Memotong rumah dan tinggal seatap dengan 20 orang agar tidak digusur

Kampung Tongkol Hak atas foto ASF-ID

Sejumlah penggusuran yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap permukiman di pinggir Sungai Ciliwung, membuat warga Kampung Tongkol di Jakarta Utara was-was. Mereka pun melakukan berbagai daya upaya agar tidak digusur, misalnya dengan memotong rumah dan tinggal seatap dengan 20 orang dalam sebuah rumah 'gaya baru' yang mereka sebut sebagai Rumah Contoh.

Pagi itu langit cerah kebiruan, gemericik anak kali Ciliwung dan semilir angin yang terasa sejuk, sejenak membuat saya lupa sedang berada di Jakarta.

Bersama dengan Gugun Muhammad, saya menyusuri tempat tinggalnya di Kampung Tongkol, Jakarta Utara yang terletak di pinggir kali.

Menarik melihat kampung ini karena permukiman di pinggir kali biasanya identik dengan sampah, citra kumuh dan tidak sehat. Namun, kampung Tongkol berbeda, bahkan ada jalan selebar lima meter yang membatasi rumah-rumah dan dinding sungai.

Kepada saya Gugun bercerita, sekitar dua tahun lalu keadaannya tidak seperti ini. "Dulu kamar mandi dan dapur saya ada di atas kali, sempit sekali," cerita Gugun.

Hak atas foto AFP
Image caption Contoh permukiman di pinggir Sungai Ciliwung.

Situasi berubah ketika pemerintah provinsi DKI Jakarta menggiatkan program normalisasi Sungai Ciliwung. Berbagai kampung di pinggir sungai, misalnya Kampung Pulo, Jakarta Timur; Pasar Ikan, Jakarta Utara dan Pinangsia, Jakarta Barat, digusur.

"Ada kabar (kami) mau digusur juga. Pemerintah meminta rumah itu jaraknya harus 15 meter dari pinggir kali. Ada tawaran juga kami dipindah ke rumah susun. Tapi setelah musyawarah, masyarakat tidak setuju karena (rumah susun) harus disewa setelah dua tahun," ungkap Gugun.

Image caption Gugun Muhammad berupaya mengubah citra Kampung Tongkol yang sebelumnya disebut kumuh dan kerap menjadi penyebab banjir.

Memutar akal agar tidak digusur, mereka pun berusaha "membuat situasi baru, bahwa hidup di pinggir sungai itu tidak seperti yang dituduhkan pemerintah."

Gugun mengeluh bahwa kampungnya kerap dituduh sebagai "pembuat banjir karena warga buang sampah ke sungai, mencemari air karena kotoran rumah tangga juga dibuang ke sungai, tidak sehat dan tidak manusiawi."

Memotong rumah

Hal pertama yang warga Kampung Tongkol lakukan untuk memperlihatkan keinginan berbenah adalah dengan memotong rumah mereka. "Dulu itu jarak dari rumah ke dinding batas sungai hanya satu atau dua meter."

Atas kesepakatan dengan camat setempat, "yang dipotong hanya lima meter dari pinggir sungai," cerita Gugun. Aksi bersama memotong rumah itu pun dimulai pada awal 2015. Menurutnya kala itu bahkan ada rumah yang benar-benar dibongkar karena lokasinya tepat di pinggir dinding sungai.

Hak atas foto ASF-ID
Image caption Rumah Contoh ketika baru selesai dibangun.

Namun, semangat tersebut berujung pilu ketika camat berganti dan pejabat yang baru meminta agar jarak permukiman dari pinggir sungai harus 15 meter, sesuai Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta.

"Warga pun putus asa, drop, karena kami mulai berpikir akan benar-benar digusur."

Hak atas foto ASF-ID
Image caption Rumah Contoh di Kampung Tongkol berjarak lima meter dari dinding yang membatasi sungai.

Namun, kekhawatiran itu diakuinya malah membuat warga semakin semangat untuk menunjukkan bahwa permukiman ramah lingkungan di pinggir sungai itu mungkin untuk diwujudkan.

Dengan dibantu dana hibah sebesar Rp160 juta dari LSM Urban Poor Consortium pada November 2015, mereka pun membangun Rumah Contoh. Ada dua Rumah Contoh yang telah dibangun di Kampung Tongkol.

Image caption Rumah Contoh di Kampung Tongkol.

Rumah Contoh adalah rumah tiga lantai, untuk menyiasati lebar rumah yang tinggal lima meter setelah dipotong. Rumah disekat-sekat. "Ada tujuh keluarga yang tinggal di sini (satu atap Rumah Contoh), ada 21 jiwa yang hidup di dalamnya," tutur Gugun yang merupakan penghuni salah satu sekat Rumah Contoh.

