Prancis larang nama situs jejaring sosial saat siaran

Terbaru  7 Juni 2011 - 13:31 WIB
Presenter TV Prancis

Prancis dianggap memiliki keinginan kuat untuk mengatur media-media baru.

Presenter TV dan Radio di Prancis dilarang menyebut nama situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter pada saat siaran.

Badan pengawas penyiaran Prancis, CSA, memutuskan bahwa penyebutan itu melanggar aturan beriklan.

Namun stasiun TV dan radio masih boleh menyebut layanan situs jejaring sosial tanpa menyebut namanya.

Dalam keputusan yang diumumkan lewat situs internet, CSA, mengatakan: "Bersiaran dengan merujuk para pemirsa atau pendengar ke halaman situs jejaring sosial tanpa menyebut namanya memiliki muatan informatif."

"Sementara (bersiaran dengan) merujuk nama situs jejaring sosial yang dipermasalahkan bermuatan iklan, bertentangan dengan peraturan Pasal 9 dari UU 27 Maret 1992 yang melarang iklan secara tersamar."

Para pengamat internet berpendapat pemerintah Prancis memang memiliki keinginan kuat untuk mengatur media-media baru dan juga internet.

Sebagian besar perusahaan TV dan radio Prancis -seperti di negara-negara lain- menggunakan situs jejaring sosial, khususnya Facebook dan Twitter, untuk berinteraksi dengan pemirsa maupun pendengar.

Dengan larangan ini maka tidak jelas bagaimana caranya mereka bisa mengarahkan orang untuk menggunakan situs jejaring sosial tanpa penyebutan namanya.

Sikap hati-hati

"Namun 10 atau 20 tahun mendatang, kita masih akan memiliki satu rangkaian lobby melalui tiga atau empat saluran sehingga mencegah perusakaan kecil seperti kami berkembang."

Emmanuel Cassimatis

Larangan penyebutan nama layanan media sosial saat siaran akan membuat para pemain utama layanan ini mendapat tambahan promosi karena cakupan jangkauannya yang luas.

Namun para pesaing lokal yang lebih kecil bersikap hati-hati menanggapinya.

"Diperlukan keseimbangan antara kebebasan dan keadilan," kata Emmanuel Cassimatis, pendiri situs jejaring sosial Goodwizz.com.

"Setiap perusahaan harus mempunyai hak untuk mengatakan saluran komunikasi apa yang mereka gunakan."

"Namun 10 atau 20 tahun mendatang, masih akan ada satu rangkaian lobby dari tiga atau empat layanan utama tersebut sehingga perusahaan kecil seperti kami sulit berkembang. Larangan ini mencegah hal itu terjadi."

Pemerintah Prancis pernah mendapat kritik di masa lalu karena dianggap mengandalkan peraturan yang justru menghambat inovasi.

Presiden Nicolas Sarkozy meloloskan peraturan 'tiga kali kesalahan dan dikeluarkan' untuk para pelanggar hak cipta di internet, yang bertentangan dengan arahan Uni Eropa tentang akses bebas ke internet.

Dan dalam pertemuan puncak G8 bulan lalu, Sarkozy membela keputusan itu dengan mengatakan diperlukan pelindung bagi hak-hak industri kreatif tradisional di tengah-tengah inovasi promosi online yang cepat.

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.