkan ke publik, dan kemudian oleh Otto diangkat sebagai suatu fakta sosial yang kemudian punya dampak pada hukum".

Sepak terjang dan sikap kritisnya itu, bisa ditebak, kemudian membuahkan kegusaran aparat keamanan, sehingga dia masuk dalam daftar “target” – akibatnya, dia memilih ‘mengungsi’ sementara ke Amerika Serikat selama setahun (2000-2001).

Horizon lebih luas

Setelah Otto memimpin Komnas HAM, bagaimana dia membedakan aktivitasnya dulu di dunia LSM dan lembaga yang dia nakodai kini?

"Kalau di LSM, saya lebih fokus. Tetapi ketika berada di Komnas, yang penting, fondasi saya melihat itu harus lebih luas," kata Otto, yang pernah menulis buku Dari Maaf ke Panik Aceh jilid 1 (2000), 2 (2001) dan jilid 3 (2002)

Image caption Semenjak terpilih sebagai Ketua Komnas HAM, Otto Nur Abdullah mengharuskan dirinya melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas.

Dari pijakan ini, dia lantas mengaku harus banyak belajar lagi tentang persoalan-persoalan yang selama ini tidak tersentuh, misalnya tentang HIV/AIDS atau seputar komunitas difabel.

"Jadi, horizonnya harus lebih luas," tandas Otto, yang meraih gelar doktor bidang sosiologi di Universitas Indonesia dengan disertasi tentang Aceh pasca konflik.

Dia mencontohkan pengalaman terbarunya dalam menghadapi persoalan di lapangan, seperti konflik antara petani Jambi dengan sebuah perusahaan perkebunan, polisi hutan dan pasukan Brimob.

"Jadi saya harus memiliki akses ke menteri kehutanan, Pak Zul (Zulkifli Hasan) serta ke serikat petani yang mendampingi masyarakat petani," ujarnya.

Menurutnya, upaya menghubungi semua pihak yang terlibat konflik ini untuk menghentikan kemungkinan terjadinya kekerasan, sebelum masuk ke tahap negosiasi.

"Supaya dicapai kesepakatan, bagaimana baiknya, investor nyaman berproduksi, petani tidak kehilangan hak ekonomi, polisi dan brimob tidak mengambil tindakan yang melanggar hak asasi manusia," paparnya.

Otto kemudian mengaku, dia sejak dahulu lebih mementingkan upaya preventif.

"Itu sangat penting. Karena, saya sejak dahulu saya pro preventif, karena meskipun misalnya hukum ditegakkan, toh orang yang meninggal 'kan tidak bisa dihidupkan lagi, orang yang cacat 'kan tak bisa dinormalkan kembali".

"Jadi lebih baik kita mencegah, sehingga hak asasi warga negara terlindungi, dan pemerintah tidak kehilangan kredibitasnya di mata warga negaranya," jelas Otto.

Tataran kebijakan

Dibanding kiprah pada awal pendiriannya, sejumlah kalangan menyebut peran dan kontribusi Komnas HAM sekarang agak menurun, seiring perubahan politik semenjak reformasi digulirkan pada 1998 silam.

Berbeda di masa Orde Baru yang begitu represif, masyarakat sekarang berani dengan lantang menyuarakan persoalan hak asasi, sehingga sepertinya mereka tidak membutuhkan lagi Komnas HAM, untuk menyuarakannya.

Otto mengaku memahami situasi seperti itu. "Ini menunjukkan suatu kemajuan bahwa warga negara di Repubik ini makin memahami hak-hak asasi manusia," katanya.

"Karena pengalaman di Aceh mengatakan, apabila masyarakat sudah memiliki kesadaran HAM, maka 50 persen pekerjaan aktivis itu sudah selesai," ujar pendiri LSM Cordova di Aceh pada awal tahun 90-an ini.

"Misalnya, ada kejadian, masyarakat merasa ada pelanggaran HAM, mereka akan mencatat kronologi peristiwa, mereka akan melakukan testimoni, mereka akan memfoto. Ini 'kan bahan dasar yang 50 persen itu sudah merupakan instrumen untuk menuntut adanya pelanggaran HAM," paparnya lebih lanjut.

Dari kenyataan seperti itulah, menurut Otto, pihaknya kini lebih memperjuangkan persoalan hak asasi manusia dalam tataran kebijakan.