Dibantu kelompok arsitek dari Architecture Sans Frontieres Indonesia (ASF-ID), Rumah contoh dibangun dengan material ramah lingkungan; bata ringan berpori, kayu daur-ulang dan bambu.

Image caption Sungai di depan permukiman warga di Kampung Tongkol relatif bersih karena warga tidak lagi membuang sampah ke sungai.

"Ini gaya hidup baru," tutur Gugun sambil tersenyum. "Jarak rumah dengan sungai, cukup. Lalu ada tanki septik sendiri di bawah rumah, sehingga kotoran tidak lagi dibuang ke sungai. Kamar mandi juga di-share bareng-bareng, jadi gak sendiri-sendiri kayak dulu lagi, juga ada air bersih mengalir."

Bagaimana dengan sampah?

Gugun pun mengajak saya masuk ke salah satu sekat (ruang) Rumah Contoh. Dengan luas sekitar dua setengah meter kali lima meter, ruang itu dihuni oleh satu keluarga.

Ruang yang tidak besar itu pun dibagi dua. Sekitar dua pertiga untuk bagian depan dan sepertiga untuk dapur dan tempat mencuci di bagian belakang.

Image caption Bagian depan rumah yang digunakan sebagai 'tempat apa saja,' termasuk bekerja.

Dengan agak tergelak, Gugun menceritakan fungsi ruang depannya, "Ini semuanya di sini. Satu ruangan untuk tidur, makan, nonton TV, ruang keluarga, terima tamu, satu ruangan untuk semua fungsi," akunya sambil menunjuk-nunjuk ke arah lantai.

"Rumah Contoh ini cuma perangsang sebenarnya," dia lanjut bercerita. "Harapannya diaplikasikan oleh rumah-rumah lain. Sekarang 164 rumah di sini semuanya sudah memotong rumah mereka. Dari jumlah itu, yang sudah buat tanki septik sudah 22 rumah, memang masih jauh tetapi sudah ada kemajuan, nggak nol."

Image caption Tong sampah yang ditemukan di setiap 10 meter di Kampung Tongkol.

Sementara untuk sampah, warga Kampung Tongkol mengaku "tidak lagi membuangnya ke sungai." Ketika saya di sana, sungai memang relatif bersih. Selain itu, di sepanjang permukiman, setiap 10 meter ada tong sampah bewarna hijau.

Warga juga mengurangi sampah dengan "tidak lagi belanja sayur pakai plastik, masing-masing sayur diplastikin. Ada lima perwakilan warga yang dijadikan pelopor, dijadikan contoh. Mereka bawa tas sendiri kalau belanja. Nah, yang bawa tas ini, kalau belanja di atas Rp15.000, dapat diskon Rp500. Kita sudah buat kesepakatan sama tukang sayurnya."

Cara itu, disebut Gugun terbukti mengurangi sampah hingga 88%.

Image caption Warga membuat kebun kecil di sepanjang pinggir sungai.

Dengan segala perubahan yang dilakukan, saya penasaran dengan pendapat lain warga Kampung Tongkol. Saya bertemu Ratna, yang sudah 38 tahun tinggal di sini.

"Beda banget. Dulu rumah (saya) jelek. Airnya air sumur, kalau nyari air minum harus dibeli. Sekarang sudah serba ada," ceritanya dengan penuh semangat.

Image caption Ratna yang sudah 38 tahun tinggal di Kampung Tongkol menolak untuk direlokasi.

Memotong rumah dan tinggal seatap dengan 20 orang agar tidak digusur

Ketika ditanya, mengapa tidak mau pindah ke rumah susun dengan jaminan tempat tinggal yang lebih pasti, Ratna menjawab, "di sini sudah enak suasananya."

"Kalau dipindah ke rusun kan bayar. Kalau Bapaknya kerja, nggak apa, kalau nggak kerja, dari mana dapat uang sewanya. Kalau (kami digusur), sediain tempat yang kayak begini lagi, sendiri, bukan rusun, karena sekarang sudah enak, nggak kebocoran," ungkapnya.

Tetap ilegal?

Bagaimanapun tetap saja warga Kampung Tongkol tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah yang diakui pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Di berbagai lokasi, Kampung-kampung di pinggir Sungai Ciliwung seperti ini, sudah digusur agar program normalisasi sungai bisa dijalankan Pemprov.

Hak atas foto AFP
Image caption Alat berat meratakan permukiman warga di Bukit Duri, Jakarta Selatan, pada September 2016.

Hingga saat ini, setidaknya sudah lima kawasan yang digusur dan direlokasi; Pasar Ikan, Jakarta Utara; Kampung Pulo, Jakarta Timur; Bidaracina, Jakarta Timur; Bukit Duri, Jakarta Selatan; serta Pinangsia, Jakarta Barat.

