Presiden Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan BBC: 'Prioritas saya ekonomi, tapi bukan saya tidak senang HAM dan lingkungan'

Bagikan artikel ini dengan Email Bagikan artikel ini dengan Facebook Bagikan artikel ini dengan Twitter Bagikan artikel ini dengan Whatsapp

Image copyright Haryo Wirawan/BBC
Image caption Presiden Joko Widodo dalam wawancara eksklusif dengan BBC.

Presiden Joko Widodo, dalam wawancara eksklusif dengan BBC, menjawab soal kritikan terhadap dirinya tentang penegakan HAM dan persoalan lingkungan, masalah di Papua, isu pelemahan KPK, menguatnya konservatisme, hingga dinasti politik, omnibus law serta ekonomi.

Dalam kunjungannya ke Yogyakarta, akhir Januari lalu, Presiden Joko Widodo menerima BBC di bandara internasional Yogyakarta yang baru diresmikan untuk wawancara eksklusif serta mengajak berkunjung ke Candi Prambanan.

"... Prioritas yang saya ambil memang di bidang ekonomi terlebih dahulu. Tapi memang bukan saya tidak senang dengan urusan HAM, atau tidak senang dengan lingkungan, tidak, kita juga kerjakan itu," kata Presiden Jokowi kepada wartawan BBC News, Karishma Vaswani.

"Tapi memang, kita baru memberikan prioritas yang berkaitan dengan ekonomi karena rakyat memerlukan pekerjaan. Rakyat perlu ekonominya tambah sejahtera," tambahnya.

Video caption Wawancara eksklusif Presiden Joko Widodo

Persoalan penegakan HAM, seperti diketahui, menjadi sorotan para pegiat HAM, setelah berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM di masa lalu dianggap belum diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi.

Para pegiat lingkungan juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang dianggap mengorbankan persoalan lingkungan.

Menurut presiden, pada periode kedua pemerintahannya, pihaknya akan fokus pada pembangunan SDM. "Mungkin nanti setelah itu lingkungan, inovasi, kemudian HAM. Kenapa tidak?"

Tapi, "Tidak bisa semuanya dikerjakan, bukan tidak mau, tapi saya memang senang kerja fokus, kerja prioritas," ujarnya.

Dia mengatakan, keinginan pemerintah adalah melindungi semuanya, mulai sisi ekonomi, sosial, budaya, agama, hingga sisi HAM.

"Tetapi kita harus kerja dengan prioritas-prioritas, tidak bisa semuanya berjalan dengan baik, semuanya, satu-satu," ujar Jokowi.

"Tapi memang, kita baru memberikan prioritas yang berkaitan dengan ekonomi karena rakyat memerlukan pekerjaan. Rakyat perlu ekonominya tambah sejahtera.

Dalam bagian lain wawancara, Joko Widodo juga menyinggung soal isu intoleransi. Dia menolak apabila ada yang menyebut pada masa pemerintahannya isu intoleransi meningkat.

"DNA masyarakat Indonesia adalah toleran, moderat, itu yang saya lihat. Bahwa kadang-kadang di bawah, di grass root, ada sedikit gesekan saya kira ya itulah demokrasi," katanya.

Selain itu Jokowi juga bersikukuh bahwa pencalonan diri putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dalam pilkada Solo bukanlah praktik politik dinasti.

"Dinasti politik itu kalau kita menunjuk anggota keluarga kita untuk menjabat. Misalnya saya menunjuk anak saya jadi menteri, tapi kalau seorang keluarga, anak, misalnya, mendaftarkan diri, berpartisipasi dalam pilkada, yang menentukan rakyat bukan Jokowi," kata Jokowi.

"Saya tidak akan kampanye untuk anak saya," tegasnya.

Berikut petikan wawancara dengan Presiden Joko Widodo :

Omnibus Law

Anda memiliki rencana untuk menerbitkan Omnibus Law, yang merupakan perubahan sejumlah undang-undang. Apa visi Anda dengan Omnibus Law ini?