"Misalnya, Indonesia sudah merativikasi konvensi tentang disabilitas, kemudian harus dua tahun kemudian harus sudah menjadi satu instrumen UU, sehingga bukan saja diadopsi, tetapi juga akan memberikan sanksi bisa pidana atau perdata," ujarnya memberi contoh.

Karenanya, "saya mendorong RUU tentang disabilitas itu masuk Prolegnas 2013."

Perluasan wewenang

Setelah terpilih sebagai Ketua Komnas HAM yang baru, Otto Nur Abdullah banyak ditanya wartawan tentang prioritas penting apa yang akan dilakukannya.

Dalam berbagai wawancara, lelaki kelahiran 1959 di Yogyakarta ini menyebutkan, salah-satu langkah penting yang akan dilakukan adalah meminta pemerintah dan DPR merevisi Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Menurutnya, revisi dua UU itu mendesak dilakukan setelah berbagai rekomendasi Komnas HAM tentang persoalan dugaan pelanggaran HAM masa lalu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung.

Image caption Otto Nur Abdullah menginginkan agar wewenang dan peran Komnas HAM diperluas.

"Itu semuanya mandeg," katanya, agak masygul.

"Dan masyarakat juga menilai sebagian besar rekomendasi Komnas HAM diabaikan terutama oleh pemerintah sendiri," katanya lagi.

Alasan lainnya? "Karena, ada anggapan bahwa Komnas HAM seperti NGO (lembaga swadaya masyarakat) bukan sebuah lembaga negara yang independen yang menjalankan amanat konstitusi".

Kenyataan ini, menurut Otto, karena kewenangan Komnas HAM tidak dapat menyelesaikan atau mengeksekusi kasus, seperti diatur dalam UU tersebut. "Kewenangan kita cuma penyuluhan, pendidikan, pengkajian, mediasi, lalu penyelidikan," ungkapnya.

"Itu tidak bisa mengeksekusi kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Jadi, kewenangannya sangat terbatas," tandasnya berulang-ulang.

Padahal, menurutnya, Indonesia ini adalah negara konflik yang aktor potensial melakukan pelanggaran HAM bisa dilakukan oleh negara.

"Oleh karena itu, kita berharap pemerintah dan legislatif harus memperhatikan ini sebagai tindak pidana khusus, maka harus memberikan kewenangan khusus. Itu yang bisa mengeksekusi kasus-kasus yang terjadi sesuai jalur hukum," katanya.

Persoalan lainnya yang dianggap masih mengganjal adalah "tidak adanya penghormatan terhadap pekerja HAM".

"Mereka bahkan hampir (dianggap sebagai) pseudo separatis," kata Otto seraya menambahkan, konstruksi pikiran seperti ini masih ada di kalangan aparat keamanan, pertahanan atau birokrasi.

"Padahal, para pekerja HAM ini juga berpedoman atau bermandatkan pada konstitusi, cuma mereka non state group", tambahnya.

Mengapa Komisi kebenaran

Semenjak Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, lebih dari dua tahun silam, pemerintah dan DPR sejauh ini belum menyiapkan UU KKR yang baru.

Image caption Dua orang simpatisan PKI yang menjadi korban kekerasan pasca kasus 1965. Komnas HAM meminta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk untuk menyelesaikan kasus kekerasan 1965.

Dua tahun silam, draf RUU pada pertengahan September 2010 disebutkan telah diserahkan ke Sekretariat Negara, tetapi belum ada informasi tentang tindak lanjutnya.

Padahal, menurut Otto Nur Abdullah, keberadaan UU KKR yang baru ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan dugaan pelanggaran HAM di masa lalu, termasuk kasus dugaan kejahatan pelanggaran HAM berat pada 1965.

"Nah, bentuk yang paling lunak adalah komisi kebenaran, penyelesaian non yudisial. Karena kalau penyelesaian hukum, kita harus (melakukan) reformasi hukum, harus merevisi hukumnya, merekonstruksi orang-orangnya, itu membutuhkan waktu yang panjang," paparnya.

"Karena itu saya berharap, pemerintah SBY dan DPR harus segera menyediakan UU KKR yang baru," tegas Otto Nur Abdullah.

Dimintai pendapat tentang latar belakang mengapa pemerintahan SBY dan DPR tidak juga mengajukan dan membahas RUU KKR, Otto mengatakan: "Dari perspektif politik HAM itu menunjukkan bahwa rezim politik di Indonesia, memiliki kontinyuitas dengan masa lalu".

