BBC Indonesia

Utama > Dunia

Presiden Obama mengangkat masalah HAM Kamboja

Facebook Twitter
19 November 2012 22:50 WIB
Presiden Barack Obama dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.

Presiden Barack Obama mengatakan kepada Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, bahwa pelanggaran hak asasi menjadi halangan bagi hubungan yang lebih baik antara kedua negara.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Sekretariat Negara Kamboja, Prak Sokhon, usai pertemuan antara Presoden Obama dan Perdana Menteri Hun Sen di Phnom Penh, Senin 19 November 2012.

"Dalam pertemuan, Presiden Obama juga mengangkat keprihatinan Kongres Amerika Serikat atas masalah hak asasi manusia Kamboja, proses demokratisasi dan pemilihan umum tahun depan," tuturnya kepada para wartawan.

Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Hun Sen mengatakan mengatakan keprihatinan atas hak asasi manusia Kamboja itu dibesar-besarkan karena Kamboja memiliki catatan hak asasi manusia yang lebih baik dibanding negara-negara lain.

Pemerintah Kamboja menghadapi kritik dari sejumlah kelompok hak asasi karena kebijakannya dalam memberantas para pembangkang politik maupun pengunjuk rasa, yang banyak berkaitan dengan pengambillihan lahan.

Salah satu kasus yang mendapat perhatian dunia internasional adalah hukuman 20 tahun penjara yang dijatuhkan kepada seorang wartawan terkenal Kamboja, Mam Sonando, yang dituduh menyulut upaya pemberontakan.

Penghapusan sebagian utang

Presiden Obama berada di Kamboja untuk menghadiri pertemuan puncak Asia Timur yang berlangsung di Phnom Penh.

Kunjungan itu diwarnai aksi unjuk rasa oleh puluhan warga Kamboja di Phnom Penh yang memperjuangkan hak-hak masyarakat atas kepemilikan tanah.

Dia merupakan presiden Amerika Serikat pertama yang berkunjung ke Kamboja, yang terkenal dengan pembantaian oleh rezim Khmer Merah pada masa 1975-1979 dengan korban jiwa diperkirakan mencapa dua juta lebih.

Saat bertemu Obama, Hun Sen juga menampaikan kembali permintaan penghapusan sebagian besar utang negara itu kepada Amerika Serikat yang totalnya mencapai US$370 juta.

Tahun lalu, Kamboja menawarkan diri untuk membayar 30% utangnya dengan mengatakan hak tersebut sebagai langkah kompromi mengingat utang itu juga digunakan oleh pemerintah pro-Amerika Serikat rea 1970-an untuk menindas warga Kamboja.

Sebelumnya dia berkunjung ke Burma selama sekitar enam jam untuk bertemu Presiden Burma, Thein Sein, pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi, dan berpidato di Universitas Rangoon, yang menjadi pusat gerakan demokrasi Burma yang diberantas rezim militer pada 1988.

Sebar

Email del.icio.us Facebook MySpace Twitter