Terbaru  30 Agustus 2010 - 00:56 GMT

Maria Farida, hakim yang berani berbeda suara

Nama hakim Mahkamah Konstitusi ini mencuat ke permukaan, setelah dia mengajukan sikap berbeda terhadap uji materi Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Penodaan agama.

Hakim perempuan pertama di Mahkamah Konstitusi ini mengatakan sejak awal proses pembentukan UU Pornografi ini disebutnya telah ''memecah kebhinekaan Indonesia''.

Inilah salah-satu alasan kuat yang menjadi alasan Profesor Doktor Maria Farida Indrati, 61 tahun, mengajukan dissenting opinion (berbeda pendapat) dalam soal ini.

Dia satu-satunya hakim di antara sembilan hakim konstitusi yang bersikap seperti itu.

Dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia, Farida – begitu dia meminta dipanggil – kemudian menggambarkan pertentangan antara dua kelompok yang pro dan kontra terhadap UU itu.

Dari kondisi itu, ibu tiga anak ini khawatir situasi buruk saat proses pembuatan UU itu, akan berdampak kepada tahap pelaksanaan UU tersebut. dilangsungkan.

Untuk melihat materi ini, JavaScript harus dinyalakan dan Flash terbaru harus dipasang.

Tukar format AV

''Pasti dalam pelaksanaanya akan tetap bertentangan, jika sejak awal ada pertentangan,'' tegas Maria Farida, saat ditemui di kantornya di lantai 13 Gedung Mahkamah Konstitusi.

''[Itu pasti] kecuali kalau orang-orang (yang membahas UU itu) duduk tenang, dan tahu permasalahannya,'' tambahnya.

Atas sikapnya itu, ibu tiga anak ini acap disebut. Sebagian orang mendukung langkahnya itu. Namun tidak sedikit pula yang mencercanya.

''Saya cuma khawatir ini akan memecah kebhinekaan Indonesia,'' tegasnya.

Lebih lanjut Farida menyebut alasan lain kenapa dia sejak awal menolak UU Pornografi. Menurut dia, apa yang diatur dalam UU ini sudah diatur oleh peraturan atau UU yang lain.

''Ada UU pers, UU Transaksi Elektronik, itu kan juga mengatur soal pornografi juga. Nah, ini akan membuat bingung, mau pakai yang mana,'' paparnya.

Menurutnya, alangkah baiknya jika menggunakan UU yang sudah ada itu.

UU penodaan agama

Selain bersikap berbeda terhadap UU Pornografi, Maria Farida juga menolak keberadaan UU Penodaan Agama.

Hubungi kami

* Kolom harus diisi

(Maksimal 500 karakter)

Undang-Undang ini menurutnya sudah terlalu lama, produk masa lampau di era demokrai terpimpin.

Dalam perjalanannya, menurutnya, pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk memperbaikinya.

''Tapi sejak tahun 1969 sampai sekarang tak pernah dikerjakan. Sedangkan sekarang ini UUD 45 telah diubah, dan masalah HAM telah dimasukkan dalam UUD,” ungkapnya.

Sehingga, menurutnya, apa yang tercantum dalam UU Penodaan Agama itu tidak sesuai lagi. ''Sehingga keberlakuannya harus disempurnakan,'' kata Farida.

Farida tidak menampik jika pemerintah disebut terkesan membiarkan masalah UU ini. ''Untuk masalah agama, memang sangat sensitif. Untuk membentuk, menyempurnakan itu juga suatu hal yang tak mudah. Sehingga mungkin ini yang kemudian menjadi kendala pemerintah dan DPR untuk membuat UU yang baru,” jelasnya.

Namun demikian, menurut Farida, negara idealnya tidak ikut campur dalam soal bagaimana warganya menjalankan ajaran agamanya.

Negara juga harus melindungi warganya dalam menjalankan ibadahnya, katanya.

Sayangnya, dalam prakteknya kecenderungan yang terjadi belakangan adalah kenyataan sebaliknya yang terjadi, menurut Farida.

''Tapi kayaknya pemerintah agak diam, tak banyak berkomentar atau buat keputusan,'' katanya, menanggapi kasus tindakan sebuah kelompok yang melarang pendirian tempat ibadah.

Perjalanan karir

Maria Farida diwawancarai Wartawan BBC Heyder Affan bulan Agustus 2010

Maria Farida diwawancarai Wartawan BBC Heyder Affan bulan Agustus 2010

Sebelum menjadi hakim konsitusi (periode 2008-2013), Maria Farida sudah dikenal sebagai ahli di bidang perundang-undangan. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini banyak berperan dalam merancang berbagai perundang-undangan di Indonesia, sejak tahun 80-an.

Dia disebut ikut berperan besar dalam proses amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR, sebagai anggota tim perumus dan penyelaras Komisi Konstitusi, 2003-2004.

Perempuan kelahiran Solo, 14 Juni 1949, ini lantas bercerita pengalaman masa kecilnya, yang dianggapnya membekas sampai sekarang.

Farida lantas mengungkapkan peran gurunya saat di bangku SD, Ibu Sumariyati Monika, yang disebutnya sebagai ‘ibu’ di sekolah.