"Nah, kenapa saya katakan punya kontinyuitas, karena rezim yang memiliki kontinyuitas dengan masa lalu, itu memiliki suatu psikologi, suatu gejala kejiwaan yang cenderung memproteksi dirinya sendiri".

"Oleh karena itu, mereka cenderung untuk menolak secara psikologi. Itu sudah pasti".

Padahal, menurutnya, di negara-negara yang mampu menyelesaikan persoalan HAM masa lalunya, "adalah adanya diskontinyuitas rezim politik".

Persoalan rumit

"Ini persoalan yang rumit," kata Otto dengan mimik serius, jika nantinya DPR mengesahkan UU KKR yang baru sehingga harus dilaksanakan.

Menurutnya, kerumitan itu tidak terlepas antara lain kondisi geografis, serta para korban HAM yang berasal kurun waktu yang berbeda.

“Misalnya, pasukan (TNI) di deploi dari Sulawesi untuk Darurat Militer di Aceh. Mereka 'kan sudah kembali ke daerahnya, apalagi yang sudah lama sudah pensiun,” ungkapnya.

“Kemudian karakter rezim yang berbeda, itu semakin merumitkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu,” katanya.

“Karena itu, saya cenderung menggunakan dua level penyelesaian,” ungkapnya.

Di tingkat pertama, menurutnya, perlu didirikan KKR tingkat lokal.

”Jadi semua testimoni (korban)dan lain-lain dilakukan pada tingkat lokal, kemudian pada tingkat nasional dilegalisir lagi kebenaran itu,” imbuhnya seraya menambahkan, di tingkat nasional itulah proses rekonsiliasi digelar.

Di tahap lokal itu pula, lanjutnya, KKR ini terlebih dulu memberikan kebenaran kepada para korban.

“Sehingga kedaulatan dirinya dapat diperolehnya kembali. Kemudian, pengakuan negara melalui Komisi Kebenaran bahwa yang bersangkutan adalah korban atau ahli warisnya, dapat menggunakan akses-akses ekonomi, kesehatan, pendidikan yang lebih baik,” jelasnya.

Apabila nantinya Indonesia mampu menggelar upaya proyek nasional bernama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu, menurut Otto, Indonesia akan menyumbangkan suatu varian Komisi Kebenaran yang baru bagi penyelesaian penyelesaian HAM di dunia.

Kasus Syiah dan ideologi transnasional

Dalam laporan akhir tahun 2012 lalu, Komnas HAM menyebut sikap intoleransi yang berujung konflik masih acap terjadi di Indonesia, terutama yang bernuansa agama.

Kepada saya, salah-satu persoalan intoleransi yang disorot Otto Nur Abdullah adalah nasib warga Islam Syiah yang diusir dari kampungnya di Sampang, Madura, September 2012 lalu.

Image caption Kasus pengusiran warga Syiah di Sampang, Madura, menurut Otto Nur Abdullah, tidak terlepas dari intervensi ideologi transnasional.

Menurutnya, kasus intoleransi yang menimpa warga Syiah di Sampang "tidak bisa dilihat dalam dimensi tunggal".

"Akhir-akhir ini memang ada pengerasan kesalehan yang bersilangan dengan politik," kata Otto, menganalisa.

Hal ini dia tekankan karena dulu hampir tidak dijumpai konflik Sunni-Syiah di Indonesia.

Dia kemudian memberikan contoh: "Syiah bisa meninggalkan suatu budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat. Di Aceh, jejak-jejak dan artefak Syiah juga ada, baik dalam aliran tasawuf maupun dari varian-varian kesenian yang ada. Artinya apa, posisi Sunni-Syiah itu (hanya) kontestasi antar mazhab saja".

Jika kemudian kelompok Sunni menjadi mayoritas di Indonesia, menurutnya, karena semata dimensi kultural. "Lalu dia berproses sedemikan rupa secara alami, akhirnya Syiah kalah seperti di Sumbar, dan di Aceh tinggal artefaknya. Artinya secara kultural dia kalah, bukan (dengan) model kekerasan".

Aksi kekerasan yang menimpa warga Syiah di Madura belakangan, demikian analisa Otto, karena sejak reformasi bergulir di Indonesia, Islam tidak berkembang pada tataran pemikiran.

"Tapi tataran praktis, ibadat praktis, yang kemudian diintervensi oleh ideologi transnasional."