Kita ingin menyederhanakan perizinan dan birokrasi, kita ingin kecepatan, sehingga diperlukan sebuah harmonisasi undang-undang sehingga muncul kecepatan pelayanan, muncul kecepatan dalam membuat kebijakan, sehingga Indonesia akan bisa lebih cepat dalam merespon perubahan-perubahan dunia yang ada.

Kita ingin melayani investor secepat-cepatnya, baik investor lokal maupun investor dari negara lain, saya kira arahnya ke sana.

Yang kedua kita juga ingin dalam periode kedua ini konsentrasi kepada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Tahun pertama fokus di infrastruktur, yang kedua akan konsentrasi di pembangunan SDM.

Banyak yang menentang Omnibus Law ini. Serikat Buruh menentangnya dengan alasan undang-undang Cipta Lapangan Kerja mengurangi hak-hak buruh. Aktivis lingkungan mengatakan Omnibus Law menguntungkan pengusaha. Anda yakin akan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)?

Dalam negara demokrasi saya kira wajar, ada yang setuju ada yang tidak setuju, ada yang senang ada yang tidak senang, biasa.

Saya sudah mengalaminya sejak wali kota, sejak gubernur, dan presiden, jadi saya anggap itu biasa dalam alam demokrasi.

Di negara demokrasi, kalau ada masukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, itu akan kita jadikan untuk masukan.

Mengenai tenaga kerja juga akan dijadikan sebagai masukan. Nanti akan saya sampaikan pada DPR, parlemen, bahwa ini ada komplain seperti ini, saya kira dalam alam demokrasi, buat saya biasa, yang paling penting kita bisa mengelolanya dengan baik.

Jadi Omnibus Law akan disahkan tahun ini ?

Perkiraan saya maksimal enam bulan setelah ini selesai, I nsya Allah .

Image copyright Haryo Wirawan/BBC
Image caption Presiden Jokowi saat mengunjungi Candi Prambanan bersama wartawan BBC Karishma Vaswani.

UU KPK

Dalam pemilihan umum tahun 2014 Anda berjanji akan memberantas korupsi. Namun tahun lalu Anda tidak menghentikan DPR mengesahkan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru yang kontroversial, padahal Anda bisa dan memiliki peluang menghentikannya. Mengapa Anda tidak melakukannya?

Saya kira itu inisiatif dari DPR, itu inisiatif dari parlemen, sembilan fraksi yang ada di parlemen semuanya setuju.

Harus dilihat politiknya, jangan hanya dilihat yang berkait dengan korupsinya. Posisi ini yang harusnya masyarakat tahu, bahwa ini inisiatif DPR, bukan inisiatif pemerintah.

Tapi saya melihat memang KPK itu perlu adanya pengawasan. Saya juga diawasi kok oleh DPR, lembaga lain juga diawasi, sekali lagi di alam demokrasi check and balances is very important .

Sejumlah investor asing mengatakan bahwa mereka khawatir Anda tidak lagi berkomitmen dalam memerangi korupsi dengan disahkannya UU KPK yang baru.

Tidak, saya kira tidak seperti itu, akan kita lihat...ini kan baru dimulai, akan kita lihat setahun ke depan, akan kita lihat dua tahun ke depan, tiga tahun ke depan seperti apa.

Baru dimulai jangan pesimis dulu...tidak boleh, kita harus tahu bahwa itu memang produk inisiatif dari DPR.

Kalau memang nantinya itu dianggap melemahkan KPK ya bisa dilakukan review di DPR.

Kalau DPR tidak bisa melakukan, bisa juga lewat Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) oleh presiden.

Saya kira ini ada banyak pilihan-pilihan, tapi kita lihat berjalan ini dulu. Jangan KPK baru bekerja sebulan dua bulan sudah diberi komentar yang pesimis. Ini saya kira gak fair .

Apakah Anda akan menerbitkan peraturan untuk memperkuat KPK?

Ada beberapa alternatif saya sampaikan. [UU KPK baru] sudah di judicial review di Mahkamah Konstitusi, itu pertama.

Kalau nanti dikabulkan berarti bisa selesai. Yang kedua oleh review di DPR, juga bisa dilakukan. Yang ketiga juga bisa perlu dari presiden kalau itu dalam keadaan genting. Saya kira opsi-opsi itu ada, sekali lagi ini demokrasi.

