Cara Presiden Jokowi menghadapi 'kejamnya' media sosial

Presiden Jokowi di Dies Natalis Unpad Hak atas foto Biro Setpers
Image caption Komentar Presiden soal Raisa dan Laudya dalam pidatonya di Unpad disebut sebagai "ide langsung Presiden Jokowi sendiri".

Dalam sebuah acara memperingati 60 tahun Universitas Padjajaran di Bandung, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa media sosial di Indonesia "kejam sekali". Lalu bagaimana caranya menghadapi 'kekejaman' itu?

Dalam kesempatan itulah Presiden Jokowi menyebut soal penyanyi Raisa dan aktris Laudya Cynthia Bella sebagai "aset Indonesia yang lepas ke tangan asing".

Komentar Presiden tersebut, yang juga dilengkapi dengan foto Raisa dan Laudya terpampang besar di belakang jajaran rektorat Universitas Padjajaran, adalah "ide langsung Presiden Jokowi sendiri", menurut Bey Machmudin selaku Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

"(Presiden) Ingin memasukkan ke orasinya, karena memang itu salah satu bentuk tidak hanya hal yang berat yang disampaikan oleh masyarakat ke Presiden, tapi hal itu pun disampaikan ke Presiden sekarang," ujarnya.

Pernyataan Presiden Jokowi yang disebar oleh Biro Setpers menyampaikan bahwa Presiden bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara lain yang "semua mengeluhkan mengenai perkembangan media sosial."

"Ada yang bertanya: "Presiden Jokowi, bagaimana media sosial di Indonesia?" Saya jawab: "Wah, kalau di Indonesia kejam sekali." Negara-negara saat ini memang bisa mengendalikan media mainstream, tapi tidak bisa mengendalikan media sosial," kata Presiden Jokowi dalam pernyataan tersebut.

Jika forum komentar di sebuah berita online sering membuat orang kesal, ternyata justru forum komentar itulah, menurut Bey, yang dibaca oleh Presiden Jokowi dalam perjalanan sehari-hari dari Bogor ke Jakarta dan sebaliknya.

"Semua komentar dibaca. Kalau membaca berita online nih, kan ada (forum) komen tuh, senang Presiden itu mbaca komen yang di bawah-bawah (berita) itu," kata Bey.

Lalu, apakah Presiden Jokowi merasa terganggu dengan komentar-komentar tajam itu?

"Keterbukaan seperti itu memang harus kita hadapi ya, berarti Presiden memang sudah siap. Memang Presiden mengalami sendiri dan memang sudah siap," ujar Bey.

'Mengendalikan media sosial'

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo juga mengatakan soal negara tidak bisa mengendalikan media sosial, namun Bey membantah jika ini berarti bahwa ada keinginan untuk mengendalikan media sosial.

"Hanya mengimbau. Media sosial itu kan tidak bisa ditahan. Gunakan media sosial sebagai hal produktif, jangan saling menjelekkan, (Presiden) hanya menyarankan digunakan untuk hal yang produktif, jangan saling mencela. Nanti habis energi kita," tambahnya.

Damar Juniarto dari Safenet juga menilai bahwa pernyataan Presiden Jokowi itu sekadar menyatakan fakta.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Sejumlah kelompok masyarakat sipil mendesak kepolisian tak melanjutkan laporan Repdem kepada Dandhy Laksono.

Damar juga mencontohkan adanya upaya dari beberapa negara lain dalam mengendalikan media sosial, seperti yang dilakukan Jerman dengan menerapkan sistem denda tinggi bagi penyedia platform yang memungkinkan berita bohong atau hoax tersebar.

Namun di Indonesia, menurut Damar, ada situasi di mana "sentimen massa untuk memberantas hoax dan ujaran kebencian kemudian dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk ikut membungkam orang-orang yang menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyampaikan kritik."

"Bingkainya adalah, selagi pemerintah ingin menghapus persoalan hoax dan ujaran kebencian, tapi di satu sisi dia ingin memasukkan orang-orang yang melakukan fungsi kontrol sosial, sebagai bagian dari orang-orang yang melakukan ujaran kebencian," kata Damar.

Dalam hal ini, Damar mencontohkan kasus pelaporan terhadap pembuat film dokumenter dan aktivis Dandhy Dwi Laksono ke Polda Jawa Timur oleh Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi.

Sebelumnya, polisi telah menangkap seorang pria yang dituduh menghina Ibu Negara, Iriana Joko Widodo di Instagram. Pria berinisial DI tersebut ditangkap di Palembang pada Senin (11/09) oleh Polres Bandung, selain juga pelaku dengan nama akun Ringgo Abdullah yang diduga menghina Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Sementara, akun Jonru Ginting di media sosial sudah dilaporkan ke polisi terkait tindak pidana ujaran kebencian.

Menurut Damar, meski mereka semua dikenai UU Informasi dan Transaksi Elektronik, namun kasus mereka seharusnya ditanggapi dengan cara yang berbeda-beda.

"Hari ini, kita melihat clusternya Dandhy Laksono itu sama dengan clusternya Jonru. Masalahnya apakah clusternya sama? Kalau Jonru dia memang mengajurkan ujaran kebencian, dengan Ringgo Abdulah dan DI itu, yang dituduh melakukan pencemaran nama baik, clusternya jadi sama, karena cara penafsiran hukumnya sama. Padahal itu tiga hal yang punya karakteristik berbeda-beda. Tapi sejak surat edaran Kapolri 2015, pencemaran nama baik itu menjadi sama dengan hoax dan ujaran kebencian," kata Damar.

Topik terkait

Berita terkait