Permukiman di kawasan itu semuanya direlokasi oleh gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Hak atas foto AFP
Image caption Program normalisasi Kali Ciliwung yang dilaksanakan pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama berujung penggusuran dan relokasi sejumlah permukiman di pinggir sungai.

Kepada wartawan, April lalu, Ahok sempat berkomentar soal Kampung Tongkol, "Kalau belum ada rusun, kami enggak akan gusur. Tapi kalau sudah ada, ya kalian harus pindah, kami akan gusur."

Menurut Gugun, sejak Rumah Contoh selesai, belum ada lagi komunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta, terkait apakah perubahan yang mereka lakukan sudah cukup untuk membuat warga Kampung Tongkol tidak digusur.

Apalagi saat ini Ahok tengah sibuk bersaing sebagai calon gubernur petahana, dan menghadapi kasus hukum dugaan penistaan agama yang melilitnya. Tidak terdengar lagi informasi apakah Kampung Tongkol tetap akan digusur atau tidak.

Image caption Seorang warga di Kampung Tongkol seusai menjemur burung peliharaannya.

Saya pun mencoba mengontak Kepala Dinas Penataan Kota DKI Jakarta, Benny Agus Chandra, yang baru dilantik Ahok Juni 2016 lalu. Namun, lewat pesan singkat, Benny tidak mau berkomentar terkait Kampung Tongkol, dan meminta saya menghubungi "Tri, salah seorang kepala bidang perumahan," yang menurutnya menangani masalah ini.

Ketika dihubungi, Tri meminta saya mengontak "Kelik," karena Tri mengaku dia "tidak lagi di perencanaan teknis." Namun, dihubungi lewat pesan singkat dan telpon, Kelik tidak merespon.

Layakkah diberi kesempatan?

Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menilai apa yang dilakukan warga Kampung Tongkol adalah "bentuk pembelaan diri."

Image caption Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna.

"Karena masyarakat miskin tahu mereka tidak memiliki tanah tersebut. Jawaban mereka, ya kami tahu kami salah, tapi jangan salahkan kami saja. Kami juga bisa berbenah. Yang pemerintah klaim kami tinggal di daerah rawan bencana, kotor, kami bisa perbaiki," tutur Yayat.

Menurutnya, permasalah permukiman di pinggir sungai ini "tidak semuanya harus (diselesaikan) dengan menggusur, karena membuat orang tidak berdaya."

Image caption Anak-anak di Kampung Tongkol sedang bermain bola.

Yayat bercerita bahwa masyarakat kampung akan sangat sulit untuk menerima relokasi, meskipun ke tempat yang dinilai lebih nyaman seperti rusun, karena "di kampung terbangun nilai, ada norma bersama yang disepakati dan dijalankan bersama. Sementara di rusun beda, tidak ada nilai. Semuanya transaksional belaka."

Ditambahkan Yayat, pemerintah seharusnya mengajak masyarakat berdialog. "Mau nggak pemerintah mendengarkan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Supaya hasilnya win-win."

Image caption Kampung Tongkol menjadi inspirasi bagi budayawan dan seniman asing, misalnya Christiane Dorken dari Jerman, yang tertarik membuat panggung seni di kampung ini.

Persoalan batas aman permukiman dari sungai, yaitu lima (yang dibuat warga Kampung Tongkol) atau 15 meter (yang disetujui Pemprov) misalnya, "itu bisa dibicarakan."

Menurut Yayat kalau sungai memiliki kedalaman tiga sampai lima meter, warga bisa membangun permukiman dengan jarak minimal tiga meter dari pinggir sungai, kalau ada tanggul yang cukup tinggi. "Nah, pertanyaannya apakah pemerintah pernah membuat tanggul?"

Sejalan dengan itu, salah satu arsitek yang ikut mengerjakan Rumah Contoh, Andrea Fitrianto, mengungkapkan jarak tiga sampai lima meter itu sudah cukup untuk memberikan akses bagi kebutuhan dasar seperti "gerobak sampah dan mobil pemadam kebakaran."

Image caption Andrea Fitrianto dari Architecture Sans Frontieres Indonesia sedang berbincang dengan Ratna.

"Kalau dibuat sampai 15 meter, artinya kita mengubah pola lingkungan dari yang awalnya pejalan kaki, menjadi yang bisa diakses mobil. Sebelumnya warga bisa bincang-bincang pinggir sungai, kemudian akan bising karena mobil bisa lewat dan ujung-ujungnya dikomersialkan, akan dibangun ruko dan kafe, sehingga hilang ciri khas kampung," papar Andrea.

Meskipun begitu, keputusan menggusur atau tidak, ada di tangan Pemprov DKI Jakarta. "Kita hanya ingin membuktikan bahwa permukiman di pinggir sungai itu mungkin. Kita hanya ingin melawan semua mindset publik dan pemerintah itu," pungkas Gugun.

Berita terkait