Penghargaan lingkungan 'mubazir dan kontra produktif'

  • 21 Desember 2012
Malam penghargaan lingkungan
Image caption Lapindo turut menerima penghargaan pada malam penganugerahan 3 Desember lalu.

Penghargaan bidang lingkungan untuk swasta dan pemerintah daerah dinilai banyak salah sasaran dan sekedar dimanfaatkan penerimanya mendongkrak citra.

Kritik tajam ditujukan sejumlah organisasai dan pegiat lingkungan terhadap ajang pemberian penghargaan lingkungan tahunan Kementrian LH yang dilangsungkan awal bulan ini, di Jakarta.

Sejumlah perusahaan pertambangan, termasuk PT Lapindo, menerima penghargaan ketaatan terhadap peraturan lingkungan.

"Bagaimana mungkin PT Lapindo yang menjadi biang kerusakan lingkungan dengan kolam Lumpur terbesar di dunia dan menyengsarakan puluhan ribu orang justru mendapat penghargaan ini?" seru Abednego Tarigan, Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi.

Lapindo unit Bunut bersama 119 perusahaan lain memperoleh penghargaan dalam kategori Hijau, satu tingkat dibawah kategori tertinggi, emas yang hanya diperoleh 12 perusahaan.

Meski demikian, menurut Abednego penghargaan ini melukai rasa keadilan masyarakat, terutama para korban bencana Lumpur Sidoarjo itu.

"Harap diingat yang dinilai adalah unit usaha, bukan keseuruhan korporat. Dan yang diajukan Lapindo ini Unit bisnis Buntas, memang sudah sesuai," kata Karliyansyah.

Meski dibatasi unit atau sector Abednego menilai Kementrian bersikap naïf dengan menutup mata bahwa pulik memahami penghargaan ini akan sebagai bentuk apresiasi terhadap Lapindo.

"Ini akan dimanfaatkan oleh perusahaan secara luas. Walhi-walhi daerah menelepon saya menyatakan ini sangat mengecewakan dan kami sedang mengkaji kemungkinan mengajukan mosi tidak percaya pada Kemnetrian LH sebagai pelaku pengawas lingkungan."

'Tidak terbukti'

Pemberian penghargaan bidang lingkungan diharapkan mampu mendorong kinerja ramah lingkungan baik oleh pihak swasta dan pemerintah daerah.

Image caption Piala Adipura dianggap sebagai simbol kebersihan suatu kota sekaligus praktek KKN.

Pada sebuah acara meriah di Shangri-La 3 Desember lalu, Kementrian LH menganugerahkan penghargaan PROPER (VVVV) berdasar penilaian sepanjang 2011-2012 yang beroperasi di Indonesia.

PROPER dibuat berdasarkan penilaian atas ketaatan sebuah perusahaan mengikuti standar pengelolaan lingkungan sesuai UU dan aturan berlaku. Perusahaan terbaik secara berurutan akan mendapat kategori Emas, Hijau, Biru, Merah dan Hitam.

"Saudara-saudara sekalian adalah pahlawan bagi kita semua, terutama bagi generasi yang akan datang," kata Boediono dalam sambutannya pada pemberian penghargaan itu.

Sebaliknya menurut pegiat lingkungan, penghargaan justru kerap diberikan pada perusak alam.

Walhi misalnya mengecam penghargaan yang pernah diterima PT Freeport McMorran dan Newmont Nusa Tenggara, dua raksasa tambang yang juga dituding sebagai biang rusak lingkungan di Nusa Tenggara dan Papua.

Mantan Menteri Lingkungan Hidup periode lalu, Sonny Keraf, setuju pada kritik itu.

"Itulah makanya saat menjabat, saya menghentikan PROPER dan Adipura, karena penilaiannya meragukan," kata Sonny.

Adipura, ganjaran untuk kota yang dianggap mampu menjaga kebersihan dan ramah lingkungan, menjadi piala yang prestisius sejak Orde Baru.

Piala berbentuk lempengan bundar keemasan itu kerap di pajang di persimpangan jalan utama di pusat kota sebagai pengakuan atas kesuksesan Pemda menjaga lingkungannya.

