Media sosial boikot produk dan kebebasan berpendapat

Hak atas foto Facebook - Ernest Prakasa
Image caption Cuitan dari komedian Ernest Prakasa tentang Zakir Naik menyebabkan ia mendapat risak dari para pengguna media sosial di Indonesia.

Beberapa waktu lalu tagar #boikottolakangin sempat ramai diciutkan pengguna media sosial Twitter.

Tagar ini berawal dari cuitan komedian Ernest Prakasa yang mempersoalkan pertemuan pendakwah asal India, Dr. Zakir Naik dengan Wakil Presiden Jusuf Kala.

Dengan mengutip Daily Mail, Ernest mempertanyakan mengapa JK bersedia menemui Zakir yang diduga menjadi penyokong dana kelompok yang menamakan diri negara Islam atau ISIS.

Cuitan ini menyebabkan Ernest dirisak oleh pengguna media sosial, yang kemudian melebar menjadi semacam gerakan untuk memboikot produk jamu Tolak Angin, di mana ia menjadi bintangnya.

Ernest kemudian meminta maaf atas cuitannya tersebut dalam rangkaian cuitan lain di Twitter maupun di akun Instagram miliknya.

Namun permintaan maaf itu dianggap tidak cukup, hingga bermunculan tagar lain yang mempersoalkannya yaitu #maafkanernestprakasa dan #tantangzakirnaik.

Hak atas foto Instagram ernestprakasa
Image caption Komedian Ernest Prakasa meminta maaf atas cuitannya tentang Dr. Zakir Naik di Twitter yang menimbulkan kecaman terhadap dirinya.

Boikot lewat medsos

Terlepas dari perkembangan tagar tersebut, fenomena boikot terhadap produk ini pernah terjadi sebelumnya ketika merek Sari Roti diperlakukan serupa.

Ketika itu merek Sari Roti diprotes karena menyatakan bahwa mereka tidak terkait dengan gerakan unjuk rasa 212 bulan Desember tahun lalu, sesudah gerobak mereka menjadi viral karena digunakan membagikan roti gratis kepada pengunjuk rasa.

Pengusaha dan konsultan bidang internet marketing Nukman Luthfie melihat bahwa fenomena boikot produk bukan gerakan netizen, melainkan menjadi bukti menguatnya posisi konsumen di jaman sosial media.

"Jika dahulu protes dilakukan lewat surat pembaca, kini dilakukan melalui media sosial yang memberi gaung besar," kata Nukman.

Sementara pegiat Internet Sehat ICT Watch, Matahari Timoer, memandang fenomena ini sebagai sebuah ungkapan sentimen yang mencari 'musuh bersama' dan mencoba menghukumnya.

"Ini bukan gerakan netizen, ini bentuk ketidaksukaan saja terjadap orang yang dianggap 'musuh bersama," kata Matahari Timoer yang kerap disapa MT.

Ranah politik?

Namun dalam kasus kali ini, menurut Nukman, protes konsumen melalui media sosial itu berubah karena masuk ke dalam ranah politik.

"Yang terjadi adalah persepsi publik tentang kesalahan, sekali lagi persepsi, yang menimbulkan hal yang tidak disukai dan ini ditimpakan kepada brand yang terkait," kata Nukman lagi.

"Kebetulan hal ini dikaitkan dengan politik, karena yang bersangkutan pendukung Ahok. Kebetulan pula yang ia serang adalah seorang ulama, meskipun bukan ulama asal Indonesia. Maka terjadilah gelombang itu," papar Nukman.

Namun Matahari Timoer memandang persoalannya bukanlah persoalan politik.

"Ini masyarakat kita saja yang gampang terpicu sentimennya, dan juga pendendam," kata MT. Ia menolak menyebut persoalan ini bermuatan politik karena menandakan tak percaya pada proses pilkada DKI yang tengah berjalan.

"Penyebabnya itu pribadi, tapi karena orang tahu dia (Ernest) pendukung Ahok, maka dikait-kaitkan," kata MT lagi.

Hak atas foto Twitter @tolak_angin
Image caption PT Sido Muncul sebagai produsen jamu Tolak Angin mengumumkan sikap mereka yang tak memperpanjang kontrak komedian Ernest Prakasa.

Efektivitas

Apakah gerakan boikot itu bisa efektif mencapai tujuannya? Nukman Luthfie mengajukan ukuran.

"Ya kalau sampai berpengaruh terhadap nilai saham mereka, seperti yang terjadi pada Sari Roti, misalnya. Pasti ini membuat perusahaan mikir," katanya.

"Untuk apa mempertahankan sesuatu yang tidak disukai publik?" tanya Nukman, retoris.

Pihak Sido Muncul sebagai produsen jamu Tolak Angin sudah mengeluarkan pernyataan terkait hal ini. Selain memisahkan diri dari cuitan Ernest Prakasa, mereka juga menyatakan kontrak mereka sudah akan berakhir.

Kebebasan berpendapat

Apakah hal ini berarti menambah tekanan terhadap kebebasan berpendapat bagi kalangan tertentu? Nukman Luthfie tidak melihatnya seperti itu.

"Berpendapat kan tetap bebas," katanya. "Bintang iklan juga kan harus menjaga etika, karena perilakunya -terlepas dari benar atau salah- bisa tidak disukai. Dan ini berdampak pada brand yang mereka wakili," kata Nukman.

Sementara itu Matahari Timoer melihat ketidakdewasaan masyarakat pengguna media sosial, terutama dengan tuntutan agar kasus ini diteruskan ke kepolisian.

"Jika masyarakat kita bijaksana, hukuman secara sosial saja sudah cukup," kata MT.

"Kapan kita mau belajar jika kebebasan berpendapat selalu diakhiri dengan penjara? Seharusnya perbedaan pendapat diselesaikan lewat dialog, dan tidak harus sepakat," ujar MT.