Pemerintah didesak batalkan pembangunan PLTU batu bara di Jawa

listrik, PLTU,PLN Hak atas foto AFP/GETTY IMAGES
Image caption Membangun PLTU baru di Jawa dinilai sia-sia dan merugikan PLN.

Para pegiat lingkungan yang bergabung dalam koalisi Break Free from Coal menolak pembangunan sembilan unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Pulau Jawa, dengan alasan selain tak ramah lingkungan juga karena kebutuhan listrik Jawa sudah memadai.

"Ini adalah proyek besar bernilai triliunan rupiah yang akan terbuang percuma," kata Hindun Mulaika, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Jumat (19/01).

Total sembilan PLTU batu bara yang akan dibangun itu memasok hampir 13.000 MW dengan nilai investasi Rp350 triliun atau US$26 miliar. Pembangunan itu merupakan bagian dari proyek pengadaan listrik 35.000 MW yang ditetapkan Presiden Joko Widodo.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tetap bertekad meneruskan program pembangunan PLTU batu bara tersebut sebagai bagian dari proyek 35.000 MW dengan memilih batu bara karena nilainya yang ekonomis.

"Pertimbangan lingkungan akan tetap menjadi komitmen pemerintah dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan," kata Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Munir Ahmad, dalam siaran persnya, Jumat (19/01).

___________________________________________________________________

Sembilan rencana PLTU batu bara

  1. Jawa 9 dan 10 di Banten
  2. Jawa 5 di Banten
  3. Jawa 6 di Cikarang
  4. Cirebon 2 di Cirebon
  5. Tanjung Jati B di Jawa Tengah
  6. Celukan Bawang 2 di Madura
  7. Indramayu di Jawa Barat
  8. Tanjung Jati A di Jawa Barat
  9. Jawa 8 di Cilacap

Saat ini semua berada dalam tahap pembangunan yang berbeda, mulai dari perencanaan, pengajuan ijin, dan purchased power agreement (PPA).

__________________________________________________________________

Namun para aktivis lingkungan menilai Pulau Jawa sudah tidak membutuhkan tambahan pasokan listrik karena masih punya margin cadangan 41%. Sedangkan jika sembilan PLTU batubara itu jadi dibangun, maka margin cadangan menjadi 71%, yang dinilai sebagai pemborosan.

Melky Nahar, Kepala Kampanye Energi JATAM, juga menyoroti potensi kerugian yang ditimbulkan sembilan PLTU baru itu karena akan memakan lahan pertanian warga, "Produksi beras akan berkurang 7,7 juta ton."

Hak atas foto Reuters
Image caption Batubara dinilai sebagai bahan bakar yang tak bersahabat dengan alam.

Padahal, lanjut Melky, pengadaan beras sebagai bahan pokok lebih penting daripada listrik. "Apalagi sekarang sedang ada rencana impor beras karena minimnya produksi," ujarnya.

Selain menggerus produksi pertanian, dana pembangunan pembangkit baru dinilai akan lebih baik digunakan untuk sektor lainnya yang membutuhkan seperti pendidikan dan kesehatan.

"Uang segitu bisa membangun 700.000 kelas baru," kata Hendrik Siregar, seorang peneliti di LSM lingkungan, Auriga.

Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Para pegiat lingkungan menyatakan penolakan atas pembangunan PLTU batu bara di Jawa.

Skema 'yang merugikan'

Para aktivis juga menyoroti skema keuangan pembangunan PLTU batubara di Jawa tersebut, terkait dengan kewajiban PT PLN sebagai perusahaan negara untuk membeli produksi listrik dari pembangkit milik swasta.

Dana untuk membangun sembilan PLTU umumnya berasal dari pinjaman atau utang luar negeri, yang kelak akan membebani pemerintah dan keharusan membeli listrik serta bunga pinjaman bisa pula memperburuk kondisi keuangan PT PLN.

Hak atas foto ROMEO GACAD/AFP
Image caption Para aktivis protes atas penggunaan batubara sebagai bahan bakar PLTU.

Soal kerugian ekonomi ini pernah terungkap dalam surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kepada Menteri ESDM, Ignatius Jonan, dan Menteri BUMN, Rini Soemarno. Surat menyangkut kondisi keuangan PLN itu bocor ke publik pada September 2017 lalu.