Sonny punya pengalaman pribadi yang membuatnya merasa Adipura bukan cermin bersih suatu kota.

"Bertentangan dnegan akal sehat. Jakarta Pusat saja misalnya, mendapat Adipura sementara kita sehari-hari ada disini. Bagaimana mungkin mendapatkan Adipura, darimana? Kasat mata saja kita melihat carut-marutnya sampah dan kotor kok bis adapat Adipra".

Puncaknya, Walikota Bekasi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain karena menyuap Rp300 juta untuk penghargaan ini tahun 2008. Meski di pengadilan, jaksa tak dapat membuktikan pejabat mana dari LH yang menikmati suap itu.

"Staf kami sudah diperiksa, satu pun tak ada yang terima sogokan. Fakta dartanya juga tidak menunjukkan itu, Jadi kami tidak tahu kepada siapa dia memberikan suap itu," kata Masnellyarti Hilman, Deputi III Bidang Penindakan Lingkungan LH yang mengetuai penilaian untuk Adipura.

Meski pengadilan tak dapat membuktikan, dua tahun kemudian ternyata Bekasi mendapat predikat Metropolitan Terkotor di Indonesia bersama Bandar Lampung, fakta yang menurut pegiat lingkungan sangat mengherankan.

Meski menurut Nelly, tidak ada yang aneh dengan situasi ini.

"Dalam setahun, kinerja lingkungan adayang bisa melorot sampai ke bawah. Misalnya Tangerang dan Palembang, pernah disebut kota terkotor, satu tahun kemudian mendapat Adipura karena dia usahanya cukup signifikan membersihkan kotanya," bantah Nelly.

'Mubazir'

Desakan menarik kembali penghargaan untuk Lapindo dan mengevaluasi pemberian penghargaan serupa muncul pula di internet, dalam bentuk petisi yang digalang di situs Change.org.

“Penghargaan PROPER telah dipakai Lapindo Brantas Inc sebagai bukti meringankan atas gugatan sejumlah lembaga lingkungan di pengadilan tahun 2007’, tulis petisi itu.

Penghargaan ini juga diprotes 42 ornop tahun lalu, karena dianggap salah sasaran dan tak patut diterima sejumlah perusahaan.

Daripada berkutat pada urusan penghargaan Walhi meminta pemerintah serius dalam urusan penindakan.

“Perusahaan yang dikategorikan hitam juga tidak ada law enforcement-nya kan secara signifikan,” sergah Abednego Tarigan mempertanyakan kategori penilaian terburuk versi Kemen LH.

“Sejak awal PROPER ini aneh ketika pemilik otoritas yakni pemerintah justru menggunakan metode penghargaan ini untuk mendorong perubahan, padahal sebernarnya dia bisa mendesak perubahan lebih fundamental.”

Deputi Menteri LH MR Karliyansyah membantah.

“Yang Hitam kami kasih ke Deputi V untuk dihukum. Tugas kami adalah memastikan betul tidak perusahaan ini bergerak sesuai rambu lingkungan, itu saja,” serunya.

Terhada perusahaan yang dituding mencemari, termasuk tambang mineral dan migas, ia menyatakan penilaian diberikan secara fair.

“Masa sih, tambang yang merusak dikasih Hijau? Lho, yang kasih izin tambang siapa? Kan lokasi sudah sesuai tata ruang, dikasi izin pemerintah. Tugas kami mengawasi betul tidak izin itu dilaksanakan.”

Tanpa mekanisme semacam ini, menurut Karliyansyah masyarakat tak akan tahu betul atau tidaknya sebuah perusahaan menaati aturan lingkungan.

Tetap saja menurut Sonny Keraf kontroversi ini menunjukkan tingginya angka ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penilaian yang dilakukan awak pemerintah.

“Mubazir atau malah kontraproduktif karena kita nilai bagus tapi di lapangan tidak,” simpulnya.

“Ini lho saya mendapatkan PROPER Hijau, saya pantas dipilih untuk perode kedua. Hanya jadi alat kampanye dan itu buruk sekali.”

Berita terkait