Di kancah internasional, ungkapnya, muncul mazhab baru di dalam keluarga besar pemikiran Islam yang tipenya berbeda.

"Misalnya, Wahabi yang makin kuat, dia menjadi ideologi transnasional, yang masuk ke indonesia, yang bersilang dengan kemerosotan pemikiran keagamaan di Indonesia, kemudian bertemu dengan ritual demokrasi pada tataran daerah maupun pemilu. Itulah yang terjadi sekarang," demikian analisa Otto.

Sayangnya, menurut Otto, negara cenderung lalai dalam mengantisipasi perkembangan seperti itu.

"Itu bisa kita lihat, mereka tidak membaca perkembangan situasi yang cepat di Indonesia. Mereka tidak punya peta early warning, mereka tidak punya reaksi cepat," katanya.

Otto juga menyayangkan, penyelesaian yang ditempuh pemerintah cenderung menyudutkan pihak marjinal. "Misalnya, cenderung dia membenarkan adanya relokasi (warga Syiah). Relokasi itu kan pemindahan paksa, melanggar HAM," katanya.

Lebih parahnya lagi, lanjutnya, adanya upaya "Orang Syiah disuruh pindah ke sunni."

Komisi Kebenaran di Aceh

Penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh melalui mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, KKR, merupakan bagian dari nota kesepahaman Helsinki, 15 Agustus 2005.

Image caption Kesepakatan damai RI-GAM di Helsinki (2005) menyepakati pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM di Aceh.

Pembentukan KKR disebutkan pula dimasukan dalam UU Pemerintahan Aceh, tetapi sejauh ini komisi itu belum dibentuk, walaupun kalangan LSM di Aceh menyatakan telah menyusun rancangan KKR dan menyerahkannya kepada legislatif, dua tahun silam.

Inilah yang sangat disayangkan Otto.

Kepada saya, dengan nada agak tinggi, Otto berulangkali menyayangkan sikap pemerintah pusat dan Partai Aceh – yang merupakan penjelmaan Gerakan Aceh Merdeka, GAM – yang dianggapnya "menghalang-halangi pembahasan Qanun Komisi Kebenaran di parlemen lokal yang didominasi mereka”.

Padahal, menurutnya, GAM dulu menggunakan instrumen HAM untuk memperjuangkan nasib mereka.

“Ini 'kan tidak betul,” tegasnya.

“Nah, kesalahan pihak GAM adalah mereka bersekongkol dengan pihak pemerintah Indonesia untuk membatasi penegakan HAM,” tandas Otto, masih dengan nada tinggi.

Itulah sebabnya, Otto terus mengkritik sikap GAM tersebut. “Nah, sekarang, saya justru tidak disukai oleh pihak GAM, karena saya tetap kritis terhadap pemerintahan mereka sekarang,” akunya.

Dia juga mempertanyakan sikap elit politik di Indonesia yang selalu mengatakan “janganlah melihat kaca spion selalu, tetapi lihatlah ke depan”.

“Nah, mana mungkin. Orang 'kan harus punya sejarah dalam hidupnya,” katanya lagi.

Nasib korban pelanggaran HAM

Jadi, faktor apa yang menyebabkan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM tidak dituntaskan di aceh? Tanya saya.

Menurut Otto, kenyataan ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang turut serta dalam proses perundingan yang melahirkan MOU Helsinki, yaitu Pemerintah Indonesia dan GAM.

“Karena mereka adalah kelompok politik bersenjata, yang satu namanya negara dan satunya lagi yang diberi label separatis,” kata Otto, dengan nada tegas.

Image caption Konflik bersenjata GAM-RI mengakibatkan jatuh korban pihak sipil. Sebagian besar mereka berstatus sebagai korban pelanggaran HAM.

Faktor lainnya, lanjutnya, pemerintah Indonesia dan GAM tidak berinisiatif untuk membahas KKR lebih lanjut.

“GAM cenderung menggunakan itu sebagai isu politik untuk merebut suara, tetapi tidak sebagai isu politik untuk mewujudkan sebagai sebuah peraturan daerah atau qanun,” tandas Otto.

Pihak pemerintah pusat tidak juga mendorong itu.

Dari kondisi seperti inilah, kata Otto, para korban pelanggaran HAM yang makin terpuruk.

“Mereka adalah warga negara klas dua, tidak bisa menyuarakan jeritan aspirasi politiknya, berbeda dengan pihak yang berkuasa sekarang!”

