Konflik sepakbola Indonesia makin panjang

  • 9 Desember 2012
Agung Laksono
Image caption Pelaksana Tugas Menpora, Agung Laksono menilai PSSI melanggar kesepakatan bersama.

Kementerian Pemuda dan Olahraga menolak memberikan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kongres PSSI di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga, Agung Laksono dalam konfrensi pers hari Minggu (9/10) di Jakarta mengatakan PSSI hingga saat ini belum memberikan verifikasi peserta yang akan hadir dalam kongres tersebut.

"Sampai sekarang tanggal 9 Desember pukul 14.30 verifikasi peserta anggota belum dilakukan oleh joint committee sehingga kami belum menerima hasilnya. Berkenaan dengan hal itu maka pemerintah belum dapat memberikan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kongres di Palangkaraya," kata Agung Laksono.

Namun menurut Agung pemerintah tidak bisa melarang penyelenggaraan kongres tersebut.

"Kami tidak memiliki kewenangan untuk melarang namun kami tidak memberikan rekomendasi."

Agung mengatakan pemerintah telah berusaha untuk menghubungi pejabat di PSSI namun tidak ada satu pihak pun dari organisasi itu yang bisa dimintai keterangan soal hasil verifikasi kongres tersebut.

"Bahkan ada yang sulit dhubungi bagaimana ini saya sudah dari pagi dan pejabat di kemenpora dan kesra sengaja tidak diliburkan untuk ini."

Selain PSSI, Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia, KPSI juga berencana untuk menggelar kongres serupa namun pemerintah menurut Agung tidak akan menghadiri kongres yang akan digelar oleh keduanya.

Sikap PSSI

PSSI sejauh ini belum berencana mengubah rencana penyelenggaraan kongres yang akan berlangsung besok, sejumlah media di Jakarta melaporkan peserta kongres sudah mulai berdatangan hari ini.

Deputi Sekjen Bidang Kompetisi PSSI Saleh Mukadar tidak sependapat dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani konflik sepakbola di Indonesia.

"Keputusan ini menguatkan stigma bahwa pemerintahlah yang membuat dualisme PSSI berkepanjangan, dia memberikan izin aktifitas organisasi ilegal semacam KPSI dan tidak mendukung yang legal seperti PSSI," kata Saleh dalam pesan pendeknya kepada Wartawan BBC Indonesia, Andreas Nugroho.

Saleh juga mengatakan bahwa penyerahan hasil verifikasi peserta kongres kepada pemerintah bukanlah keharusan.

"Dalam sejarah sepak bola Indonesia atau kongres di negara manapun di dunia ini baru hanya di Indonesia, federasi diwajibkan menyetorkan hasil verifikasi peserta kongres pada pemerintah."

PSSI sebelumnya diwajibkab oleh FIFA untuk menggelar kongres pada tanggal 10 Desember untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di dunia sepakbola Indonesia.

Federasi sepakbola dunia itu mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Indonesia jika penyelenggaraan kongres itu gagal digelar oleh PSSI.

Konflik yang terjadi di dunia sepakbola Indonesia telah berdampak terhadap penampilan tim sepakbola nasional Indonesia.

Saat timnas Indonesia berlaga di ajang Piala AFF sejumlah pemain yang tergabung dalam klub di bawah KPSI dilarang untuk memperkuat timnas.

Kondisi ini membuat PSSI tidak bisa membentuk tim terbaik di laga tersebut dan berujung pada gagalnya Indonesia melewati babak penyisihan grup.

Berita terkait