'Tetaplah kuat Israel,' cuitan Donald Trump soal kebijakan luar negeri AS

donald trump Hak atas foto AFP
Image caption Donald Trump menunjukkan posisi pro-Israel.

Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mendesak Israel untuk 'tetap kuat' sampai ia dilantik bulan Januari mendatang. Pernyataan itu merupakan satu dari sejumlah cuitan Trump mengenai kebijakan luar negeri sejak ia terpilih.

Cuitan Trump terakhir - yang langsung diretweet ribuan orang dalam satu jam pertama- mengacu pada resolusi PBB pekan lalu yang mengkritik pembangunan permukiman Israel di wilayah yang diduduki.

Amerika Serikat menolak memveto resolusi Dewan Keamanan PBB berisi seruan agar Israel mengakhiri pembangunan permukiman Yahudi, isu yang menjadi ganjalan dalam perundingan Israel dan Palestina.

Inilah tiga cuitan Trump terkait diplomasi luar negeri dalam beberapa minggu terakhir.

1. 'Tetaplah kuat Israel' - Dukungan terhadap Israel

Hak atas foto EPA
Image caption PBB mengeluarkan resolusi terkait penghentian pembangunan permukiman Israel di wilayah yang diduduki.

Dalam dua cuitan Rabu (28/12), Trump menulis, "Kita tidak bisa membiarkan Israel diperlakukan tanpa dihargai dan dihormati."

"Mereka dulu adalah rekan baik di AS...namun tidak lagi. Awal dari akhir adalah kesepakatan menakutkan Iran, dan sekarang (PBB)! Tetaplah kuat Israel, 20 Januari akan cepat datang!"

Hak atas foto Twitter
Image caption PM Benjamin Netanyahu menyatakan terima kasih kepada Trump.

Trump, yang akan dilantik pada tanggal 20 Januari 2017, menyerukan kepada pemerintah AS untuk memveto resoluasi PBB itu dan berulang kali mengkritik kebijakan Presiden Barack Obama.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membalas di Twitter, "Presiden terpilih Trump, terima kasih atas persahabatan dan dukungan jelas bagi Israel."

Melalui Twitter, ribuan orang menanggapi termasuk dari Israel yang menyebutkan, "Kami di Israel menghitung hari. Selamat presiden terpilih."

Pengguna lain menulis, "Hal ini bisa dilakukan melalui saluran yang lebih resmi. Kata-katamu diperlakukan dengan sangat serius."

Para pengkritik mendesak presiden terpilih Amerika Serikat ini untuk menggunakan saluran yang lebih konvensional untuk membicarakan masalah internasional.

2. Trump mengkritik Cina

Dalam serangkaian kritik terhadap Cina, Trump mengkritik kebijakan nilai tukar Yuan dan operasi di Laut Cina Selatan.

"Apakah Cina menanyakan kepada kita apakah OK untuk mendevaluasi mata uang mereka dan membangun kompleks militer besar? Saya rasa tidak!"

Cina mengatakan kedua belah pihak harus tetap menjaga prinsip dasar untuk menjaga hubungan kedua negara.

Trump juga membuka risiko sengketa diplomasi dengan CIna dengan berbicara langsung dengan presiden Taiwan.

Beijing menganggap Taiwan sebagai provinsi yang membangkang dan mengancam akan menggunakan kekerasan bila Taiwan secara resmi menyatakan kemerdekaan.

Cina sendiri mengatakan - tanpa menjawab langsung cuitan itu- bahwa AS dan Cina memiliki hubungan lama yang saling menghargai.

3. Amerika Serikat harus meningkatkan kemampuan nuklir

Hak atas foto Twitter
Image caption Twitter

Kamis lalu (22/12), melalui Twitternya, Trump menyerukan agar Amerika Serikat "memperkuat dan memperluas" kemampuan nuklir.

Presiden terpilih ini mengatakan AS harus mengambil langkah seperti itu "Sampai waktu di mana dunia mengerti tentang nuklir."

Juru bicara Trump kemudian mengatakan ia mengacu pada perlunya langkah menghindari perlombaan nuklir.

Trump mengatakan hal itu setelah Presiden Putin mengatakan Rusia perlu meningkatkan potensi nuklir militernya.

Amerika Serikat memiliki 7.100 senjata nuklir dan Rusia sekitar 7.399, menurut organisasi pengawasan senjata AS, Arms Control Association.

Cuitan Trump akan memperparah masalah

Wartawan BBC urusan diplomasi Jonathan Marcus mengatakan bila cuitan Trump ini tetap dilakukan sampai ia masuk ke Gedung Putih, risikonya akan memperparah krisis.

"Kita tidak tahu apakah cuitan akan berlanjut setelah Trump masuk Gedung Putih. Bila berlanjut, makan akan mempengaruhi urusan di luar negeri dan menuai ketidakpastian dalam pemerintahannya sendiri."

"Kebijakan memerlukan musyarawah dan ketenangan dengan menimbang berbagai opsi. Bahayanya adalah diplomasi Twitter, akan memperparah krisis dan bukan menyelesaiakannya."

Berita terkait