Demokrasi Indonesia, apakah memang sudah 'kebablasan'?

Jokowi Hak atas foto Reuters
Image caption Presiden Jokowi menyatakan praktik politik ekstrim sekarang ini lantaran demokrasi kita kebablasan

'Demokrasi kita kebablasan' mungkin kerap terdengar dalam percakapan politik sehari-hari. Namun kali ini pernyataan itu punya bobot lebih besar ketika diucapkan oleh Presiden Joko Widodo, kepala pemerintahan sekaligus kepala negara Republik Indonesia. Benarkah demikian?

Pernyataan ini disampaikan oleh Jokowi dalam kesempatan pelantikan pengurus Partai Hanura di Sentul Jawa Barat, 21/02. Dalam kesempatan itu, Jokowi, seperti dikutip berbagai media, menyebutkan bahwa praktik demokrasi kita sudah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme dan terorisme serta ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila.

Bentuk nyata penyimpangan itu menurut Jokowi adalah politisasi SARA, yang menurutnya harus dihindari. Lebih lanjut Jokowi menyebutkan bahwa bertebarnya kebencian, kabar bohong, fitnah, saling memaki dan menghujat bisa menjurus kepada pecah belah bangsa.

Jokowi menyebutkan hal ini adalah ujian yang membuka peluang bangsa ini semakin dewasa, matang dan tahan uji. Ia kemudian mengimbau agar perilaku seperti ini dihentikan, dan kuncinya adalah pada penegakan hukum. "Aparat hukum harus tegas dan tidak usah ragu-ragu," lanjut Presiden Jokowi.

Tanggapan netizen

Benarkah demokrasi kita sudah kebablasan, dan seperti apa penegakan hukum seharusnya dijalankan?

Sebagian netizen menanggapi pidato ini dengan sedikit ragu.

Seorang pengguna akun Twitter @gitaputrid menyatakan keraguan atas pernyataan Jokowi ini.

Hak atas foto Twitter
Image caption Keraguan terhadap pernyataan Jokowi soal demokrasi yang kebablasan.

Pengguna akun @iwans_setiawan malah menyebutkan tidak ada soal dalam demokrasi Indonesia belakangan ini.

Hak atas foto Twitter
Image caption Adakah masalah dengan demokrasi kita?

Sementara itu, pengguna lain @awemany menyayangkan penyamarataan liberalisme dengan radikalisme dan terorisme. Menurutnya, pandangan ini sama saja dengan pandangan kelompok ITJ atau Indonesia Tanpa JIL.

Hak atas foto Twitter
Image caption Liberalisme = radikalisme dan terorisme?

Sedangkan tanggapan yang lebih substansial terhadap pernyataan ini datang dari penulis Arman Dhani, menurutnya persoalan penegakan hukum bisa dimulai dari kasus-kasus Hak Asasi Manusia yang sudah lama belum diselesaikan.

Hak atas foto Twitter
Image caption Dari mana penegakan hukum bisa dimulai?

Kebablasan?

Benarkah demokrasi kita kebablasan, dan mengarah pada praktik-praktik politik yang ekstrim dan berpeluang memecah belah?

Airlangga Pribadi, pengajar ilmu politik di Universitas Airlangga persoalan yang disebut oleh Jokowi itu terkait dengan persoalan yang lebih mendasar. Menurutnya, proses demokrasi di Indonesia masih tersandera oleh persoalan-persoalan yang diwarisi sejak masa Orde Baru.

Menyebut praktik politik yang memperlihatkan kebencian kultural atau radikalisme, menurutnya bersumber dari ketidakmampuan kita untuk hidup bersama sebagai bangsa. Menurut Airlangga, tekanan politik yang dialami bangsa Indonesia selama 32 tahun membuat keadaan kebebasan ditanggapi seperti sekarang ini.

Selain itu, ia menyebut praktik-praktik kebencian itu bukan sesuatu yang bersifat alamiah.

"Praktik seperti itu adalah bagian dari instrumen yang dimanfaatkan oleh para elit politik yang bertarung sekarang ini," katanya. Sedangkan para elit itu menurut Airlangga masih sangat terkait dengan pola kekuasaan masa lalu.

Topik terkait

Berita terkait