Image copyright Barcroft Media/Getty Images
Image caption Mahasiswa protes revisi UU KPK di Jakarta (30/09).

Investasi Asing

Anda telah mengatakan akan membuka beberapa sektor untuk investasi asing, seperti alas kaki, garmen, telekomunikasi dan teknologi. Tapi kenyataan di lapangan, ekonomi Indonesia kini lebih tertutup dibandingkan dulu. Lalu kenapa investor asing harus menanamkan modalnya di Indonesia?

Tidak ada seperti itu, tidak ada niat sedikitpun untuk kita ini tertutup. Kita adalah negara yang terbuka, investasi kita layani dengan baik.

Kalau masih ada komplain dari investor tentu saja regulasinya kita perbaiki, kita revisi, inilah gunanya Omnibus Law, semangatnya adalah agar kita bisa menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya, apalagi garmen itu padat orang, padat karya. Sepatu, padat karya, tekstil, padat karya.

Tentu saja kami sangat welcome terhadap investor yang datang ke Indonesia, sangat-sangat. Untuk apa kita lakukan omnibus law?

Ini untuk menciptakan lapangan kerja, lapangan kerja itu tercipta kalau ada investasi masuk. Jangan ada anggapan seperti itu. Karena ini masalahnya hanya di nikel sepertinya, nikel itu kita stop untuk tidak diekspor raw material nya karena kita ingin hilirisasi di Indonesia.

Kita ingin ekspornya dalam bentuk semi finished atau finished product , sehingga memiliki nilai tambah yang besar, baik bagi cipta lapangan kerja maupun dalam bentuk nilai rupiah.

Image copyright ASEP FATHULRAHMAN/Antarafoto
Image caption Demo buruh menolak Omnibus Law.

Virus corona

Mari bicara tentang virus corona. Seberapa siap Indonesia dalam menghadapi epidemi ini?

Pada saat kita tahu ada virus corona, langsung kita siapkan di titik-titik bandar udara maupun pelabuhan laut, yang berhubungan langsung dengan internasional, semuanya dicek secara ketat dengan thermal scanner , semuanya, secara ketat.

Karena kita tahu, Indonesia ini negara besar, ada lebih dari 15 international hub airports. Sehingga semua memerlukan pengawasan semuanya harus hati-hati dengan penuh kewaspadaan agar tidak ada virus corona yg masuk ke Indonesia.

Kita betul-betul berusaha keras untuk melakukan itu. Sampai saat ini saya belum mendengar ada yang terkena virus itu. Kita berharap tidak ada yang terjadi di Indonesia.

Isu virus corona sangat penting bagi Indonesia karena Anda memiliki misi untuk membawa Indonesia menjadi salah satu negara tujuan wisata dunia.

Isu ini sangat penting sekali buat Indonesia karena Indonesia memiliki banyak titik destinasi turis, yang itu memerlukan sebuah persepsi.

Itu memerlukan sebuah image bahwa Indonesia tidak ada virus corona, sehingga betul-betul saya sampaikan kepada para menteri agar betul-betul dijaga agar tidak masuk ke Indonesia, karena sekali masuk apalagi ke destinasi turisme, saya kira ini akan sangat mengganggu income dan devisa dari sektor turisme.

Ibu kota baru

Bagaimana dengan rencana Anda memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dalam beberapa tahun ke depan?

Memang ini sebuah rencana besar, tapi gagasan ini sudah dimulai sejak presiden pertama Indonesia, Sukarno.

Lalu presiden berikut juga merencanakan perpindahan ke ibu kota baru. Yang pertama, Pulau Jawa ini memang sudah terlalu padat populasi, 54 persen populasi itu ada di Pulau Jawa, padahal Indonesia memiliki 17.000 pulau.

Yang kedua, GDP (Produk Domestik Bruto) ekonomi, 58 persen itu ada juga di Jawa, sehingga kita perlu pemerataan, itu yang paling penting.

Yang ketiga, kita juga ingin mengurangi beban daya dukung yang ada di Jakarta, sehingga kita harapkan nanti di Jakarta banjir bisa diselesaikan, macet juga bisa diselesaikan sehingga Indonesia memiliki magnetnya tidak hanya satu, Jakarta, tapi Jakarta dan juga ibukota baru, ada dua magnet untuk ekonomi dan populasi.

