Apakah ‘Tamasya Al Maidah’ saat Pilkada Jakarta melanggar aturan?

cover Hak atas foto Twitter

Jelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua April mendatang, sebuah rencana gerakan bernama 'Tamasya Al Maidah' menjadi kontroversi di lini massa.

Di Twitter, misalnya, Bambang Suratno lewat akun @bamsratno13 mencuit aksi tersebut adalah "bentuk intimidasi bagi warga DKI."

Hak atas foto Twitter

Berdasarkan poster yang telah diedarkan, aksi dengan tag-line "saatnya ummat memilih" itu mengajak warga di luar Jakarta untuk datang ke TPS-TPS saat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua 19 April mendatang. Tujuannya untuk "mengawal penegakan" surat Al-Maidah ayat 51.

Yang ingin mendaftar diminta untuk mengunduh aplikasi pada ponsel pintar melalui Google Playstore. Pada hari-H mereka diwajibkan mengenakan "kemeja putih dan songkok hitam" bagi laki-laki, memakai "gamis dan jilbab warna gelap" bagi perempuan, dan menggunakan stiker bertuliskan tag-line aksi.

Hak atas foto PANITIA AKSI

Salah satu panitia Tamasya Al Maidah, Gimy, kepada BBC Indonesia menegaskan gerakan tersebut bukanlah "intimidasi." "Siapa yang mau intimidasi? Tidak ada. Itu kan dari lawan Anies Sandi (saja) yang gerah dengan gerakan ini. Kami hanya mengawal saja."

Ketika ditanya sudah banyakkah orang yang mendaftar dan mengunduh aplikasi acara tersebut? Gimy mengklaim "belum tahu".

'Tolak aplikasi'

Di media sosial mulai muncul suara yang mengajak agar aplikasi Tamasya Al Maidah ditutup. Misalnya akun @IrianaPasirua yang mencuit, "Yuk... laporkan rame-rame biar ditutup aplikasinya."

Hak atas foto Review Google

Ketika BBC Indonesia melihat deskripsi aplikasi Android tersebut di Google, terlihat bahwa rating dari aplikasi Tamasya Al Maidah, tidak begitu baik. Dari 820 orang yang memberikan ulasan, nilai aplikasi itu 2,9 dari 5 atau 5,8 dari 10.

Mayoritas, yaitu sebanyak 430 orang, memberikan ulasan dengan nilai terburuk atau satu bintang. Sementara yang kedua tertinggi, yaitu sebanyak 385 orang, memberi penilaian terbaik atau lima bintang.

Hak atas foto Google

Komentar dari pengulas pun sangat beragam. Samuel Andy yang memberikan satu bintang menyebut "pembuat aplikasi ini ingin membuat orang mendukung rasisme terhadap minoritas." Sementara Almio Harjanto yang memberi lima bintang menyatakan aplikasi tersebut "sangat informatif" dan "mendorong Pilkada DKI Jakarta yang bersih dan adil."

Melanggar atau tidak?

Kepada BBC Indonesia, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Mimah Susanti, menegaskan masayarakat boleh mendatangi TPS karena Pilkada berlangsung terbuka, "tetapi tidak boleh dengan tujuan melakukan intimidasi, memobilisasi-mengarahkan untuk memilih calon tertentu atau mengganggu proses Pilkada."

Hak atas foto AFP/EPA
Image caption Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan memberikan suara pada Pilkada DKI Jakarta putaran pertama (15/02).

Khusus untuk gerakan bernama "Tamasya Al Maidah" yang memiliki tag-line "Saatnya ummat memilih", Mimah mengakui adanya "potensi" intimidasi.

Seperti diketahui, salah satu calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama masih berstatus terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama setelah dia menyebut kata surat Al-Maidah saat berpidato di Kepulauan Seribu, September 2016 lalu.

"Karena masih potensi, sifatnya saat ini (kami memberikan) himbauan (kepada penyelenggara). Kalau mau datang ke TPS silahkan, tapi kalau mengintimidasi, mempengaruhi atau mengarah (memilih) calon (tertentu), kalau ada yang mengarah ke situ, kita akan koordinasi dengan kepolisian setempat, karena bisa saja mencurigakan," tegas Mimah.

Image caption Bawaslu belum dapat mengambil tindakan tegas sebelum melihat fakta di lapangan.

Meskipun begitu, untuk mengambil tindakan tegas, Mimah menambahkan, Bawaslu harus melihat "faktanya dulu" di lapangan, "karena Bawaslu bertindak tidak boleh dari opini."

Saat Pilkada putaran kedua nanti, jika ada yang keberatan dia pun meminta masyarakat untuk mengajukannya "kepada pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara)".

Dengan banyaknya penolakan di media sosial, salah satu panitia "Tamasya Al Maidah", Gimy, mengaku telah mendapatkan "intimidasi" bahkan kepada keluarganya. Namun, dia menegaskan gerakan tetap berlanjut.

"Kita tak persiapkan perang. Kita gak punya senjata, tak latih seseorang untuk merusak. Kita gak punya amunisi apapun," pungkasnya.

Topik terkait

Berita terkait