“Kemudian, kalaupun mereka bersikeras untuk menyuarakan nasibnya secara politik, mereka bisa dianggap menganggu perdamaian,” kata Otto dengan nada bergetar.

Yang lebih menyedihkan, lanjut Otto, “para korban pelanggaran HAM ini kini mendapat shock politik dari pihak yang berkuasa, dengan suara-suara (yang mengatakan) bahwa mereka dapat potensial melakukan aksi mengagalkan perdamaian, padahal mereka menuntut hak-haknya saja”.

Dieksekusi di dermaga

Ketika saya tanyakan apa yang memotivasinya terjun total di dunia LSM -- yang membuatnya dirinya sempat diteror dan diancam “diamankan” oleh TNI saat Aceh dilanda konflik --, Otto Nur Abdullah sempat menarik napas panjang, sebelum akhirnya memulai kisahnya.

“Itu sebenarnya ketersentuhan saja ya,” katanya, sambil matanya menerawang.

Dia kemudian mengungkap sebuah kejadian tragis yang menimpa kakeknya di masa perjuangan kemerdekaan -- yang akan selalu diingatnya, kapan dan dimanapun.

“Kakek saya – pejuang di Calang, di pantai barat Aceh -- ditangkap dan kemudian almarhum dieksekusi (ditembak mati) bersama dua saudaranya,” ungkapnya.

Eksekusi itu dilangsungkan persis di pinggir sebuah dermaga. “Sehingga (jasad kakek) hilang, jatuh ke laut”.

Adalah ayahnya yang mengkisahkan peristiwa pahit itu kepadanya dan saudara-saudaranya -- berulang-ulang.

Pengalaman ayahnya yang ‘kehilangan’ ayahnya itulah, yang kemudian menjadi semacam pengalaman bersama, sehingga dirasakan pula oleh Otto.

“Bapak saya itu menjadi kocar-kacir, dia menjadi anak yatim piatu, karena ibunya duluan meninggal,” ujarnya, mengenang.

Kemudian, “Dia tidak bisa membayangkan bagaimana wajah ibunya, kemudian dia harus menjadi anak angkat dari sejumlah keluarga, dia tidak punya akses pendidikan dan sebagainya, (sehingga) akhirnya dia ikut orang lain agar dapat akses pendidikan sesuai pesan bapaknya 'kau harus sekolah'”.

Spirit sang kakek

“Artinya, pembunuhan terhadap satu individu itu punya konsekuensi yang sangat panjang mata rantainya,” tandasnya.

“Artinya saya tidak tahu kakek saya, ya kan. Saya hanya tahu spiritnya saja”.

Dengan demikian, lanjutnya, segala pelanggaran hak asasi manusia itu memiliki efek sosial-ekonomi-politik yang sangat panjang.

“Kita lihat juga korban-korban 1965, misalnya, itu punya efek yang sangat panjang, sampai cucunya. Baik nasib ekonomi, nasib kedaulatan individunya, sosialnya, martabatnya…”

Ini juga pengalaman traumatik yang dialami korban DI/TII pada 1953. “Panjang sekali mata rantai akibatnya,” ungkapnya.

Dari pengalaman seperti inilah, Otto lantas merasa tersentuh, ketika dia melihat seorang korban bersimbah darah saat Aceh dilanda konflik. “Apakah itu penyiksaan, yang disaksikan masyarakat setempat, karena itu memang dipaksakan untuk disaksikan,” katanya, getir.

“Karena itu saya menjadi tersentuh,” katanya.

Pada satu titik, Otto kemudian memutuskan untuk terjun sebagai aktivis LSM dan kemudian bersentuhan langsung dengan realitas kekerasan di Aceh.

“Ya sudahlah. Saya mulai mengikuti itu. Padahal saya tak mempunyai latar belakang soal hak asasi manusia,” akunya. “Karena sensitivitas kemanusiaan. Itu saja”.

Dalam perjalanannya, dia akhirnya pada kesimpulan bahwa perdamaian harus ditegakkan di Aceh. “Dan itu pula yang mendorong saya untuk memgambil inisiatif penyelesaiannya pada negosiasi atau perdamaian,” jelasnya.

Isu syariat Islam

Dalam wawancara yang berlangsung sekitar satu jam itu, saya dan Otto Nur Abdullah menyinggung pula pemberlakuan syariat Islam di Aceh, yang ditandai dengan diberlakukannya Peraturan daerah (Qanun) Syariah Islam.