Image copyright Hafidz Mubarak A/Antarafoto
Image caption Banjir di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Anda yakin dapat mewujudkan rencana ini?

Saya sudah berbicara dengan fraksi-fraksi yang ada di parlemen dan mereka memberi dukungan.

Kita harapkan bulan ini saya akan mengajukan permintaan persetujuan untuk Undang-Undang Ibukota Baru dan saya harapkan dalam waktu enam bulan perlu diselesaikan.

Perlu dicatat koalisi Jokowi-Maruf Amin ada 74 persen di parlemen.

Anda terdengar sangat yakin.

Ya harus optimis dan percaya diri.

Anda akan membentuk dewan pengarah untuk ibu kota baru yang terdiri dari tokoh-tokoh dunia. Mengapa Anda mengajak mereka dan keuntungan apa yang akan mereka dapatkan dengan bergabung dalam dewan pengarah tersebut?

Kita ingin membangun sebuah trust , ingin membangun sebuah kepercayaan sehingga kita butuh dewan pengarah dengan reputasi yang baik.

(Abu Dhabi) Crown Prince Mohammed bin Zayed Al Nahyan, memiliki reputasi di bidang pemerintahan baik, di bidang keuangan baik, di bidang penataan kota baik.

Kemudian Masayoshi Son di bidang ICT (informasi dan teknologi komunikasi), teknologi sangat baik, di bidang keuangan juga baik.

Kemudian (mantan perdana menteri Inggris) Tony Blair juga memiliki reputasi politik dan pemerintahan yang baik, ini yang ingin kita bangun sehingga investor itu percaya bahwa Indonesia memang bisa dipercaya.

Apakah mereka telah menjanjikan investasi di ibu kota baru? Jika iya, berapa jumlahnya?

Ya tentu saja itu yang kita harapkan, karena dari kalkulasi yang ada, [Indonesia membutuhkan] 33 miliar dollar. [Anggaran ibu kota] dari APBN hanya kurang lebih 20 persen yang kita siapkan, 80 persen itu kita harapkan bisa dari [ Public Private Partnership ], bisa dari investor swasta dalam negeri, juga investor dari luar negeri.

Masyarakat adat di Kalimantan Timur mengatakan bahwa mereka tidak diajak konsultasi soal pembangunan ibu kota baru. Mereka juga mengatakan bahwa pemerintah terkesan seperti menjual lahan di sana bagi orang asing. Apa tanggapan Anda?

Tidak seperti itu, saya sudah ketuk pintu kepada tokoh-tokoh di Kalimantan Timur, kalau nanti undang-undangnya sudah selesai saya akan bicara banyak lagi dengan masyarakat adat di sana, dengan masyarakat asli yang ada di sana, dengan masyarakat yang ada di Kaltim, dengan tokoh-tokohnya.

Tentu saja saya ingin mendapat masukan dari masyarakat yang ada di Kaltim supaya tidak terjadi miskomunikasi.

Karena apapun ini adalah sebuah gagasan besar, sebuah perpindahan besar, yang akan membawa kita ke sebuah visi besar Indonesia maju di 2045.

Kita harapkan justru masyarakat asli di Kaltim, masyarakat adat, masyarakat di sana, mendapatkan manfaat ekonomi yang baik dari pembangunan ibukota ini dan itu.

Saya sudah sampaikan ke tokoh-tokoh di Kaltim, bahwa mereka akan kita libatkan dalam pembangunan.

Image copyright PUSPA PERWITASARI/Antarafoto
Image caption CEO Softbank Masayoshi Son (kedua kiri) bersama jajarannya bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (10/01/2020).

Aktivis lingkungan mengkritik rencana pemindahan ibu kota. Bagaimana Anda mengatasi dampak lingkungan dari pembangunan ibu kota, karena ada yang mengatakan ini seperti memindahkan bencana alam dari Jakarta ke kota lain?

Di ibu kota baru di Kaltim itu adalah hutan produksi, bukan hutan alam, atau tropical land forest , bukan. Dari 256.000 hektar yang kita siapkan, nanti hanya dipakai 56.000 hektare.

