Mengapa media sosial 'memalingkan muka' dari nasib para petani Sukamulya?

iwan nurdin Hak atas foto TWITTER - IWAN NURDIN

Pemberitaan tentang dugaan penistaan agama menjadi sorotan utama media massa di Indonesia dan menuai diskusi sengit di media sosial, menenggelamkan berbagai isu yang tak kalah penting di Indonesia, kata para aktivis.

Apa yang membuat isu 'penistaan agama' terasa jauh lebih penting dibandingkan berbagai masalah lain sehingga tiap perkembangannya harus disorot berpekan-pekan lamanya? Apakah misalnya perjuangan petani mempertahankan sawahnya di Sukamulya tidak punya hak yang sama untuk mendapat perhatian Anda?

Inilah setidaknya yang disuarakan beberapa pengguna media sosial beberapa hari terakhir. Ini juga semacam otokritik BBC Indonesia.

Dominasi pemberitaan dan perbincangan terkait 'penistaan agama' telah membuat isu-isu publik tidak memiliki kesempatan yang sama untuk didengar, kata pengamat media sosial Damar Juniarto kepada wartawan BBC Indonesia, Christine Franciska.

Selain Sukamulya, Damar menyoroti laporan terkait penangkapan lebih dari 100 orang di Sorong, Papua, dan sejumlah kasus dugaan kekerasan terhadap petani di dareah lain.

Puri Kencana Putri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengatakan beberapa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dua pekan terakhir sulit mendapat perhatian karena 'semua orang fokus pada isu demo 212, Ahok, dugaan penistaan agama, dan kebhinnekaan.'

Hak atas foto AP
Hak atas foto TWITTER

Tapi, apa yang sebenarnya terjadi?

Bentrokan terjadi di Desa Sukamulya, Majalengka, Kamis (17/11) kemarin ketika para petani tidak mengizinkan aparat kepolisian masuk untuk melakukan pengukuran tanah terkait proyek Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

"Kalau desanya diukur, berarti mereka telah bersepakat untuk menyerahkan tanahnya untuk areal bandara. (Kegiatan) pengukuran dan penggusuran ini sudah beberapa kali diumumkan tapi warga selalu menolak karena apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah tidak dilakukan, tidak ada sosialiasi, tidak jelas berapa harga yang ditetapkan pemerintah," kata Iwan Nurdin, Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria kepada BBC Indonesia.

Banyak upaya yang dilakukan untuk meminta dialog pada pemerintah, tetapi Iwan mengklaim bahwa upaya tersebut tak berbuah hasil.

Iwan berada di sana ketika insiden terjadi pekan lalu. "(Karena) terus menerus ditolak, akhirnya pemerintah mengeluarkan ribuan aparat untuk memaksa. Warga kemudian bergandengan tangan di pintu masuk desa, di sawah-sawah, supaya aparat tidak masuk. Satu jam kurang, negosiasi tidak menemukan kata sepakat, polisi merangsek masuk lalu ditembakkan gas air mata."

Enam warga ditangkap (tiga kemudian dilepaskan) karena diduga menghalang-halangi petugas saat proses pengukuran lahan yang sudah dibebaskan.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dalam sejumlah laporan mengatakan pihaknya tidak mau mendengar orang-orang yang protes karena mereka bukan pemilih lahan.

Hak atas foto TWITTER

Mengapa tak jadi sorotan?

Sejumlah upaya telah dilakukan untuk mengangkat isu ini kepermukaan, salah satunya dengan membuat petisi utuk membebaskan tiga petani yang ditangkap. Kontras misalnya, juga menginisiasi tagar 'Save Sukamulya' untuk memberikan informasi terkait perkembangan kasus di sana.

Puri mengatakan perhatian dan cuitan pengguna media sosial penting untuk mendesak pemerintah melakukan dialog. "Mungkin tidak akan memberikan advokasi baru pada petani, tetapi kalau (isunya) semakin membesar dan membesar, setidaknya itu mengubah peta konsentrasi publik terhadap informasi," katanya.

Beberapa tahun terakhir, berbagai gerakan di media sosial telah terbukti mendatangkan perubahan. Contohlah pembatalan larangan Gojek dan aplikasi sejenis setelah media sosial ribut menggunakan tagar 'Save Gojek' akhir tahun lalu, atau ketika aturan baru terkait pencairan Jaminan Hari Tua dibatalkan setelah menimbulkan amarah publik.

Tapi sulit menyampaikan masalah Sukamulya yang tergolong sebagai isu marjinal ke pengguna internet - yang umumnya didominasi kelas menengah, kata Puri. "Penggusuran ini sistematis, kebutuhannya untuk memperluas pembangunan, yang dinikmati kelas menengah, pembangunan bandara internasional yang dinikmati kelas menegah, dan kita tidak punya pemahaman bagaimana dampak gusur-menggusur dari persepsi hak asasi manusia."

Lalu kembali ke pertanyaan awal, mengapa satu isu bisa lebih ramai disoroti dibanding isu lain yang mungkin tak kalah penting?

Di model komunikasi Web 3.0, kata Damar Juniarto, pengguna internetlah yang paling menentukan menarik tidaknya satu persoalan - para pemegang akses informasi yang kebetulan kebanyakan berada di kota yang lebih akrab dengan isu yang dekat dengan kehidupan mereka.

"Yang memegang akses pada informasi itu yang menang," jelasnya. "Itu terefleksi pada seberapa besar penetrasi internet di Indonesia. Konsekuensi dari penetrasi yang masih belum merata, maka 'pemenang' dalam perebutan ruang komunikasi ini adalah mereka yang berada di kota dan yang berada di lingkar kekuasaan."

Lantas, apakah masalah petani di desa dirasa tidak menarik bagi para pemegang 'akses informasi' seperti kita?

Berita terkait