Coca Cola kembali ke Burma

Coca cola Hak atas foto Reuters
Image caption Coca Cola meninggalkan Burma setelah negara itu mendapat sanksi ekonomi dari AS.

Perusahaan minuman ringan Coca-cola akan kembali melakukan bisnis di Burma setelah tidak lagi berada disana selama 60 tahun seiring dengan kebijakan AS yang menghentikan investasi akibat sanksi ekonomi yang dikenakan terhadap negara asal Aung San Su Kyi itu.

Pemerintah AS memang mulai menghentikan sanksi ekonomi kepada Burma bulan lalu setelah negara itu mulai menjalankan serangkaian kebijakan untuk melakukan reformasi dalam kehidupan berdemokrasinya.

Coca-cola mengatakan mereka akan segera mulai melakukan kegiatan bisnisnya di negara itu segera setelah pemerintah AS mengeluarkan surat ijin yang membolehkan mereka melakukan kegiatan di Burma.

Dalam pernyataanya perusahaan tersebut menjelaskan, begitu mereka membuka kantor operasi di Burma maka mereka akan mengimpor sejumlah produknya dari negara tetangga.

Selama ini Coca- cola merupakan perusahan yang telah berkembang di hampir banyak negara di dunia meski demikian ada tiga negara yang tidak terkena sentuhan bisnis mereka yaitu Burma, Korea Utara dan Kuba.

Coca-cola meninggalkan bisnis di Kuba tidak lama setelah terjadinya revolusi di negara dan pemimpin negara itu Fidel Castro membekukan semua aset perusahaan swasta. Sedangkan Korea Utara merupakan negara yang sama sekali belum mereka sentuh secara bisnis.

Burma yang dikuasai oleh junta militer sejak 1962 hingga 2011 merupakan salah satu negara yang dikucilkan dari pergaulan dunia internasional akibat kebijakannya yang keras terhadap para pembangkangnya.

Mereka pada periode junta militer juga mendapat tekanan ekonomi lewat sanksi dari sejumlah negara.

Perkuat demokratisasi

Keterbukaan di Burma mulai terlihat beberapa bulan terakhir lewat kebijakan reformasi di kehidupan berdemokrasi negara itu dan melepaskan banyak tahanan politik.

Pemimpin AS dan Eropa belakangan melakukan kunjungan ke negara itu dan merupakan yang pertama dalam beberapa dekade terakhir, dalam kunjungan tersebut mereka menawarkan pengurangan sanksi ketika Burma mengambil kebijakan reformasi yang terus berlanjut.

Apa yang dilakukan Coca-cola untuk kembali berinvestasi di Burma terjadi hanya beberapa saat setelah pemimpin pro demokrasi Burma, Aung San Su Kyi menyerukan kepada banya negara untuk kembali membuka hubungan bisnis dengan negara itu.

Dalam pidatonya di Organisasi Buruh Internasional (ILO), Jenewa pada Kamis (14/06) lalu Aung San Suu Kyi mengatakan langkah sejumlah negara yang mulai membuka hubungan bisnis kembali dengan Burma akan bermanfaat bagi penguatan proses demokratisasi di negaranya.

"Saya ingin menyerukan bantuan dan investasi yang akan memperkuat proses demokratisasi dengan mendukung kemajuan sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi reformasi politik," kata Suu Kyi.

Namun dia memperingatkan, investasi dan bantuan keuangan harus mendukung reformasi politik, dan keuntungan yang didapat juga diperuntukkan untuk rakyat.

Burma sendiri saat ini masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan pasca junta militer yang melakukan reformasi di negara itu, salah satunya adalah konflik antar kelompok di negara itu.

Salah satu konflik yang baru-baru ini muncul ke permukaan adalah pertikaian antara warga penganut Budha dengan Muslim di Rakhine yang menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi.

Berita terkait