Dari 56.000 hektar yang kita pakai, mulai sekarang ini hanya [dipakai] 5.000 hektare, artinya justru banyak lahan-lahan yang ingin kita perbaiki dan kita hijaukan.

Lingkungan yang kita perbaiki, karena di sana terus terang hutannya juga sudah rusak, ini tugas kita di situ.

Sehingga saya sudah perintahkan pada menteri, yang kita bangun di sana pertama adalah nursery , kebun bibit, yang kapasitasnya kurang lebih 17 juta bibit tanaman untuk memperbaiki itu.

Kemudian di situ juga ada hutan mangrove yang akan kita pagari, kita proteksi karena konsep ibu kota ini adalah negara rimba nusa.

Rimba artinya forest, jungle , nusa artinya pulau, jadi kita ingin justru memproteksi, melindungi dan memperbaiki hutan yang ada.

Apakah Anda menjamin bahwa hak masyarakat adat dan hak lingkungan mereka akan terlindungi?

Ya, karena memang konsep ibukota ini adalah konsep rimba nusa. Konsep very green city, smart city, compact city, dan zero emission . Beda.

Kenapa Anda memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta?

Tadi sudah saya sampaikan, bahwa daya dukung di Jakarta sudah terlalu padat, populasinya padat, people density-nya sangat padat sekali.

Kemudian juga dari sisi ekonomi juga perlu pemerataan, dari sisi populasi juga perlu pemerataan. Tidak hanya di Pulau Jawa saja, tidak hanya di Jakarta saja. Ini adalah keputusan politik yang sudah dilakukan presiden-presiden sebelumnya

Meski ibu kota dipindahkan, pusat komersil dan keuangan masih berada di Jakarta. Namun, di Indonesia, politik and bisnis berjalan bersampingan. Bagaiman pengusaha di Jakarta bisa beroperasi jika semua peri z inan ditandatangani di Kalimantan?

Di kalimantan, ibukota baru nanti kita buat cluster, ada cluster pemerintah, ada cluster pendidikan, kesehatan, riset dan inovasi, sehingga ekonomi, bisnis itu masih ada di Jakarta.

Kalau urusan perizinan saya kira mudah sekali sekarang, dengan instal sistem yg baik saya kira semuanya akan mudah.

Karena kita pindah ke Kaltim adalah pindah cara kerja, pindah sistem kerja, pindah kultur kerja, sehingga kecepatan itu kita harapkan benar-benar ada.

Jadi kita ingin instal sistemnya dulu, baru orangnya masuk, sehingga muncul sebuah budaya kerja yang cepat, target kita itu.

Isu HAM, demokrasi dan hak beragama

Apa saja prioritas Anda dalam periode dua ini?

Dalam periode dua ini saya ingin fokus pada pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia_, vocational training, up-skilling , kemudian reformasi di bidang pendidikan, sehingga muncul sebuah SDM yang memiliki kualifikasi, kualitas yang baik, golnya akan ke sana.

Ini akan kita mulai. Dari situlah kita akan bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, karena masih ada 5,2 persen pengangguran di Indonesia, kurang lebih 7 juta, yang ini harus menjadi pemikiran dari pemerintah yang saya pimpin.

Seberapa sering Anda memikirkan hal-hal seperti Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, dan lingkungan hidup?

Kalau saya kerja itu memang fokus, saya tidak mau kerjakan semuanya. Ini negara besar, fokus dulu, dan ada prioritas, fokus dulu.

Periode pertama saya fokus di infrastruktur, periode kedua kita fokus pada pembangunan SDM. Mungkin nanti setelah itu lingkungan, inovasi, kemudian HAM. Kenapa tidak?

Tidak bisa semuanya dikerjakan, bukan tidak mau, tapi saya memang senang kerja fokus, kerja prioritas.

Apakah Anda fokus untuk melindungi hak-hak ekonomi warga Indonesia atau Anda juga fokus untuk melindungi hak beragama, hak asasi, dan hak lingkungan hidup mereka?