Image caption Otto Nur Abdullah mengkritisi pemberlakuan syariat Islam di Aceh, seperti praktek hukuman cambuk.

Dia kemudian menganalisa mengapa latar belakang pemberlakuan Syariat Islam di Aceh.

“Pemberlakuan syariat Islam (di Aceh)”, demikian Otto memulai analisanya, “kalau kita lihat pada buku-buku sejarah, (itu) cenderung dualistik”.

Menurutnya, dualistik itu berarti “pemberlakuan syariat Islam itu di masyarakat, dan bukan di dalam istana. Artinya tidak berlaku di dalam istana. Jadi hanya berlaku berlaku di masyarakat”.

Yang kedua, lanjutnya, Islam di Aceh sudah menjadi suatu identitas.

Pada suatu titik, menurutnya, “hukum adat itu mengandung nilai-nilai ke-Islaman. Jadi, hampir tidak bisa dipisahkan antara ber-hukum Islam dengan berhukum adat istiadat di Aceh”.

“Yang ketiga, passion semangat untuk memberlakukan syariat Islam kembali (dilakukan) oleh sebuah generasi baru yang sangat dipengaruhi oleh situasi transnasional,” katanya menganalisa.

Karenanya, imbuhnya, “organisasi-organsasi yang menggerakkan berlakunya qanun syariah, adalah organisasi-organisasi yang punya afiliasi politik transnasional”.

Mereka ini bukan digerakkan oleh organisasi-organisasi keagamaan yang memang lahir dan besar di Aceh, kata Otto.

Otto kemudian melanjutkan: “Yang keempat, bahwa kehendak untuk memberlakukan Syariat Islam di Aceh adalah dalam konteks pemikiran Islam yang sedang mengalami kemerosotan”.

“Nah, bahayanya kita memberlakukan syariat Islam adalah dalam konteks pemikiran ke-Islaman di suatu masyarakat yang sedang merosotot, maka mereka hanya melihatnya secara legalistik”.

Jenggot ala Nabi

Dia kemudian mencontohkan pengalaman Nabi Muhammad ketika menghadapi kasus perzinahan yang melibatkan seorang perempuan sehingga dia menjadi berbadan dua.

“Lalu Nabi mengatakan ‘dia salah, tetapi silakan lahirkan dulu anakmu’. Kemudian dia balik, anaknya sudah lahir. ‘Silakan besarkan anakmu dulu dan susui dia... Yang pada satu titik penegakan secara legalistik ini tidak berlaku, karena di atas hukum ada yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Taubat”.

Image caption Ketua Komnas HAM Otto Nur Abdullah menyatakan, pemberlakuan Syariat Islam di Aceh "tidak tepat pada konteksnya, karena konteksnya sudah berubah."

“Jadi ketika si perempuan itu sudah taubat, maka sudah selesai,” tandas Otto.

“Karena puncak-puncak dari ke-Islaman itu, menurut saya, sebagai orang awam dalam pemikiran agama Islam, adalah kesalehan, bukan penegakan hukum,” katanya lagi.

Itulah sebabnya, “Selalu dikatakan, berlomba-lombalah untuk meraih kesalehan itu, bukan hukum”.

Jadi, menurut Anda, kekuasaan yang memberikan kebijakan pemberlakuan syariat Islam di Aceh tidak tepat? Tanya saya.

Otto Nur Abdullah menjawab begini: “Tidak tepat pada konteksnya, karena konteksnya sudah berubah”.

Karena itu, menurutnya, harus dicari strategi lain. “Misalnya, pemahaman legalistik itu bukan diletakkan di awal, tetapi diakhir”.

Dia kemudian melanjutkan: “Diawal itu yang diletakkan adalah soal kesejahteraan, soal kesehatan, soal pendidikan… Itu dulu yang diletakkan. Baru pada penegakan hukum”.

“Sekarang tidak, di balik dulu, (yaitu) hukum dulu,” tandas Otto.

“Padahal kalau kita baca sejarah nabi, ‘kan bukan hukum yang di depan (yang dilakukan) oleh nabi…Tuhan menyuruh ‘iqra-igra,iqra’. Bukan fiqh, fiqh, fiqh…”

“Nah sekarang, kenapa kita, generasi yang mengaku ahlus sunnah, atau yang mengakui mengikuti tradisi nabi, atau yang mengatakan dirinya referensi nabi, sampai jenggotnya (ala) nabi, sampai cara makan (ala) nabi, tetapi kenapa dalam penerapan Islam, kita tidak mengikuti nabi...Itu pertanyaan saya sebagai orang awam,” paparnya.

