Jessica Wongso: 'Rutan melakukan penahanan secara melawan hukum'

sidang jessica Hak atas foto Getty Images
Image caption Jessica dan kuasa hukum Otto Hasibuan dalam sidang 26 September 2016.

Kuasa hukum terpidana pembunuhan dengan racun sianida, Jessica Kumala Wongso, menyatakan rumah tahanan melakukan penahanan secara melawan hukum atas kliennya setelah mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Jessica Kumala Wongso dinyatakan bersalah membunuh Wayan Mirna Salihin dengan racun sianida dalam vonis Oktober lalu dan hukuman itu dikukuhkan pengadilan tinggi.

Kasus pembunuhan itu menyita banyak perhatian media dan menimbulkan silang pendapat di kalangan masyarakat.

Namun masa penahanan yang ditetapkan pengadilan tinggi sudah berakhir Minggu (26/03) sehingga tim kuasa hukum yang dipimpin Otto Hasibuan menyatakan kliennya ditahan 'tanpa surat' di rutan Pondok Bambu, Jakarta.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Sejumlah orang termasuk keluarga korban Mirna melakukan protes pada saat vonis tanggal 27 Oktober 2016.

"Kalau tak dikeluarkan, rutan melakukan penahanan secara melawan hukum dan melanggar HAM," kata Otto kepada BBC Indonesia.

Pengadilan Jessica mulai Juni sampai vonis Oktober lalu selalu dipenuhi oleh awak media dan sejumlah stasiun TV bahkan melakukan siaran langsung dari ruang sidang.

Jalannya sidang juga dikritik oleh sejumlah pengamat hukum karenga dianggap dapat menggiring opini publik.

Sementara aejumlah stasiun televisi sempat ditegur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena dianggap 'berpotensi mengabaikan prinsip praduga tak bersalah'.

Image caption Saudara kembar Mirna saat vonis Jessica.

Tetap mengundang kontroversi

Sejumlah komentar terkait habisnya masa penahanan Jessica ini juga tak lepas dari silang pendapat.

Image caption Sidang vonis Jessica Oktober lalu.

"Lucunya hukum di Indonesia," kata salah seorang pengguna di Twitter. "Kami mau pihak kuasa hukum menuntut balik oknum jaksa dan penyidik yang tidak benar kerjanya," cuit yang lain.

Kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, mengatakan sampai berita ini diturunkan timnya tetap menunggu di LP Pondok Bambu untuk menanti kliennya dibebaskan.

"Sekarang kita sudah kasasi, kalau sudah kasasi keputusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi belum inkrah. Artinya keputusan itu belum bisa diberlakukan karena kita kasasi."

Otto menambahkan dalam proses kasasi me Mahkamah Agung, pihaknya akan menyorot penerapan hukum pada saat pengadilan.

"Misalnya, hakim menyatakan Mirna mati karena sianida tapi hanya pendapat pribadi dia tanpa pendapat dokter ahjl lewat otopsi. Kita berpendapat, orang mati karena sianida tak boleh ditentukan sebabnya kalau tidak dilakukan otopsi."

"Di sini hakim tidak menerapkan hukum. Dia menggunakan pendapat pribadi sendiri untuk menentukan korban mati karena apa," tegas Otto.

Berita terkait