''Dia selalu memberi perhatian khusus. Karena saat itu saya kurang percaya diri, maka Ibu Sumariyati selalu mendukung agar saya percaya diri,'' ungkapnya.

Kini setiap pulang ke Yogyakarta, Farida yang mendalami teknik perudang-undangan di Universitas Leiden, Belanda, dan Boston School of Law, AS, ini mengaku menyempatkan diri bertemu ‘ibunya’ itu.

Suami Constantinus Soeprapto ini juga mengaku mengagumi dunia tarik suara. Dahulu bahkan dia pernah bercita-cita menjadi guru piano. Namun keinginan ini tak berlanjut, setelah ayahnya keberatan.

Tidak suka Matematika

Mari Farida pernah bermimpi menjadi guru piano

Atas dorongan ayahnya, Petrus Hendro, ibu tiga anak ini kemudian memutuskan untuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Namun Farida mengaku dorongan belajar di fakultas hukum, juga tak terlepas dari ketidaksukaannya terhadap pelajaran matematika.

''Saya tak suka matekmatika atau berhitung, maka ayah saya menyarankan agar saya masuk fakultas hukum. Lagipula saya belajar di jurusan bahasa (saat SMA), sehingga dapat masuk ke Fakultas Hukum,'' paparnya.

Dalam perkembangannya, Maria memutuskan masuk ke jurusan hukum administrasi negara. Sebuah jurusan yang disebutnya “tidak populer”, jika dibandingkan jurusan hukum pidana, perdata atau hukum internasional.

Namun diakuinya pilihan itu tidak terlepas dari ‘pengaruh’ sosok dosennya seorang profesor di jurusan itu. Dia menggambarkan cara pengajarannya yang menarik, misalnya dengan menyertakan 9 orang asistennya.

''Kemudian para asistennya itu memberi penjelasan lebih lanjut, bahkan ada kuliah kerja segala. Nah, dosen itu terus membimbing saya, sehingga saya pun ambil jurusan itu,” ungkap Farida mengenang.

Pilihan Presiden

Maria mengaku tidak pernah terlintas di pikirannya untuk duduk sebagai hakim konstitusi.

Sejak awal yang ada di benaknya adalah sepenuhnya ‘beraktivitas’ di kampus, yaitu mengajar sebagai guru.

''Saat itu, banyak teman-teman mendorong saya agar masuk ke MK saat pertama berdiri. Namun saya menolaknya,'' katanya.

Namun ketika namanya diusulkan masuk proses penjaringan hakim, Farida akhirnya tak bisa menolak.

Kalau saya tetap menolak sementara penawaran itu datang, maka saya sombong sekal

Maria Farida

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut sebagai pihak yang memilih agar dia masuk proses penjaringan.

“Kalau saya tetap menolak sementara penawaran itu datang, maka saya sombong sekali,” katanya, menjelaskan kenapa akhirnya dia bersedia mengikuti seleksi.

Tetapi pilihannya menjadi hakim konstitusi itu tidaklah mudah. Anak keduanya mempertanyakan pilihannya itu.

''Anak saya melihatnya dari kondisi negara ini,” ungkapnya. “Dia melihat banyak mantan pejabat dibawa ke pengadilan oleh KPK untuk disidang, sehingga anak saya bertanya ‘ma bagaimana ini’,” ujarnya, mengutip ulang pertanyaan anaknya itu.

Dia kemudian menekankan kepada anaknya: ''korup atau tidak itu tergantung orang-nya''.

Tidak sampai di situ, Farida yang mengaku perjalanan hidupnya banyak dipengaruhi filosofi Jawa ini sengaja mendatangi makam ayahnya, sebelum memutuskan berkata “ya” atas tawaran mengikuti proses rekrutmen sebagai hakim MK.

Siapa mengawasi MK

Kepada BBC Indonesia, ibu yang pernah menjadi anggota tim perumus dan penyelaras Komisi Konstitusi MPR ini, mengungkapkan ‘resep’ menghindari praktek korupsi.

“Sebagai orang Jawa, saya punya satu prinsip yang dalam tradisi budaya Jawa disebut sak madya. Apa adanya. Kita tak perlu selalu ingin yang berlebih, dan jangan tidak langsung lihat ke atas,” ungkapnya, serius.

Lebih lanjut dia berkata, “kalau orang Jawa itu bilang rejeki itu dari Tuhan. Kalau dapat segitu ya segitu. Itu yang kita jaga. Sehingga saya tak ingin berlebih.”

Alumnus program doktoral Ilmu Hukum Universitas Indonesia ini tidak menampik ada sejumlah persoalan yang belum tuntas terkait pengawasan terhadap kinerja MK.

Saya kemudian mencontohkan fakta bahwa para hakim konstitusi tidak tunduk pada pengawasan Komisi Yudisial.

Namun Farida buru-buru mengatakan, bahwa yang penting adalah bagaimana menjaga ''hati nurani'' serta pengawasan media.

''Hati nurani kita akan memberi suatu tanda, apakah saya salah atau tidak. Selain nurani, media mengawasi kita,'' tandasnya, seraya menambahkan semua keputusan MK dapat diakses dalam waktu rentang waktu yang cepat setelah dibacakan para hakim.

BBC navigation

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.