Di era banjir informasi palsu, siapa yang bisa dipercaya?

koran Hak atas foto AFP
Image caption Media massa yang berubah: dari koran menuju digital.

Pemerintahan Joko Widodo berkomitmen menindak tegas penyebar informasi palsu di dunia maya yang memprovokasi, menyebar kebencian, dan memupuk paham radikal. Tapi apakah langkah itu cukup? Di antara puluhan ribu situs yang menamakan dirinya media massa, siapa yang bisa kita percaya?

"Ada 40.000-an lebih website yang mengaku media online, tapi tidak terdaftar," kata Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan merujuk pada masifnya potensi berita bohong yang muncul di dunia maya.

"Padahal untuk menjadi media itu kan ada aturan yang harus diikuti, ada kaidah jurnalistik yang harus dipenuhi dalam produknya, ada syarat administratifnya misalnya harus berbadan hukum, ada alamat, ada nama redakturnya," jelas Semuel.

Kominfo dan Dewan Pers kini tengah bersiap menertibkan situs-situs ini sebagai langkah mengatasi penyebaran berita palsu. Pengelola situs-situs yang mengklaim sebagai media akan diberikan kesempatan untuk melengkapi syarat-syarat untuk terdaftar di Dewan Pers. Jika tidak, Kominfo tidak akan ragu memblokir situs 'siluman' tersebut.

"Per tanggal 9 Februari sudah kita terapkan. Kalau tidak memenuhi, (situs-situs itu) kita blok," ancam Semmy. "Walau tidak diblok mereka bisa dikenakan UU selain pers, yaitu KUHP atau UU ITE."

Setiap media yang sudah terverifikasi nantinya akan diberikan semacam barcode oleh Dewan Pers yang terhubung dengan sistem database mereka. Bagaimana untuk blog dan forum? Tak dipermasalahkan, asal jangan mengaku sebagai media online, tambahnya.

Pemerintah tampak cukup serius untuk melawan hoax atau berita palsu. Selain menertibkan media online, Kominfo juga mengupayakan peningkatan literasi digital dan mengkaji penerapan sanksi bagi pengelola media sosial yang tidak bisa menyaring berita bohong - berkaca pada Jerman yang berwacana serupa. Wacana pembentukan Badan Cyber Nasional juga mulai digaungkan lagi oleh Menkopolkuham.

Hak atas foto AFP
Image caption Klik! Ketika informasi kini berada di tangan Anda.

Direktur Eksekutif ICT Watch, Donny BU menilai langkah Kominfo dan Dewan Pers baik untuk memberi petunjuk bagi masyarakat membedakan mana situs informasi kredibel mana yang tidak, tapi tidak akan sepenuhnya memberi solusi.

"Bukan berarti bahwa kalau sudah pasang penanda tersebut, maka (semua) beritanya otomatis jadi kredibel. Tidak juga, tetapi setidaknya ada pihak yang dapat menjadi penjamin bahwa institusi tersebut menjalani proses-proses sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik dan UU pokok pers," katanya.

Sebaliknya, situs yang tidak punya penanda pun tidak bisa langsung dikatakan tidak kredibel. Kredibilitas, menurut Donny, adalah sebuah proses pengakuan yang panjang dari publik yang tidak hanya bisa didapat dari sekedar cap atau barcode.

Negara menjadi penjamin kebenaran?

Namun dosen filsafat Universitas Indonesia Rocky Gerung menilai reaksi pemerintah menghadapi informasi palsu malah tidak sama sekali menyentuh akar masalah. Hoax dalam pandangannya adalah sebuah gejala: bahwa ada sesuatu yang bergejolak dalam opini publik yang tidak sanggup dikedalikan oleh pemerintah.

"Kalau legitimasi pemerintah kuat, orang tidak akan sebar berita palsu. Tapi begitu legitimasi melemah, oposisi akan mengekspoitasi kerentanan itu dengan memproduksi hoax. Berarti sinyal 'hoax' adalah krisis legitimasi di otoritas. Itu yang harusnya diperbaiki," katanya.