Ya keinginan kita, ingin melindungi semuanya. Ingin melindungi sisi ekonominya, melindungi sosialnya, melindungi sisi budayanya, melindungi sisi agamanya, melindungi sisi HAM-nya, semuanya.

Keinginan kita itu. Tetapi kita harus kerja dengan prioritas-prioritas, tidak bisa semuanya berjalan dengan baik, semuanya, satu-satu.

Tapi prioritas yang saya ambil memang di bidang ekonomi terlebih dahulu. Tapi memang bukan saya tidak senang dengan urusan HAM, atau tidak senang dengan lingkungan, tidak, kita juga kerjakan itu.

Tapi memang, kita baru memberikan prioritas yang berkaitan dengan ekonomi karena rakyat memerlukan pekerjaan. Rakyat perlu ekonominya tambah sejahtera.

Toleransi, Kebebasan Pers, dan Demokrasi

Ada kritik yang mengatakan bahwa, di bawah kepemimpinan Anda, Indonesia menjadi kurang toleran, hak-hak kaum minoritas tidak terlindungi, dan kebebasan pers tidak lagi sebebas seperti dulu.

Sekarang juga (wartawan BBC) Karishma bisa lihat di depan istana tiap hari ada demo. Itu biasa. Itu demokrasi.

Masyarakat Indonesia juga penuh dengan toleransi, moderat, senang dengan demokrasi. Demokrasi dengan Islam juga saling mengisi.

Di Indonesia itu semuanya pilihan langsung oleh rakyat, mulai dari kepala desa, ada 75.000 kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat, 514 bupati dan walikota pilihan langsung oleh rakyat, 34 gubernur pilihan langsung oleh rakyat, presiden dan parlemen pilihan langsung oleh rakyat.

Apa yang kurang dari demokrasi Indonesia? Bahwa ada yang intoleran, bahwa ada yang namanya konflik kecil-kecil, ini negara besar yang memiliki keberagaman.

Ada 714 suku yang ada di Indonesia. Ada 1,100 lebih bahasa lokal yang kita miliki, agama yang berbeda-beda. Ya kalau ada gesekan kecil saya kira normal buat saya.

Wartawan tidak bisa meliput secara bebas di Papua, sebenarnya sinyal semacam apa yang Anda kirim ke dunia internasional?

Lima tahun yang lalu, supaya diingat, saya buka Papua untuk seluruh jurnalis, baik di dalam negeri maupun jurnalis asing. Kita buka.

Tapi kemarin ada peristiwa kerusuhan. Tentu saja negara harus mengamankan rakyat di Papua karena kita sedang membangun ekonomi di Papua, kita sedang membangun infrastruktur Papua.

Kita melakukan pendekatan-pendekatan kesejahteraan untuk Papua. Dalam lima tahun saya datang ke Papua 13 kali. Coba cek, 13 kali saya ke Papua untuk memastikan bahwa pembangunan, bahwa kesejahteraan masyarakat Papua meningkat ke arah yang lebih baik.

Bahwa ada yang kurang, ada yang senang, ada yang tidak senang, saya kira biasa. Tapi juga diingat dalam Pilpres kemarin Papua memberi kontribusi, 90 persen memilih saya.

Ya, Anda populer di Papua. Tapi banyak juga yang tidak senang ketika internet dimatikan di Papua. Apakah ini bentuk demokrasi yang tepat di Papua?

Sekali lagi, karena kita di dalam media sosial itu banyak sekali berita-berita fitnah, berita-berita bohong, yang dalam sebuah peristiwa riot ini yang harus kita kelola agar tidak menyebar ke mana-mana.

Saya kira biasalah kita menghentikan dalam sehari, 2 hari, atau seminggu tapi ya setelah normal fasilitas itu kita buka kembali. Tidak hanya di papua kok di jakarta waktu terjadi kerusuhan juga kita lakukan sehari, 2 hari

Jadi, menurut Anda, pemutusan internet di Papua memang diperlukan?

Ya mengelola negara sebesar ini, dengan kebebasan yang kita berikan, pasti ada rambu-rambunya. Kalau demonstrasi tidak ada masalah, tapi kalo riot , sudah rusuh, kita harus melakukan sesuatu agar rakyat yang lainnya tidak mendapatkan kerugian, seperti itu.

