Pengadilan Uni Eropa: Larangan berjilbab di tempat kerja tak diskriminatif

Hak atas foto LOUISE MURRAY/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Image caption Larangan berjilbab dan menggunakan simbol agama atau politik lain di tempat kerja dianggap bukan diskriminasi.

Pengadilan Uni Eropa mengeluarkan putusan hari Selasa (14/03) bahwa larangan penggunaan jilbab dan simbol keagamaan lainnya oleh perusahaan bukan merupakan tindakan diskriminatif.

Putusan ini dikeluarkan menyusul kasus gugatan dari seorang , Samira Achbita, yang merasa mengalami diskriminasi karena dilarang memakai jilbab di tempat kerja.

Achbita menggugat G4S, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keamanan, yang memecatnya karena ia memakai jilbab di tempat kerja.

Perusahaan yang berdomisili di Belgia ini membuat aturan perusahaan yang "melarang pegawainya memakai atribut keagamaan, politik atau filosofi yang terlihat dengan jelas".

Achbita, didukung kelompok antidiskirminasi, membawa kasus pemecatan ini ke pengadilan di Belgia, sebagai sebuah tindakan diskriminatif.

Hak atas foto NICOLAS BOUVY - EPA
Image caption Putusan dalam soal jilbab ini merupakan yang pertama dari Pengadilan Uni Eropa, ECJ.

Dalam dua tingkat persidangan, Achbita dikalahkan, dan ia mengajukan kasasi. Pengadilan kasasi di Belgia kemudian melempar kasus ini ke Pengadilan Uni Eropa untuk mencari kejelasan terakhir soal ini.

Pengadilan Uni Eropa membenarkan keputusan G4S dengan dasar "netralitras berpakaian" di tempat kerja.

Pengadilan Uni Eropa menyatakan pelarangan penggunaan jilbab dan atribut sejenis ini harus didasarkan pada peraturan perusahaan, dan bukan atas dasar keluhan dari pelanggan yang masuk ke perusahaan.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Putusan Pengadilan Uni Eropa ini merupakan yang pertama yang terkait dengan penggunaan jilbab di tempat kerja.

Putusan ini merupakan putusan pertama yang dibuat pengadilan Uni Eropa terkait penggunaan jilbab di tempat kerja.

Berdasarkan putusan ini, perusahaan di negara anggota Uni Eropa berhak melarang karyawan "memakai segala simbol politik dan keagamaan yang terlihat" tanpa dianggap melakukan diskriminasi terhadap mereka.

Topik terkait