Deklarasi gerakan #2019GantiPresiden tanpa dukung kandidat, lalu untuk apa?

Warga yang menggunakan kaus "Dia Sibuk Kerja" bertemu dengan warga yang menggunakan kaus "2019 Ganti Presiden" bertemu dengan ketika berlangsungnya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (29/4). Hak atas foto ANTARA/Aprillio Akbar
Image caption Warga yang menggunakan kaus "Dia Sibuk Kerja" bertemu dengan warga yang menggunakan kaus "2019 Ganti Presiden" bertemu dengan ketika berlangsungnya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (29/4).

Ratusan orang berkumpul di depan Patung Arjuna Wiwaha di dekat kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, pada Minggu (6/5) untuk mendeklarasikan gerakan #2019GantiPresiden.

Namun gerakan tersebut mengklaim belum memberikan dukungan pada Prabowo Subianto yang diusung sebagai kandidat capres oleh Partai Gerindra, dan menyatakan masih akan menentukan sikap pada Agustus nanti.

Rekaman langsung dari acara tersebut diunggah oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera ke akun Facebook-nya dan, saat berita ini ditulis, sudah dibagikan lebih dari 4.300 kali dan ditonton 141.000 kali, serta mendapat 6.500 komentar.

Meski dalam panduan acara, para peserta diminta untuk mengenakan atribut dengan tagar tersebut, namun peserta "dilarang membawa dan memakai atribut ormas, parpol, dan capres siapapun".

Dalam acara Hari Bebas Kendaraan Bermotor sepekan sebelumnya, akhir April lalu, massa yang berkumpul melakukannya secara sukarela.

Sebuah unggahan di media sosial menyatakan bahwa kehadiran massa pekan lalu, "Bermula dari pesan berantai di WA, tanpa orasi, tanpa korlap, tanpa dibayar, tanpa disuruh2."

Selain deklarasi gerakan relawan, acara tersebut juga mengumumkan situs resmi bagi pendaftaran relawan dan pembagian buku manual. Namun, kepada wartawan, Mardani menyatakan bahwa gerakan ini belum tentu memberikan dukungan pada Prabowo.

"Siapapun Presidennya, kita nanti akan menentukan sikap sesudah 4 sampai 10 Agustus 2018 saat penamaan," ujar Mardani.

Sementara itu, kelompok Relawan Jokowi Saja, melakukan aksi senam bersama di dekat pintu timur Monas dengan mengenakan kaus bertuliskan #DILAN_jutkan2019.

Asalnya, aksi itu juga akan berlangsung di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, tapi kemudian dialihkan.

Gerakan 'resmi'

Dua aksi berbeda itu menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat, sudah ada kelompok yang mulai bergerak untuk menunjukkan diri mereka.

Hak atas foto Antara/MUHAMMAD IQBAL
Image caption Petugas menghalau warga yang menggunakan atribut bernuansa politik memasuki arena Car Free Day arena tidak sesuai dengan Pergub No.12 tentang larangan melakukan kegiatan politik diacara dan tempat berlangsungnya Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jakarta, Minggu (6/5).

Sebelumnya, sebuah video yang menampilkan dugaan perisakan terhadap seorang ibu dan seorang anak yang mengenakan kaus pendukung Presiden Joko Widodo menjadi viral, dan muncul aksi berbalas tagar antara #2019GantiPresiden dan #DiaSibukKerja yang diduga terkait pemilihan presiden 2019 nanti.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyatakan bahwa ada celah dari undang-undang pemilu yang kemudian digunakan.

"Undang-undang pemilu yang sekarang belum menjangkau hal-hal seperti terjadi di car free day kemarin. Pasangan calon presiden kan belum ada, yang ada baru bakal calon. Bahkan ruang kosong itu dimanfaatkan semantik tagar-tagar yang tidak menyebut nama," ujar Titi.

Bagi Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI), Dodi Ambardi, tagar #2019GantiPresiden, meski "riuh di media sosial" namun pengaruhnya "masih terbatas".

"Riuh di media sosial tetapi tak banyak membentuk opini dan pilihan politik pemilih. Di sejumlah survei opini publik, tingkat dukungan ke Presiden Jokowi masih stabil atau cenderung naik meskipun sedikit," katanya.

Dan ketika gerakan tersebut meluas ke wilayah 'offline' seperti lewat pendeklarasian, gerakan itu, menurutnya, tak akan secepat di dunia online dalam menjangkau publik pemilih dan efeknya belum terlihat.

Efeknya pun, menurut Dodi, semakin dibatasi lagi karena gerakan tersebut tak menyodorkan kandidat.

Hak atas foto ANTARA/Muhammad Iqbal
Image caption Petugas Satpol PP mensosialisasikan peraturan gubernur DKI Jakarta tentang larangan melakukan kegiatan politik di acara dan tempat berlangsungnya Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD) di Jakarta, Minggu (6/5).

Dodi menyatakan bahwa deklarasi ini kemungkinan "adalah tahapan awal untuk menanamkan keraguan ke pemilih terhadap inkumben" atau Presiden Jokowi.

"Asumsinya, dengan gerakan itu dukungan terhadap Jokowi akan menurun. Tahap berikutnya, baru mereka akan mengajukan kandidatnya. Sekarang mereka nampak tak ingin segera dinilai sebagai gerakan partisan," kata Dodi.

Pola dukungan lewat relawan biasanya identik dengan sosok Presiden Jokowi saat akan maju pada pemilihan presiden 2014 lalu, dan kemudian juga digunakan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat akan semapt maju sebagai calon independen pada pilkada 2017.

Menurut Dodi, kesan yang ditampilkan lewat gerakan relawan #2019GantiPresiden itu memang mirip, namun perbedaannya kini gerakan tersebut tak memulai dari tokoh.

"Jadi, mereka sibuk dengan lawan tapi menyembunyikan jagoan sendiri. Kesan yg ditampilkan sama, ini adalah gerakan relawan. Karena dengan wajah itu kredibilitasnya bisa diharapkan lebih tinggi. Paling tidak mereka percaya itu," kata Dodi.

Berita terkait