Image copyright MUHAMMAD ADIMAJA/Antarafoto
Image caption Sidang kasus dugaan makar yang melibatkan aktivis Papua.

Konservatisme

Apakah tepat jika Indonesia dikatakan lebih konservatif di bawah kepemimpinan Anda?

Indonesia ini, sekali lagi, memiliki penduduk 267 juta dan Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.

Tapi Indonesia ini beragam, agama berbeda-beda, etnis berbeda-beda, 714 suku berbeda-beda. Sehingga saya pagi pergi ke Candi Prambanan, Hindu, siangnya saya pergi ke masjid untuk salat Jumat.

Kemarin saya menghadiri perayaan Imlek, Chinese New Year , saya kira tidak ada masalah. Masyarakat Indonesia ini DNA-nya adalah toleran dan moderat, apa yang dikhawatirkan? Bahwa ada gesekan kecil-kecil itu biasa.

Kami mendengar bahwa di beberapa daerah umat Bud d ha didiskriminasi, umat Kristen tidak boleh membangun gereja, dan ada juga beberapa yang dicambuk. Sebenarnya, seberapa besar pengaruh Anda terhadap pemerintah daerah untuk memastikan Indonesia bergerak ke arah yang Anda inginkan?

Konstitusi kita, undang-undang kita, memang memberi otonomi kepada gubernur, kepada bupati, kepada walikota.

Tetapi ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang budget provinsi, kota, kabupaten, anggarannya hampir 80 persen berasal dari pemerintah pusat.

Memang kadang-kadang ada perbedaan antara pemerintah pusat, provinsi dan kota, tapi sekali lagi, ya inilah demokrasi, demokrasi Indonesia.

Apakah demokrasi Indonesia berbeda dari demokrasi negara-negara lain?

Ya berbeda. Demokrasi di Indonesia tidak harus selalu berbeda atau berbenturan, ndak .

Setelah ada rivalitas di Pilpres, saya dengan Pak Prabowo [Subianto] sekarang dalam satu koalisi. Prabowo pun sekarang menjadi Menteri Pertahanan, di Indonesia bisa seperti itu.

Di negara lain mungkin sulit tapi inilah Indonesia. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, demokrasi gotong royong.

Anda memilih Ma'ruf Amin, seorang kyai konservatif, sebagai wakil presiden Anda. Mengapa?

Dalam strategi politik seperti itu kan biasa. Tapi yang paling penting, policy , pelaksanaan setiap kebijakan itu kita tidak membeda-bedakan agama, suku, asal daerah. Tidak. Semuanya memang negara ini perlu dibangun.

Jadi menurut Anda, non-Muslim bisa menjadi presiden Indonesia?

Ya, kenapa tidak? Kalau rakyat menghendaki. Ini demokrasi. Kalau rakyat menghendaki kenapa tidak? Dicoba dulu saja, rakyat menghendaki atau tidak. Di beberapa daerah juga ada gubernur non-Muslim, bupati, walikota non-Muslim juga ada. Kenapa tidak? Saya dulu wakil walikota di Solo juga Katolik. Di Jakarta juga sama, wakil gubernur saya Kristen, tidak ada masalah. Buat saya tidak ada masalah.

Apakah Anda yakin keharmonisan beragama, yang dikenal sejak dulu di Indonesia, akan terlindungi di bawah kepemimpinan Anda?

DNA masyarakat Indonesia adalah toleran, moderat. Itu yang saya lihat. Bahwa kadang-kadang di bawah, di grass root ada sedikit gesekan, saya kira ya itulah demokrasi.

Tapi kadang-kadang juga banyak yang menggunakan agama untuk politik, ini juga harus dilihat. Sering itu digunakan dalam berpolitik.

Ini yang mulai harus kita sampaikan edukasi ke masyarakat agar tidak para politikus itu menggunakan agama sebagai permainan politik.

Image copyright JUNI KRISWANTO/Getty Images
Image caption Suasana di depan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya yang menjadi lokasi ledakan bom pada Mei 2018.

Pilkada dan dinasti politik

Ada beberapa pihak di pemerintahan yang ingin menghapuskan pemilihan umum langsung. Apakah Anda akan mendukung upaya tersebut?