Dia mencontohkan bagaimana pemerintah merespons isu 10 juta tenaga kerja asing asal Cina. Dalam sebuah kesempatan, Joko Widodo menepis angka itu dan mengatakan jumlah yang benar adalah 21.000 sedangkan di kesempatan lain Menkopolhukam menyebut jumlahnya 12.000. Mana yang harus jadi acuan? Kegagapan sistem informasi pemerintah inilah yang menjadi kesempatan timbulnya hoax, menurut Rocky.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Berita palsu bukan cuma persoalan Indonesia, tapi juga Amerika Serikat - terlebih dalam pemilu presiden.

"Pemerintah harus cukup beradab untuk mengerti bahwa peredaran lalu lintas informasi membutuhkan filter pertama, yaitu kecerdasan publik. Dan kecerdasan publik itu bukan urusan pemerintah untuk mengatur," katanya. Melawan hoax dengan mengontrol informasi memberi kesan bahwa negara menjadi totaliter dalam urusan opini publik. "Dan itu buruk, bahwa negara menjadi penjamin kebenaran."

Mengapa? Karena secara teoritis, Rocky Gerung melihat pemerintah di banyak negara doyan melakukan rekayasa informasi untuk menjaga legitimasinya. Atau dalam kata-kata yang dicuitkannya sendiri dia menyimpulkan, "hoax terbaik adalah hoax versi penguasa. Peralatan mereka lengkap: statistik, intelijen, editor, panggung, media..."

Bagaimana bisa kita bisa percaya dengan negara dalam soal kebenaran?

'Editor bagi diri sendiri'

Satu hal yang bisa dilakukan oleh tiap individu mungkin sudah tertuang dalam tulisan Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam bukunya 'Blur: Bagaimana mengetahui kebenaran di era banjir informasi' yang dalam bahasa Inggris telah diterbitkan pada 2010 dan dialihbahasakan oleh Dewan Pers pada 2012 lalu.

Anda tidak bisa menaruh kepercayaan pada media, pemerintah, apalagi produsen berita palsu. Adalah Anda yang kini bertanggung jawab menjadi 'editor' bagi Anda sendiri dalam serbuan informasi.

Buku itu berpendapat bahwa jurnalisme tidak lagi relevan berperan sebagai 'penjaga pintu' karena "pers hanya menjadi satu di antara banyak media penghubung."

Hak atas foto AFP
Image caption Media massa melakukan kerja menurut etika jurnalisme.

"Kita menjadi editor, penjaga pintu, dan pengumpul berita untuk diri sendiri," begitu dalam bahasa yang dituangkan Kovach dan Rosenstiel.

Tapi untuk menjadi 'editor' Anda harus menguasai apa yang disebut sebagai tradecraft, keterampilan yang "berfokus pada bagaimana menimbang informasi dari pers dan sumber lain sehingga orang bisa menjadi peserta, bukan korban di era baru informasi."

Dengan banyaknya saluran berita yang saling berkompetisi dan banyaknya laporan berat sebelah, sambung mereka, kita harus memakai beberapa keterampilan diagnosis ini untuk diri sendiri sehingga setidaknya bisa mengenali mana jurnalisme baik dan mana yang buruk. "Bagaimanapun juga, banyak dari kita yang bisa berbuat lebih banyak: menjadi editor untuk diri sendiri, pengolah informasi mandiri."

Sejumlah poin yang dikemukakan dalam buku itu misalnya mengulas sejumlah pemikiran skeptis yang harus dipikirkan setiap pembaca ketika menemui konten dari mana saja. Misalnya:

  1. Jenis konten apa yang saya temui? Opini, berita, kolom?
  2. Apa informasinya komplit; jika tidak apa yang kurang?
  3. Siapa dan apa sumbernya, dan kenapa saya harus mempercayai mereka?
  4. Apa bukti yang disuguhkan, bagaimana menguji atau membuktikannya?
  5. Apa yang bisa menjadi penjelasan atau pemahaman alternatif?
  6. Apakah saya telah mempelajari apa yang perlu saya pelajari?

Topik terkait

Berita terkait