Denda pembeli PKL larangan Bandung dipuji

Ridwan Kamil Hak atas foto Twitter
Image caption Ridwan Kamil mendapat banyak kritik sekaligus dukungan dari kebijakan ini di Twitter.

Pemerintah Kota Bandung secara resmi mulai memberlakukan hukuman denda sebesar Rp1 juta rupiah terhadap warga yang membeli dagangan dari pedagang kaki lima (PKL) di titik larangan.

Titik yang disebut Zona Merah ini menurut Walikota Ridwan Kamil melanggar aturan tentang tata ruang dan karena itu dibersihkan dari operasi PKL dengan dasar terbitnya Perda Kota Bandung No.4/2011.

Dalam rancangan yang sudah dibuat Pemkot, Ridwan berambisi menata ulang lokasi PKL ke dalam sejumlah pusat perbelanjaan dengan tawaran kredit.

Walikota yang sangat aktif berkomunikasi dengan warga melalui jejaring sosial media ini turun ke lapangan menyambangi sejumlah titik pada Sabtu (01/02).

Ia memperingatkan warga dan pedagang yang nekat berjualan di zona merah, antara lain di Jalan Kepatihan, Dalem Kaum, Alun-alun, dan Jalan Merdeka Bandung.

Laporan sejumlah media lokal maupun nasional menyebut para PKL memilih turup sementara menghadapi berlakunya aturan baru ini.

Akibatnya zona merah nyaris bersih dari PKL yang biasa ramai di jalan-jalan kota Bandung.

Walikota pun mendapat beragam tanggapan termasuk kritik yang menilai aturan itu menyusahkan warga.

Layosibana Akhirun yang menggunakan akun @yhossss di Twitter mengkritik Ridwan: "Pemimpin aneh, rakyat susah mlah bersyukur".

Kritik lain dilayangkan @AcepIwanSaidi: "Kenapa yg selalu ditertibkan itu "orang kecil?" Karena beraninya cuma sama mereka :)".

Ridwal beberapa kali menyahuti cuitan warga ini, namun banyak diantara pengguna Twitter yang juga membela kebijakan walikota yang baru dilantik September lalu itu.

"Rakyat aneh ga pengen kemajuan", komentar Iman Santoso ā€¸melalui @imankumann, merespon kritik terhadap kebijakan ini.

Made Budiramdani K pemilik akun @budiramdani juga mendukung kebijakan sang walikota: "Kebijakan zona merah PKL menurut saya kebijakan yg mbuat bandung satu langkah lebih maju, jd hrs trs dijalankan kang @ridwankamil".

Mengingatkan Singapura

Menurut pakar Tata Kota ITB, Krisna Nur Pribadi, pro-kontra adalah hal biasa menyangkut kebijakan publik terutama jika sasarannya adalah kebiasaan warga yang sudah berlangsung snagat lama.

"Ini masalahnya habit. Membutuhkan sanksi yang besarnya proporsional, kalau (sanksinya) rendah bukan RP1 juta misalnya, nanti dianggap remeh.

"Kalau tidak ya awut-awutan kalau tidak memakai penalti begini, pedagang akan kembali seenak udelnya," seru Krisna.

Ia mengingatkan kebiasaan warga Singapura tahun !970an yang gemar membuang ludah sembarangan akhirnya bisa diatasi dengan hukum denda Sin$100 jika seseorang ketahuan meludah sembarangan.

Krisna mendesak Zona Merah diperluas karena Bandung sudah sangat padat oleh kegiatan perdagangan di titik yang mestinya jadi sarana publik.

"Cari makan kan juga harus pakai aturan. Apa boleh sembarangan cari makan di halaman rumah pengkritiknya?" tukasnya.

Dalam skema awal Pemkot telah menerima usulan dimasukkannya ratusan titik sebagai daerah larangan berjualan Pedagang Kaki Lima.

Pemkot Bandung juga mengadopsi aturan Zona Kuning dimana PKL bisa beroperasi berdasarkan durasi dan jam tertentu, serta Zona Hijau yang membebaskan PKL berdagang.

Berita terkait