Saya bisa menjadi presiden, sebelumnya gubernur, sebelumnya walikota, itu karena pilihan rakyat.

Jadi tidak mungkin saya menggeser pilihan rakyat menjadi pilihan parlemen, tidak mungkin. Termasuk di daerah juga sama, daerah juga pilihan rakyat, baik itu di bupati, kota, maupun provinsi, semua sampai ke desa.

Bagaimana dengan dinasti politik. Apakah Anda akan menyuruh anggota keluarga Anda untuk tidak berkecimpung dalam dunia politik?

Dinasti politik itu kalau kita menunjuk anggota keluarga kita untuk menjabat. Misalnya saya menunjuk anak saya jadi menteri.

Tapi kalau seorang keluarga, anak, misalnya, mendaftarkan diri, berpartisipasi dalam pilkada, yang menentukan rakyat, bukan Jokowi.

Dia bisa menang, bisa tidak menang. Bisa dipilih, bisa tidak dipilih, apa yang salah? Semua orang berhak untuk dipilih dan memilih di Indonesia.

Ini pilihan rakyat, dan rakyat Indonesia sekarang ini cerdas, pintar-pintar, sulit dipengaruhi dengan hal-hal yang tidak rasional.

Jadi siapapun mencalonkan menjadi gubernur, bupati, walikota silahkan, tapi kalau tidak dipilih, jangan marah.

Termasuk anak Anda?

Ya tentu saja, dan saya sudah sampaikan, saya tidak akan kampanye untuk anak saya.

Perang dagang Amerika Serikat-China

Bagaimana Anda memprediksi akhir perang dagang AS-China?

Memang menyulitkan. Proteksionisme menyulitkan, trade war menyulitkan semua negara.

Oleh sebab itu Indonesia memilih ekonomi terbuka, ekonomi yang penuh dengan kompetisi dan persaingan, karena itu akan memunculkan sebuah efisiensi.

Jadi kita berharap perang dagang itu segera selesai, dan negara-negara yang senang pada proteksionisme memang harus mulai menjauh dari sana.

Bagaimana negara berkompetisi dengan negara lain, bagaimana negara yang efisien akan memenangkan persaingan dengan negara yang tidak efisien, bukan saling memproteksi.

Saya kira tidak akan memunculkan pertumbuhan ekonomi global yang baik.

Dinamika politik dunia saat ini sedang berubah. Bagaimana Indonesia menavigasi persaingan yang kian ketat antara AS dengan China, mengingat perekonomian Indonesia juga kian tergantung pada China, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur?

Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Kita memiliki hubungan yang baik dengan semua negara, dengan Amerika Serikat baik, dengan China baik, dengan Jepang baik, dengan Arab baik, dengan Eropa baik.

Tidak pernah ada masalah dengan mereka.

Jika di kemudian hari Indonesia harus memilih antara AS dengan China, mana yang Indonesia pilih?

Kita terbuka kepada siapapun, yang paling penting buat saya national interest , kepentingan nasional harus nomor satu.

Dengan China kepentingan nasional nomor satu, dengan Jepang kepentingan nasional nomor satu, dengan Amerika kepentingan nasional nomor satu, dengan Arab, Uni Eropa kepentingan nasional juga nomor satu. Hubungannya juga harus saling menguntungkan.

Sebenarnya pemimpin seperti apa yang Indonesia butuhkan?

Pemimpin yang tahu kebutuhan rakyat, pemimpin yang tahu keinginan rakyat, pemimpin yang mau bekerja keras untuk rakyatnya.

Wawancara dilakukan di Bandara Internasional Yogyakarta Baru , Jumat, 31 Januari 2020 . Tim BBC terdiri dari Koresponden Bisnis Asia BBC News, Karishma Vaswani, Christine Hah, Resty Woro Yuniar, Haryo Wirawan, dan Jone Chang.

Anda juga dapat menyaksikan wawancara lengkap dengan Presiden Joko Widodo dalam siaran televisi BBC World News, Sabtu (15/02), 17:10 WIB dan 02.10 WIB, dan Minggu (16/02) 18:10 WIB dan 05.10 WIB.