Isinya antara lain menyebutkan terbatasnya dana PLN untuk investasi dalam rangka melaksanakan proyek 35.000 MW, turunnya kinerja keuangan PLN, peningkatan jumlah utang yang jatuh tempo, perlunya efisiensi biaya operasi, dan perlunya menjaga fiskal APBN terkait subsidi pemerintah untuk PLN.

Belakangan Sri Mulyani menjelaskan surat itu dikeluarkan terkait tugasnya sebagai pengelola keuangan negara dan memonitor resiko. "Kami tahu bahwa PLN memiliki penugasan yang sangat penting."

Senada dengan Menteri Keuangan dan para aktivis, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution juga pernah mengatakan bahwa ada potensi kesia-siaan dalam program listrik 35.000 MW.

"Memang listrik itu jangan sampai lebih. Kalau lebih, enggak dipakai tetapi tetap (PLN) harus bayar ke investor (pembangkit listrik)," kata Darmin, akhir tahun lalu, seperti dikutip Kompas.

Hak atas foto AFP
Image caption Kebutuhan listrik diharapkan pengamat harus juga memperhitungkan untung rugi bagi keuangan negara.

Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Darmin menuturkan permintaan listrik tak setinggi ketika pencanangan program 35.000 MW.

Laporan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), misalnya, juga menyebut potensi kerugian PLN akibat pembayaran kapasitas dapat mencapai US$3,16 miliar untuk setiap gigawatt yang tidak terpakai di sistem pembangkitan Jawa-Bali.

Ketika dicanangkan Presiden Jokowi pada 2015 lalu, kebutuhan itu ditetapkan berdasarkan perhitungan pertumbuhan ekonomi di atas 7% namun hingga akhir 2017, rata-rata pertumbuhan ekonomi 'hanya' sekitar 5%.

Hinga akhir 2017, dari total target 35.000 MW, yang sudah beroperasi baru 3% atau sekitar 1.061 MW. Rencana semula, 35.000 MW itu akan terealisasi pada 2019 mendatang.

Dampak lain PLTU batubara

Dwi Sawung, manager kampanye energi WALHI, mengatakan pembangunan proyek sembilan pembangkit listrik tersebut menimbulkan konflik dengan warga sekitar, "Banyak warga dipenjara dan diintimidasi."

Selain warga yang menjadi korban konflik lahan di Batang dan Cirebon, tambah Sawung, pencemaran lingkungan akibat limbah PLTU batubara juga patut diperhitungkan.

Hak atas foto JOHN GILES/PA
Image caption PLTU batu bara diyakini menghasilkan emisi karbon yang buruk bagi lingkungan.

Pembangunan sembilan PLTU batu bara dpierkirakan akan meningkatkan emisi karbon yang memicu pemanasan global.

"Sekitar 70 juta ton emisi karbon akan dilepas," kata Irfan Toni, aktivis Digital 350.org, yang bergerak dalam advokasi perubahan iklim.

Toni menambahkan pembangunan bertentangan dengan Kesepakatan Paris, yang ikut ditandatangani Indonesia sebagai tekad mengurangi emisi karbon. "Padahal sebenarnya Indonesia tidak membutuhkan sembilan PLTU baru di Jawa.

Ia mendesak pemerintah membatalkan pembangunan PLTU batubara guna menjaga komitmen Indonesia akan Kesepakatan Paris. "Banyak pulau kecil yang akan tenggelam dan bencana alam jika pemanasan global dibiarkan."

Hak atas foto ROMEO GACAD/AFP
Image caption Ditjen Ketenagalistrikan berkomitmen menggunakan teknologi ramah lingkungan

Terkait ini, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengatakan akan menggunakan teknologi High Efficiency Low Emission (HELE) atau CCT seperti super critical (SC) boiler dan ultra super critical (USC) boiler.

"Ada delapan lokasi PLTU batubara di Jawa akan menggunakan USC boiler dengan total kapasitas 10.900 MW," kata Kepala Subdit Perlindungan Ketenagalistrikan, Benhur P.L. Tobing.

Menurut Benhur, saat ini sudah ada empat pembangkit yang menggunakan SC boiler, yakni PLTU Paiton 3, PLTU Cirebon, PLTU Adipala, dan PLTU Banten (PT LBE).

Berita terkait