Amnesti TKI di Arab Saudi, terganjal 'surat kabur dari majikan'?

amnesti tki Hak atas foto KJRI Jeddah
Image caption Pendaftaran dilakukan untuk mereka yang menyalahi izin tinggal di KJRI Jeddah Rabu (29/03).

Pada pendaftaran hari pertama program amnesti selama 90 hari pekerja gelap di Arab Saudi, hanya sekitar 100 tenaga kerja Indonesia yang mendaftar dari sekitar puluhan ribu orang yang melewati masa izin tinggal.

Lebih dari 160 orang mendaftarkan diri di Jeddah dan sekitar 20 orang di Riyadh, menurut pejabat perwakilan Indonesia di dua kota Arab Saudi itu.

Namun seorang relawan dan pegiat TKI di Jeddah menyatakan para tenaga kerja kurang antusias karena banyak dari mereka yang "belum dilaporkan kabur" oleh majikan sehingga tidak memungkinkan untuk keluar dari Kerajaan Arab Saudi.

"Amnesti 90 hari untuk para pelanggar (imigrasi) untuk meninggalkan kerajaan dengan biaya sendiri dimulai hari ini (Rabu 29/03)," tulis Direktorat Imigrasi Saudi melalui akun Twitter mereka. Pendaftaran program amnesti Saudi yang disebut "Bangsa Tanpa Pelanggaran" dilakukan di semua perwakilan negara asing.

Hak atas foto Twitter Imigrasi Saudi
Image caption Mekanisme pengurusan amnesti 90 hari diumumkan lewat Twitter oleh Direktorat Imigrasi Saudi.

"Kami telah menghimbau kepada teman-teman Indonesia untuk pulang tanpa membayar denda dan tanpa dipenjara dan bisa memulai lagi proses kembali ke Saudi lewat tahapan yang benar," kata Dicky Yunus, pejabat di KJRI, Jeddah kepada BBC Indonesia.

"Setelah masa 90 hari ini...akan ada razia besar-besaran, dengan denda minimal 15.000 riyal dan penjara minimal enam bulan serta black list tak boleh masuk Arab Saudi selama lima sampai 10 tahun," tambah Dicky.

Sekitar 50% dari 105.000 TKI yang kembali pada 2013

Hak atas foto KJRI Jeddah
Image caption TKI mengikuti pendaftaran hari pertama di KJRI Jeddah.

Mereka yang menyalahi izin tinggal ini di antaranya banyak yang menetap setelah masa berlaku visa untuk umroh dan haji habis dan bekerja di Arab Saudi.

Dalam pemberian amnesti pada 2013, sekitar 105.000 TKI terdaftar, namun hanya sekitar 50% yang kembali ke Indonesia, kata Dicky. Saat itu ribuan tenaga kerja banyak yang mengantre sampai di kolong-kolong jembatan di Jeddah untuk mengurus pemutihan diri.

Dicky memperkirakan ada sekitar 50.000 WNI yang masih ada di Saudi saat itu dan kemungkinan dari jumlah ini bertambah dengan mereka yang melebihi masa tinggal setelah datang untuk ibadah umroh.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Saudi Mansour Al-Turki mengatakan, seperti dikutip Arab News, bahwa lebih dari 2,5 juta pelanggar aturan imigrasi sudah meninggalkan Saudi menyusul amnesti pada 2013.

Amnesti tiga bulan diumumkan pada April 2013 sebelum diperpanjang oleh Raja Abdullah saat itu sampai 2013.

Namun Tobibudin, relawan yang membantu TKI di Jeddah, mengatakan dari pembicaraan dengan tenaga kerja Indonesia, mereka pesimistis karena amnesti ini tidak termasuk mereka yang belum dilaporkan lari oleh para majikan.

"Yang banyak adalah kasus yang belum dilaporkan balag huruf atau kabur oleh majikan, dan mereka harus menyelesaikan masalah itu. Kalau balag huruf dibuka, saya jamin akan membludak," kata Tobibudin.

"Teman-teman mengatakan percuma daftar bila tidak bisa keluar (tanpa surat laporan dari majikan)," tambahnya.

Pihak KJRI mengakui mereka yang belum dilaporkan kabur ini jumlahnya "ribuan" dan "merupakan momok yang berulang setiap tahun atau setiap ada program amnesti."

"Kalau belum dibalag huruf pekerja masih di bawah tanggung jawab majikan... Setelah dilaporkan kabur, hak dan kewajiban pekerja dipindahkan dari individu kepada negara," kata Dicky.

Ia juga memperkirakan animo WNI untuk mendaftar kurang karena sudah dekatnya bulan puasa dan musim haji.

"Sebentar lagi masuk Ramadhan dan musim haji di mana upah tenaga kerja akan meningkat berlipat-lipat...jadi mungkin dimanfaatkan oleh teman-teman yang punya kebutuhan di dalam negeri untuk mencari rezeki sampai tiba pulang entah tertangkap lewat razia atau mengandalkan amnesti pada tahun-tahun berikut," tambahnya.

Amnesti yang dikeluarkan tahun ini berbeda dengan yang diterapkan sebelumnya karena tidak menyangkut pemutihan status dan biaya pulang harus ditanggung oleh para tenaga kerja sendiri.

Topik terkait

Berita terkait