Menkes: swasta tak mau gabung, no problem

  • 24 September 2013
Nafsiah Mboi
Image caption Menkes Nafsiah Mboi, 73, termasuk anggota Kabinet Presiden Yudhoyono tertua.

Dari urusan tarif kesehatan yang minim hingga menimbulkan antipati rumah sakit swasta hingga meninggalnya bayi karena kurangnya fasilitas perawatan, Menteri Kesehatan Dr Andi Nafsiah Walinono Mboi, SpA, MPH menjawab keraguan tentang tekad pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh warga Indonesia mulai tahun depan dalam wawancara khusus dengan Dewi Safitri.

Banyak yang menilai Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) belum siap sampai akhir tahun ini

Ada ketidaksempurnaan, ada kekurangan tetapi bagian-bagian penting sudah kita capai, banyak kemajuan. Pemerintah bukan membayar semuanya ya, dan ini sudah disiapkan sejak 2004 jadi sebenarnya kita sudah punya pengalaman 10 tahun ini, diperkuat dengan pengalaman Jamkesmas sejak 2009. Tetapi Universal Health Coverage memang masih akan tercapai 2019, jadi kita punya sekitar lima tahun lagi menuju kesana. Filosofinya adalah dengan memebrikan jaminan ini maka bilamana mereka sakit maka mereka bisa berobat tanpa jadi makin miskin jadi mereka bisa sembuh dan kembali kerja untuk mempertbaiki taraf hidup. Jadi desain besarnya jaminan kesehatan universal ini adalah bagian dari upaya pengentasan kemiskinan

Tapi nyatanya untuk kasus Jakarta misalnya, yang jadi salah satu proyek contoh, masih ada penolakan rumah sakit juga ada warga merasa tak dilindungi jaminan itu

Jakarta terlalu cepat, dan saat itu kita belum ada persiapannya. Juga ada salah paham, KJS (Kartu Jakarta Sehat) itu untuk semuanya, gratis. Bukan begitu maksudnya. Yang betul adalah sampai 2019 semuanya akan dijamin dengan semacam asuransi. Jadi mereka bergerak terlalu cepat. Di wilayah lain juga ada yang memakai isu ini sebagai semacam janji politik. Bupati menggunakan ini sebagai umpan politik. Kalau pilih saya nanti saya kasih (jaminan kesehatan) ini, itu... ndak betul, ini harus dibetulkan. Faktanya adalah ini memang tugas mereka menyediakan layanan kesehatan, cuma karena masa transisi saja (menjelang berlakunya BPJS) maka pemerintah nasional yang menyediakannya.

Apa yang Anda sebut sebagai bagian penting yang sudah tercapai tadi?

Yang pertama layanan kesehatan berskala nasional dengan basis sistematis ini sudah berjalan selama sepuluh tahun terakhir dengan berbagai nama, Sebelumnya ada GKN-Gakin dan seterusnya, sekarang ada Jamkesmas. Kedua, tentang sistem layanannya ini ada kesan bahwa jaminan ini berarti semua orang bisa pergi ke RS (bila sakit). Yang betul adalah kita punya sistem (yakni) sistem layanan kesehatan primer, kemudian layanan rujukan RS kelas D dan C, kemudian rujukan nasional ( yakni kelas B plus dan A). Tapi di Jakarta orang maunya tidak begitu: saya sakit saya langsung ke RSCM. Ya ndak bisa gitu, akibatnya RS jadi kewalahan sekali toh. Memang semanya harus diatur dan diedukasi ke seluruh lapisan masyarakat, mereka banyak tak tahu bahwa aturannya begitu memakai sistem rujukan. Tidak bisa langsung ke rumah sakit rujukan.

Kemudian untuk Infrastruktur standar WHO, juga banyak yang sudah kita bisa penuhi bahkan lebih.

Tapi jelas, fasilitas yang begitu banyak selalu sulit dinikmati masyarakat daerah terpencil

Betul. Problemnya adalah distribusi yang tak merata dan kualitas layanannya, dan yang kita lakukan sejauh ini adalah melibatkan pihak swasta: dokter umum, klinik kecil, dokter keluarga dan lain-lain. Tujuannya memastikan pada Januari 2014 semua warga mendapat layanan kesehatan dasar, itu prioritas dasar kita. Soal ketidakmerataan kita sekarang bangun rumah-rumah sakit yang lebih kecil karena Anda tahu kalau Anda Bupati/Walikota maunya selalu RS besar, bagus, segede Bagong di ibukota kabupaten. Kami bilang maaf, nggak bisa gitu, kita sekarang targetnya bangun RS yang lebih kecil untuk tiap 50 ribu warga 1 RS dengan minimum 50 kamar tempat tidur. Tapi RS ini dilengkapi dengan kamar bedah, poli kebidanan dan kandungan, jantung. Tapi kami juga mengundang swasta, ayo bergabung dengan syarat harus penuhi standarnya. Karena kita sudah tentukan standarnya, dan semua RS, swasta atau negeri, harus terakreditasi. Dan memang masih ada 50% RS, terutama swasta, belum diakreditasi.

Secara garis besar seperti apa rancangan Kementerian untuk BPJS?

Image caption Target Nafsiah adalah layanan Puskesmas yang meski tak canggih tapi merata.

Jamkesmas saat ini menyediakan jaminan kesehatan untuk 86,4 juta warga, sementara Jamkesda 44,5 juta. Jamkesda dan Jamkesmas akan diintegrasikan dalam skema Jaminan Sosial Nasional hingga 2019 mulai dari warga yang paling miskin. Untuk daerah yang lebih kaya, seperti Jakarta, mereka bisa tawarkan pada 1,7 juta warga miskin, bagus boleh saja karena mereka memang mampu. Tapi beberapa daerah atau kabupaten mereka memang tak mampu jadi mereka lah yang akan lebih dulu dimasukkan ke BPJS.

Tapi standarnya apa kemudian tidak jomplang? Bagaimana menyeragamkannya?

Standarnya kan nasional. Cuma preminya saja yang berbeda. Sekarang misalnya premi BPJS sekian rupiah, sementara di berbagai daerah Jamkesda ada yang sudah segitu, tapi ada yang masih dibawahnya. Itu nanti yang akan diintegrasikan secara bertahap sampai 2019.

Tapi sampai sekarang kan belum ketemu angka premi yang cocok dan bisa diterima semua pihak. Rumah sakit juga masih ada yang tolak pola tarif BPJS.

Soal dispute pola tarif ini kita harus lihat jelas antara RS negeri dan swasta ada perbedaan, terutama karena RS pemerintah kan gaji dan alat dibayari pemerintah. Tetapi RS Swasta, terutama yang melayani rakyat di daerah yang sulit terjangkau, saya ambil contoh di Papua misalnya: yang ada disitu cuma ada klinik misi, tidak ada RS pemerintah ya ini saja kita berdayakan dulu, that's fine. Tentu saja tarifnya berbeda sedikiti, bisa saja tarifnya beda. Yang penting untuk kepentingan rakyat. Yang penting kita lihat akses dan quality of care.

Tapi kalau seperti Jakarta, kalau RS yg for profit tidak mau ya nggak jadi masalah, gak usah repot. Dan memang yg menolak dari 19 (RS), cuma dua, itu pun kecil-kecil gak akan berpengaruh. They dont want to join me, no problem, they don't have to.

Berita terkait