'Tentu saya bisa jelaskan, tapi tak perlu': Subsidi BBM di masa Jokowi dan SBY

jokowi, sby Hak atas foto Getty Images/SONNY TUMBELAKA
Image caption Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono meminta kader partainya tetap sabar ketika Presiden Joko Widodo "mengkritik dan menyalahkan" kebijakan subsidi yang pernah dilakukan pemerintahan SBY.

Saat rentetan peristiwa teror mendominasi percakapan di media sosial, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengunggah cuitan terkait subsidi BBM.

SBY meminta kader partainya tetap sabar ketika Jokowi dianggapnya "mengkritik dan menyalahkan" kebijakan subsidi yang pernah dilakukan pemerintahan SBY. Status Twitter SBY menjadi viral dan dipakai sebagai jawaban atas segala pertanyaan.

Berbagai pertanyaan itu termasuk, "Kenapa #12TahunLapindo, belum ada yang tanggungjawab memulihkan kehancuran alam di Sidoarjo," seperti yang diajukan akun atas nama Firdaus Cahyadi. Yang dipakai adalah jawaban SBY, "Tentu saya bisa jelaskan. Tapi tak perlu dan tak baik di mata rakyat. Apalagi saat ini kita tengah menghadapi masalah keamanan, politik dan ekonomi."

Jawaban yang sama digunakan akun atas nama Istiqomah Wardhani untuk pertanyaan, "Kamu pernah bilang I'm the one, nyatanya I'm not the only one."

Candaan dan sindiran ini muncul akibat beberapa cuitan SBY tentang penggantinya, Presiden Jokowi.

"Pak Jokowi intinya mengkritik dan menyalahkan kebijakan subsidi untuk rakyat dan kebijakan harga BBM, yang berlaku di era pemerintahan saya," kata SBY melalui twitternya. Menghadapi kritik tersebut, SBY meminta mantan menteri dan pejabat pemerintahan di eranya, kader Demokrat dan konstituennya, untuk "TETAP SABAR".

Tweet tersebut rupanya adalah tanggapan dari pidato Presiden Joko Widodo pada acara Workshop Nasional DPRD PPP di Jakarta Selasa (15/05).

Dalam pidatonya, Jokowi tidak menyebut nama SBY. Tapi Jokowi mempertanyakan, kenapa dulu subsidi menghabiskan dana hingga Rp 340 triliun tapi harga bahan bakar tidak bisa sama.

"Saya minta BBM satu harga, terutama di Indonesia bagian timur. 3,5 tahun lalu saya ke Wamena, saya ke kampung, desa, saya tanya, "Pak di sini harga bensin berapa?"

Di Wamena saat itu Rp 60.000 per liter. Itu pas normal. Kalau cuaca nggak baik, bisa Rp 100 ribu per liter," kata Jokowi seperti dikutip dari Detikcom.

Kemudian Jokowi mengaku memerintahkan menteri agar menyamakan harga BBM dengan daerah-daerah lain.

"Dulu subsidi Rp 340 triliun, kenapa harga enggak bisa sama? Ada apa? Kenapa enggak ditanyakan? Sekarang subsidi sudah tidak ada untuk di BBM tapi harga bsia disamakan dengan di sini. Ini yang harus ditanyakan," kata Jokowi.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Joko Widodo dan SBY

Kebijakan subsidi BBM Jokowi vs SBY

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa masing-masing rezim punya kelebihan dan kekurangan soal kebijakan subsidi BBM.

"Pada era SBY, subsidi cukup besar tapi kurang sasaran," kata Bhima kepada BBC Indonesia.

Anggaran subsidi dalam jumlah besar itu seharusnya sebagian bisa digunakan untuk kegiatan yang produktif misalnya pembangunan infrastruktur.

Namun dengan subsidi BBM, menurut Bhima, setidaknya daya beli masyarakat masih terjaga.

"Pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan SBY sempat mencapai lebih dari 6% dengan ditopang kuatnya konsumsi rumah tangga," kata dia.

Saat Joko Widodo memerintah, subsidi dipangkas 70% lebih selama tiga tahun pertama. Kelebihannya, dana itu dapat dipakai untuk membiayai infrastruktur.

"Harapannya bisa memotong biaya logistik dan menstimulus perekonomian," kata Bhima.

Tapi kebijakan tersebut memindahkan beban subsidi ke Pertamina. "Kalau kebijakan ini terus dijalankan, ancaman krisis minyak karena produksi turun, akan terjadi dalam kurun waktu 10-15 tahun kedepan. Saya menyebut era Jokowi sebagai era subsidi energi semu," kata Bhima.

Dia menilai bahwa kebijakan menjaga satu harga untuk BBM di seluruh Indonesia memang efektif menekan harga di daerah terpencil. Tapi, kebijakan ini ada risikonya.

"Seharusnya BBM satu harga itu dilakukan bertahap, infrastruktur BBM-nya dibangun. Kalau langsung penugasan biaya yang bengkak dibebankan ke Pertamina, efeknya tidak baik buat keberlanjutan keuangan BUMN," kata dia.

"Tanggapan" Joko Widodo

Sehari setelah Tweet SBY, akun resmi Presiden Joko Widodo muncul dengan twit yang tak biasa.

Akun Twitter @jokowi membalas twit salah satu anggota JKT 48. "Wuoooohh mantab! Jadi teringat deg2annya di momen Senbatsu Uza pekan lalu," demikian kata Jokowi di akunnya.

Warganet, tentu saja, menghubungkan dua kejadian tersebut.

Rupanya, twit tersebut ditulis salah satu admin pengelola akun media sosial presiden.

"Hal ini telah ditelusuri dan ditemukan permasalahan di salah satu admin pengelola. Yang bersangkutan kini sudah dibebastugaskan," kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Topik terkait

Berita terkait