Kecelakaan sejarah

Dalam bagian akhir wawancara, saya bertanya kepada Otto: Apakah sejak awal Anda sudah menginginkan menjadi Ketua Komnas HAM?

“Ini hampir saya katakan sebagai kecelakaan sejarah,” katanya, setengah tergelak.

Image caption Beberapa buku karya Otto Nur Abdullah yang ditulisnya saat dirinya menjadi dosen dan aktivis LSM di Aceh.

Setelah meraih gelar Doktor di bidang sosiologi di Universitas Indonesia (2011), Otto mengaku berencana pulang ke Aceh untuk melanjurkan profesi awalnya, yaitu guru atau dosen.

“Saya ingin membangun keluarga kembali… Selama ini saya ‘kan terpisah dengan anak saya, terpisah dari istri saya, terpisah dari orang tua saya”.

Otto mengaku dibesarkan dalam keluarga guru. “Bapak saya guru, embah saya, ibu saya guru, saya guru, (dan) saya dapat istri juga guru”.

“Jadi ini keluarga guru, bukan keluarga oposisi politik…ha-ha-ha”

Namun keinginannya itu menjadi tertunda, setelah teman-temannya -- terutama para koleganya di LSM Imparsial -- terus mendorong dirinya untuk mendaftar menjadi komisioner HAM.

Terhadap dorongan teman-temannya itu, Otto berasumsi: “Saya membacanya, mungkin, ada kebutuhan psikologis teman-teman di Imparsial agar saya berada di dekat mereka selalu”. “Seperti juga keluarga saya ingin secara psikologi, (agar) saya berada di dekat mereka”.

Dalam perkembangannya, setelah terpilih menjadi anggota Komnas HAM, Otto justru didorong untuk maju dalam pemilihan Ketua Komnas HAM.

“Lalu saya didorong untuk menjadi kandidat (Ketua Komnas HAM). Padahal saya tak kampanye ‘kan,” akunya.

Dalam wawancara, Otto berulang-ulang bercerita tentang sikapnya yang menolak berkampanye saat pemilihan Ketua Komnas HAM.

“Kampanye itu bagi saya bertentangan dengan hati nurani,” ungkapnya.

Dia mengaku dinasehati istri dan ibunya. “Kalau kamu kampanye, itu seolah-olah kamu mengejar amanah. Padahal, amanah itu milik Tuhan yang diberikan kepada kamu. Jadi jangan mengejar amanah,” kisahnya.

“Akhirnya saya diam saja. Zikir-zikir saja…Tahu-tahu saya menang. Makanya saya katakana ini kecelakaan sejarah,” ungkap Toto, dengan tawa khasnya.

“Tapi di balik itu, saya sebagai Muslim, juga bertanya: ada apa, kok amanah ini jatuh kepada saya? Ini pertanyaan besar yang saya tidak bisa jawab”.

Minta maaf

Bagaimanapun, Otto mengaku meminta maaf kepada keluarganya setelah dia terpilih sebagai Ketua Komnas HAM yang baru, November 2012 silam.

Dia lantas mengungkapkan reaksi awal keluarganya. “Saya langsung diprotes sama anak-anak saya. ‘Wah ini papa pasti nggak punya waktu lagi dong untuk kami’”.

Otto kemudian bisa memahami apa yang dirasakan keluarganya, Alasannya, selama ini, dia, istrinya dan anak-anaknya hidup terpisah secara geografis.

“Saya di Jakarta, saya punya anak empat di Yogya, dan istri saya dan anak saya yang satu berada di Aceh,” ungkapnya.

Dihadapkan situasi seperti itu, istrinya kemudian membesarkan hatinya.

“Wah ini kamu (sekarang) punya tanggungjawab besar, tentu waktu kamu tidak ada... Ini kita kembali ke jaman DOM”, kata Otto, menirukan perkataan istrinya. Otto mengutarakan kalimat ini sambil tertawa.

“Ya, saya bilang: saya mau mengatakan apa, ya saya minta maaf. Tapi yang jelas amanah itu jatuh ke bahu saya. Dan itu tidak bisa saya elakkan,” kata Otto menirukan ulang percakapan dengan istrinya, sekaligus menutup wawancara siang itu.

Berita terkait